Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Eks Pasar LP Bangli Kini Terbengkalai

Bali Tribune/TERBENGKALAI - Kondisi Eks LP Bangli, ditempati penjual pakaian bekas.

balitribune.co.id | Bangli - Pasca pedagang dipindahkan ke pasar Loka Crana kini kondisi pasar yang berdiri di atas lahan bekas Lembaga Pemasyarakatan (LP) Bangli terbengkalai. Kios dan los yang sebelumnya ditempati pedagang  nampak kurang terawat. Sementara Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) masih akan melakukan koordinasi dengan dinas Koperasi UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk menyikapi peruntukan ke depannya dari pasar tersebut.

Plt  Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Bangli, I Wayan Gunawan saat dikonfirmasi terkait kondisi pasar eks LP mengatakan, pasar sebelumnya ditempati pedagang pakaian. Setelah rampungnya pembangunan Pasar Loka Crana, pedagang sebelumnya menempati kios dan los di pindahkan ke lantai II  Pasar Loka Crana. “Dipindahkanya pedagang ke pasar Loka Crana  agar pedagang pakian dan asesiorais menjadi satu areal dengan pedagang yang sebelumnya berjualan dipasar Kidul,” ujar I Wayan Gunawan, Kamis (2/1).

Kata Wayan Gunawan pasca pedagang dipindahkan kini kondisi pasar eks LP kosong . Menyikpai masalah tersebut pihakanya akan berkoordinasi dengan pihak Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja Dan Transmigrasi selaku pemilik asset. “Kami akan berkordinasi dengan Dinas Koperasi, saat ini kondisi Kadis Koperasi masih kosong, mungkin setelah pengisian kadis Koperasi,” sebutnya.

Wayan Gunaan mengaku akan merancang komoditi yang khusus yang nantinya  dijual di pasar eks LP Bangli. “Kami masih pikirkan komoditi apa yang tepat dijual di sana,” ujarnya.

Sementara pantauan pasca ditinggalkan pedagang, kini kondisi pasar eks LP terkesan kurang terawat. Kini plataran depan kios dimanfaatkan oleh para pedagang pakian bekas. 

wartawan
Agung Samudra
Category

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Status Lahan Enam Hektare PT Sarana Buana Handara

balitribune.co.id | Denpasar - Rapat dengar pendapat Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali bersama PT Sarana Buana Handara di Gedung DPRD Bali, Rabu (4/2), berlangsung panas. Fokus utama rapat mengerucut pada kejelasan status lahan seluas enam hektare yang selama puluhan tahun telah ditempati dan dikuasai masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tanggapi Sentilan Presiden Prabowo, DPRD Badung: Sampah di Bali Itu Kiriman Lintas Pulau, Pusat Harus Turun Tangan!

balitribune.co.id | ​Mangupura - Menanggapi sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto terkait masalah sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul baru-baru ini, DPRD Kabupaten Badung angkat bicara.

Pihak legislatif menegaskan bahwa masalah sampah di Bali bukan sekadar isu domestik, melainkan fenomena kiriman lintas pulau yang memerlukan campur tangan Pemerintah Pusat.

Baca Selengkapnya icon click

DPRD Badung Perketat Pengawasan: Pastikan Pilkel Serentak 2026 Transparan

balitribune.co.id | Mangupura - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat jalannya demokrasi di tingkat desa.

Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forkopimda di Puspem Badung, Jumat (30/1), legislatif menyatakan akan menempatkan fungsi pengawasan sebagai prioritas utama guna menjamin integritas Pemilihan Perbekel (Pilkel) Serentak 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.