Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

DPRD Bangli Dorong Perkuat Anggaran Sektor Pertanian

Bali Tribune / DPRD - Rapat paripurna DPRD Bangli dengan agenda penyampaian pandangan umum Fraksi- Fraksi

balitribune.co.id | BangliPembahasan RAPBD Tahun 2023 terus bergulir di DPRD Bangli, Dalam rapat yang digelar di Ruang Rapat Bersama Sekretariat DPRD di Kubu Bangli, mengagendakan Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang APBD Tahun Anggaran 2023, Rabu (21/9)

Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD I Nyoman Budiada, didampingi Wakil Ketua I Komang Carles. Sementara dari eksekutif dihadiri Sekda IB Gede Giri Putra bersama jajaran Staf Ahli Bupati dan pimpinan OPD Pemkab Bangli.

Pembicara Fraksi PDIP I Wayan Mertha Suteja dalam pandangan umumnya mendorong pemerintah daerah dalam penyusunan rencana kerja anggaran tetap berpihak pada kebijakan pro-rakyat, sehingga dapat meringankan beban masyarakat kecil terutama dalam mendukung seni dan budaya yang adi luhung melalui penguatan ekonomi kerakyatan baik melalui program dan kegiatan maupun dalam bentuk hibah kepada kelompok masyarakat yang bergerak di bidang seni dan budaya.

Sementara disisi lain dia menyebutkan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang LP2B,  pemerintah daerah diharapkan memberikan perhatian dan mengalokasikan anggaran guna mendukung ketahanan pangan yang berkelanjutan di Kabupaten Bangli yang diusulkan melalui DAK fisik dan non fisik bidang pertanian serta melalui dana APBD yang menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. “Sektor ketahanan pangan dan pertanian arti luas harus tetap kita perkuat,” katanya.

Selain itu Fraksi PDI-P menyoroti dampak kenaikan harga BBM yang menyebabkan adanya inflasi secara nasional, Pemerintah Pusat sudah menerbitkan PMK Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022. Pemerintah Daerah telah melakukan penyesuaian anggaran Dana Transfer Umum (DTU) sebesar 2% pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 yang dialokasikan untuk pemberian bantuan sosial, termasuk kepada ojek, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta nelayan, penciptaan lapangan kerja, dan pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah. 

“Alokasi anggaran ini juga diarahkan untuk membantu para pertani dalam rangka pendistribusian hasil pertanianya sehingga dapat meringankan beban masyarakat terutama para petani,” harapnya.

Sementara fraksi Partai Golkar melalui pembicaranya  I Nyoman  Basma meminta dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah, pemerintah daerah tetap fokus untuk menekan tingkat kebocoran pemungutan retribusi dan penyetoran pajak daerah. 

“Untuk menekan tingkat kebocoran pemungutan retribusi selain telah diterapkan sistem E-ticketing, pemungutan juga dilakukan dengan melibatkan pihak keamanan terkait serta dengan menambah petugas pungut dilapangan,” pintanya.

Terkait dengan belanja hibah, sebut Basma, selain dialokasikan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemilukada, agar dialokasikan kepada kelompok dan organisasi kemasyarakatan secara selektif dan tetap memperhatikan skala prioritas sehingga mampu memberikan manfaat berupa penguatan terhadap perekonomian masyarakat dan pemulihan pandemi serta langkah strategis dalam menyikapi prediksi inflasi global.

Fraksi Partai Golkar juga menyoroti masalah aspirasi masyarakat dan pokok-pokok pikiran DPRD yang terhimpun melalui kegiatan reses yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah telah mengalokasikan anggaran untuk mengakomodir hal tersebut dengan tetap menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.  

“Terkait dengan penyerahan punia undangan upacara adat dan keagamaan, perlu ada pemahaman bersama bahwa bantuan
tersebut adalah merupakan bantuan banten ngupasaksi hendaknya diserahkan perwakilan dari Pemerintah Daerah Kabupaten
Bangli,” sebutnya.

Sedangkan pandangan umum Fraksi Partai Demokrat yang dibacakan Made Krisnawa secara umum menyampaikan bahwa penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi  dalam Rapat Paripurna ini, mempunyai makna yang sangat penting karena melalui pemandangan umum akan ada ide, gagasan, saran/masukan, analisa pembanding dan kritis, bahkan kritik serta  koreksi yang pada gilirannya melahirkan penyempurnaan dalam pembahasan - pembahasan selanjutnya. 

wartawan
SAM
Category

Peringati HPSN 2026, Bupati Badung Pimpin Korve Bersih Sampah di Pantai Kuta

balitribune.co.id | Mangupura  - Aksi korve bersih sampah laut kembali dilaksanakan pada Minggu (22/2). Kegiatan serangkaian peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2026 tersebut diawali gelaran apel yang secara langsung dipimpin oleh Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa dan Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti, di Shelter Kebencanaan Baruna, Pantai Kuta.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

BPR di Persimpangan Jalan: Antara Integritas, Permodalan, dan Seleksi Alam Industri

balitribune.co.id | Pencabutan izin usaha BPR Kamadana oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di awal 2026 bukan sekadar kabar penutupan satu bank kecil di daerah. Ia adalah alarm keras bagi industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) secara nasional.

Baca Selengkapnya icon click

Pemkab Tabanan Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Banjir di Desa Kediri

balitribune.co.id | Tabanan — Menindaklanjuti arahan Bupati Tabanan, Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga, menyambangi sekaligus menyerahkan bantuan kepada keluarga korban banjir di Banjar Jaga Satru, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Selasa (24/2/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Transparansi Pengembangan KEK Kura Kura Bali

balitribune.co.id I Denpasar -Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali kembali menjadi sorotan. DPRD Provinsi Bali melalui Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang dan Aset Publik (TRAP) menegaskan pentingnya transparansi dan kepastian hukum dalam proyek strategis tersebut.

Baca Selengkapnya icon click

Kedaulatan di Balik Layar Digital: Mengapa Raksasa OTA Harus Menjadi "Penduduk Tetap" Indonesia?

balitribune.co.id | Bayangkan sebuah vila mewah di pesisir Canggu, Bali, terpesan dengan harga Rp2 juta per malam melalui platform global seperti Airbnb. Turisnya tidur di sana, pemilik vilanya tinggal di sana, dan akses jalan menuju lokasi tersebut dibangun menggunakan keringat pajak rakyat Indonesia.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.