balitribune.co.id | Singaraja – Tertundanya pembayaran jasa pelayanan (Jaspel) tenaga medis di RSUD Tangguwisia, Kecamatan Seririt memantik komentar Ketua DPD Golkar Kabupaten Buleleng IGK Kresna Budi. Ia menyebut kejadian itu sangat disayangkan karena sejak awal mestinya dibangun komunikasi. Bahkan menurutnya harus dilakukan evaluasi dimasing-masing SKPD agar peristiwa yang terkait hak mendasar tidak terabaikan dan terulang.
“Jaspel tidak dibayar hingga 6 bulan tidak tepat itu. Dari awal mestinya diurai problemnya, sejak awal harus ada evaluasi setiap SKPD karena disitu letak keberhasilan seorang pemimpin,” kata Kresna Budi, Senin (2/10).
Menurutnya, keberhasilan tidak saja diukur dari kemampuan membangun gedung, taman kota dan lainnya. Karena tolok ukurnya tidak saja soal bangunan fisik tapi lebih pada pemenuhan kebutuhan mendasar yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
“Soal pendidikan, kesehatan, pertanaian dan peternakan kebutuhan yang pokok didahulukan.Terlebih soal Jaspel tenaga kesehatan tidak dibayar, hal itu cukup keterlaluan. Karena inti pemerintahan itu ada di pelayanan,” imbuh Kresna Budi.
Karena itu, kata Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bali ini, seharusnya ada perbaikan pada system pembukuan setiap pegawai sesuai masa kerja setiap bulan.
”Ini sampai enam bulan tidak terbayar bagiamana ceritanya itu, karena gaji itu kebutuhan mendasar. Jangan bicara proyek dulu lah sebaiknya perbaiki dulu kedalam,” sambung Kresna Budi menyayangkan.
Bahkan katanya lebih lanjut, harus ada perubahan mindset soal keberhasilan kepemimpinan. Karena hasil akhir sebuah pemerintahan adalah memperbesar peluang kesejahteraan.
“Ini tidak boleh terjadi karena jasa perawatan itu merupakan imbal balik atas jasa pelayanan karena itu akan meminimkan keluhan masyarakat. Bahkan politik jangan masuk ke ranah ini karena akan mengganggu tupoksinya,” ujarnya.
Anggaran untuk kesehatan hampir sama besarnya dengan pendidikan. Jangan sampai kondisi itu menyebabkan lebih besar pasak dari tiangnya.
”Ada uang segitu ya segitu dikelola jangan berlebihan dan membebani, perbaiki kedalam dululah, bagaiamana bisa keluar kalau kedalamnya masih tidak bagus,” tandasnya.
Hal yang sama disampaikan anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Ketut Kariyasa Adnyana. Ia mengaku khawatir hal itu akan mengganggu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Kariyasa mendesak Pemkab Buleleng di bawah kendali Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana agar segera menyelesaikan Jaspel yang merupakan hak paramedis itu.
“Saya minta Pj Bupati dan Sekda Buleleng untuk segera menyelesaikan masalah ini. Jangan membiarkan masalah ini berlarut-larut karena akan mengganggu pelayanan kepada masyarakat,” kata Kariyasa, Senin (2/10).
Kariyasa mengaku heran karena Jaspel itu sudah masuk belanja rutin sehingga tidak ada alasan terlambat membayar Jaspel paramedis di RSUD Tangguwisia itu. “Ini sudah bagian dari gaji mereka dan ini masuk belanja rutin yang uangnya sudah ada tiap bulan, kenapa bisa terlambat sampai 6 bulan? Segera Pj Bupati selesaikan itu, Rp 7 miliar lebih itu kecil, masak tidak bisa dibayar sama Pemkab Buleleng. Apalagi itu RS milik pemerintah,” kata Kariyasa.
Ia juga berharap ke dapan agar setiap RS milik pemerintah di Bali Utara itu dijadikan BLU (Badan Layanan Umum) agar tidak terjadi kasus keterlambatan membayar Jaspel.
“Saya sarankan ke depan RS dijadikan BLU agar uang dari RS itu nanti dikembali ke RS untuk gaji dan seterusnya. Kita tidak perlu mencari untunglah,” kata Kariyasa.
Terpisah, Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna, SH, juga meminta Pj Bupati untuk segera membayar Jaspel paramedis di RSUD Tangguwisia itu.
“Kalau memang benar belum dibayar, ya segera dibayar Jaspelnya. Begitu pula, masalah obat yang katanya stoknya kurang atau habis, kalau benar ya dikasih anggaran pengadaan obat,” desak Supriatna sembari mengaku langsung melakukan crosscheck ke sejumlah pihak terkait.
“Sudah dianggarkan katanya, setelah saya cek ke samping sebelum saya bicara,” ujar Supriatna.
Sementara itu dalam berita sebelumnya akibat jasa pelayanan (Jaspel) tidak dibayar sejumlah tenaga medis di RSUD Tangguwisia melakukan mogok kerja. Para tenaga medis itu merasa kecewa karena sejak 6 bulan belakangan jaspel mereka tidak terbayarkan. Bahkan belum ada kepastian kapan jasa layanan medis itu akan mereka terima.
Disebutkan, menurut Dirut RSUD Tangguwisia dr. Putu Karniasih jumlah jaspel yang masih nyangkut dan belum terbayarkan sebanyak Rp 2 miliar lebih dan itu, katanya, meliputi semua karyawan rumah sakit sebanyak 195 orang. Keterlambatan pembayaran tersebut terhitung piutang rumah sakit yang permohonan pembayarannya menyesuaikan. Hanya saja kali ini terlambat padahal sudah diusulkan melalui anggaran perubahan APBD.
“Sudah saya usulkan diperubahan semua kekurangan termasuk piutang melalui Dinas Kesehatan lanjut ke TAPD. Sebelumnya lancar saja dan saya tidak harus sampai audiensi ke Pj bupati. Dan kenapa kali ini terhambat yang bisa menjelaskan ini ya TAPD terlebih saya hanya bawahan Dinas Kesehatan,” imbuhnya.
