Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Dukung Data Statistik Berkualitas, ASN Diskominfo Tabanan Ikuti Sensus Ekonomi dan Aktivasi IKD

pendataan
Bali Tribune / BPS - Pendataan Sensus Ekonomi 2026 di Ruang Rapat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan, Rabu (22/7/2026) oleh petugas Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tabanan

balitribune.co.id | Tabanan - Pemerintah Kabupaten Tabanan kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Pada Rabu (22/7/2026), seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Tabanan mengikuti kegiatan pendataan Sensus Ekonomi yang dipandu langsung oleh petugas Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tabanan, bertempat di Ruang Rapat Diskominfo.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian pendataan menyeluruh di lingkup perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Tabanan. Sebelumnya, proses serupa telah dilaksanakan di berbagai instansi, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bappeda, Dinas PUPR, Sekretariat Daerah, Dinas Sosial dan Perlindungan Anak, Dinas Pendidikan, hingga Dinas Kesehatan.

Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Tabanan yang hadir dalam kegiatan tersebut mengajak seluruh jajarannya untuk berpartisipasi aktif dengan memberikan data yang benar, lengkap, serta akurat. Menurutnya, partisipasi aktif ASN merupakan bentuk tanggung jawab sebagai aparatur pemerintah dalam mendukung penyediaan data statistik yang berkualitas.

“Sebagai aparatur pemerintah, kita memiliki tanggung jawab untuk mendukung program nasional, termasuk Sensus Ekonomi 2026. Partisipasi aktif seluruh ASN akan menghasilkan data yang berkualitas sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran,” tegasnya.

Selain pendataan Sensus Ekonomi, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan sosialisasi serta aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Langkah ini diharapkan mampu mempercepat transformasi layanan administrasi kependudukan digital serta mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Lebih lanjut, dijelaskan bahwa kepemilikan IKD memberikan kemudahan bagi ASN dalam mengakses berbagai layanan publik, termasuk mendukung program Perlindungan Sosial (Perlinsos). Dengan IKD yang telah aktif, ASN dapat melakukan pengisian maupun pembaruan data secara mandiri, sehingga proses pendataan menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien.

Melalui sinergi antara Pemkab Tabanan dan BPS, diharapkan seluruh rangkaian Sensus Ekonomi 2026 maupun percepatan aktivasi IKD dapat berjalan optimal. Data yang dihasilkan nantinya akan menjadi fondasi kuat bagi perencanaan pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Tabanan.

wartawan
KSM
Category

Dermaga Khusus Penyeberangan Celukan Bawang-Ketapang Dibangun Bulan Depan

balitribune.co.id I Singaraja - Pelabuhan Celukan Bawang, Gerokgak, Kabupaten Buleleng segera memasuki tahap pengembangan dengan pembangunan dermaga penyeberangan baru. Proyek ini dipersiapkan sebagai jalur alternatif untuk mengurangi kepadatan arus penyeberangan di lintas Ketapang–Gilimanuk, terutama saat musim libur panjang.

Baca Selengkapnya icon click

DPRD Bangli Desak Dinas PUPR Prioritaskan Perbaikan Jalan Penunjang Pariwisata

balitribune.co.id I Bangli - Komisi III DPRD Bangli  mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangli dalam hal ini Dinas PUPR untuk segera melakukan perbaikan atas kerusakan jalan-jalan yang merupakan jalur obyek pariwisata. Mengingat sektor pariwisata sebagai penunjang utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Target Pendapatan Badung Meleset, ASN Tetap Dapat Insentif Upah Pungut

balitribune.co.id I Mangupura - Target pendapatan Kabupaten Badung pada Tahun Anggaran 2025 gagal tercapai. Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya terealisasi sebesar Rp8,06 triliun atau 79,20 persen dari target Rp10,18 triliun. Meski demikian, aparatur sipil negara (ASN) di dinas penghasil tetap akan menerima pembayaran upah pungut atau insentif pemungutan pada triwulan IV dengan memanfaatkan dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Fraksi Golkar Soroti Ketergantungan PAD Badung pada Pariwisata, Desak Percepatan Belanja Infrastruktur

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Badung menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Badung, Senin (13/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Fraksi PDIP Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Soroti SiLPA Badung Rp1,19 Triliun

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Badung menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah melalui evaluasi Gubernur Bali. Meski demikian, fraksi berlambang banteng tersebut menyoroti besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang mencapai Rp1,19 triliun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.