Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Era Gubernur Koster Desa Adat Mengening Punya Setra, Desa Adat Tanjung Benoa Miliki Tempat Mitigasi Bencana Tsunami

Bali Tribune / HIBAH - Gubernur Bali, Wayan Koster saat menyerahkan hibah tanah Pemerintah Provinsi Bali ke Kabupaten Badung, Sabtu (Saniscara Umanis, Sungsang), 29 Juli 2023

balitribune.co.id | Badung - Gubernur Bali, Wayan Koster secara maraton menyerahkan hibah tanah Pemerintah Provinsi Bali ke Kabupaten Badung dengan total luas mencapai 96,7 are pada, Sabtu (Saniscara Umanis, Sungsang), 29 Juli 2023 didampingi Anggota DPRD Bali, I Nyoman Laka, Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa, Ketua DPRD Badung, I Putu Parwata, dan Kepala BPKAD Provinsi Bali, I Dewa Tagel Wirasa.

Penyerahan hibah tanah milik Pemerintah Provinsi Bali seluas 96,7 are dari Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini masing-masing diterima  langsung Perbekel Sulangai, I Nyoman Sunarta di Balai Budaya Kantor Desa Sulangai, dengan amanat hibah tanah seluas 22,7 are dari Pemerintah Provinsi Bali diperuntukkan sebagai Kantor Desa dan Balai Serba Guna Desa Sulangai, Kecamatan Petang Kabupaten Badung.

Kelian Pengempon Pura Kahyangan Jagat Dalem Solo, Gusti Agung Ngurah Sumerta di Wantilan Pura Kahyangan Jagat Dalem Solo, Desa Sedang, Kecamatan Abiansemal, dengan amanat hibah tanah seluas 37,5 are dari Pemerintah Provinsi Bali diperuntukkan sebagai Bale Pesandekan dan tempat parkir.

Bendesa Adat Mengening, Nyoman Suarta di Wantilan Pura Desa, Desa Adat Mengening, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, dengan amanat hibah tanah seluas 10 are dari Pemerintah Provinsi Bali diperuntukkan sebagai Setra (Kuburan) dan Pura Prajapati.

Bendesa Adat Tanjung Benoa, Made Wijaya di Balai Banjar Tengah, Desa Adat Tanjung Benoa, dengan amanat hibah tanah seluas 26,5 are dari Pemerintah Provinsi Bali diperuntukkan sebagai kegiatan sosial kemasyarakatan dan pembangunan shelter penanganan gempa bumi berpotensi tsunami.

Gubernur Bali, Wayan Koster dalam sambutannya menyampaikan, Pemerintah Provinsi Bali di bawah kepemimpinannya dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru, memiliki kebijakan tiga skema pemanfaatan lahan milik Pemerintah Provinsi Bali, yaitu untuk pengembangan infrastruktur perkantoran atau sarana prasarana pemerintahan, untuk pengembangan ekonomi dan untuk kepentingan sosial kemasyarakatan.

Dengan diserahkannya hibah tanah Pemerintah Provinsi Bali masing-masing kepada Pemerintah Desa Sulangai seluas 22,7 are, Pura Kahyangan Jagat Dalem Solo seluas 37,5 are, Desa Adat Mengening seluas 10 are dan Desa Adat Tanjung Benoa seluas 26,5 are, Murdaning Jagat Bali asal Desa Sembiran, Buleleng ini berpesan agar tanah yang diterima dalam bentuk hibah betul-betul dimanfaatkan dan difungsikan  untuk mempercepat pelayanan publik kepada masyarakat di Desa Sulangai.

Kemudian penguatan dan pemajuan kebudayaan di Desa Adat Mengening dan di Pura Kahyangan Jagat Dalem Solo. Penguatan  ekonomi di Desa Sulangai melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)  serta Baga Utsaha Padruwen Desa Adat (BUPDA) dan mitigasi  kebencanaan di Desa Adat Tanjung Benoa.

Gubernur Bali, Wayan Koster dengan tegas meminta tanah milik  Pemerintah Provinsi Bali yang dihibahkan tidak boleh dialih fungsikan, tidak boleh beubah kepemilikan, tidak boleh dijual, dan harus menjadi  tanah aset milik pemerintah desa, menjadi aset milik Duwe Desa Adat, serta menjadi aset milik Duwe Pura.

Secara khusus mantan Anggota DPR RI 3 periode dari Fraksi PDI  Perjuangan ini merasa terenyuh ketika mendengar informasi dari  Bendesa Adat Mengening, Nyoman Suarta yang melaporkan kondisi  Desa Adat Mengening ke Gubernur Bali, Wayan Koster di Jaya Sabha  pada bulan Agustus 2022 dengan menyampaikan bahwa Krama Adat  Mengening sudah 39 tahun lamanya atau sejak tahun 1984 meminjam  tanah milik warga, Ketut Agus Setiawan sebagai Setra (kuburan) dengan luas tanah Setra hanya berukuran 4 x 8 meter.

"Mendengar hal itu, saya langsung menugaskan Kepala BPKAD Provinsi Bali, I Dewa Tagel Wirasa untuk segera memproses aset tanah Pemerintah Provinsi Bali di Desa Adat Mengening, Desa Cemagi, Badung untuk berikan kepada Desa Adat Mengening dengan status hibah," kata orang nomor satu di Bali ini. 

Ketulusan Gubernur Bali, Wayan Koster ini Krama Desa Adat Mengening bersama tokoh masyarakat di Desa Cemagi dengan haru menyampaikan rasa syukur atas bantuan hibah tanah yang diberikan

oleh Pemimpin Bali tersebut. Bagi Krama/warga Desa Adat Mengening, bantuan ini merupakan bagian dari sejarah yang tidak pernah dilupakan, karena baru pertama kali ada sosok Gubernur Bali yang hadir langsung  meninjau kondisi Setra berukuran 4 x 8 meter dan tanpa berpikir  panjang langsung memberikan bantuan hibah tanah.

Krama Desa Adat Mengening dalam kesempatannya juga mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Bali, Wayan Koster sembari mendoakan agar kepemimpinannya terus berlanjut di periode kedua sebagai Gubernur Bali dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

Selain memberikan bantuan hibah tanah milik Pemerintah Provinsi Bali, gagasan gotong royong Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali untuk membantu pembangunan Pura Prajapati dan tembok pekarangan di Setra Desa Adat Mengening disambut dan mendapat dukungan dari Ketua DPRD Kabupaten Badung, I Putu Parwata dengan menyiapkan  anggaran APBD Pemerintah Kabupaten Badung guna terwujudnya  bangunan suci tersebut.

Ucapan terimakasih sekaligus apresiasi kepada Gubernur Bali, Wayan  Koster juga disampaikan dengan kompak oleh Perbekel Sulangai, I  Nyoman Sunarta bersama masyarakat Desa Sulangai dari lintas generasi, Kelian Pengempon Pura Kahyangan Jagat Dalem Solo, Gusti Agung Ngurah Sumerta bersama Pengempon Pura, dan Bendesa Adat Tanjung Benoa, Made Wijaya bersama Krama Desa Adat Tanjung Benoa, sembari mendoakan Gubernur Bali, Wayan Koster selalu diberikan kesehatan bersama keluarga, dan kepemimpinannya sebagai Gubernur Bali terus berlanjut di periode kedua.

wartawan
YUE
Category

Ruang Aman Terenggut, Remaja di Buleleng Jadi Korban Kebejatan Berulang

balitribune.co.id | Singaraja - Duka mendalam menyelimuti Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Buleleng. Seorang anak perempuan berusia 13 tahun berinisial NH, harus menelan pil pahit setelah menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh tiga pelaku secara brutal dalam dua malam berturut-turut pada pertengahan Februari 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Babak Baru Birokrasi Tabanan, Dinas PUPRPKP Dipecah, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Melebur

balitribune.co.id | Tabanan - Momentum rotasi, mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Rabu (18/2/2026) menandai babak baru penataan birokrasi di awal tahun 2026. Selain penyegaran pejabat, kebijakan ini juga diiringi dengan pemekaran dan penggabungan sejumlah Perangkat Daerah sebagai bagian dari penyesuaian struktur organisasi.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bupati Adi Arnawa Apresiasi Perangkat Daerah Raih WBBM dari KemenPAN-RB

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melalui Deputi Bidang Reformasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan yang telah menetapkan tiga Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Badung sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025.

Baca Selengkapnya icon click

HUT ke-238 Kota Denpasar, Memperkuat Partisipasi Disabilitas dalam Pelestarian Budaya

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Sosial kembali menyelenggarakan Utsawa Dharma Gita Penyandang Disabilitas di Gedung Santi Graha Denpasar, Kamis (19/2).  Kegiatan yang mengusung tema “Widya Guna Sudha Paripurna” ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, didampingi Wakil Ketua K3S Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, yang ditandai dengan pemukulan gong.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Izin BPR Kamadana Dicabut, OJK: Nasabah Tenang, Simpanan Dijamin LPS

balitribune.co.id | Denpasar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-14/D.03/2026 tanggal 18 Februari 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kamadana, mencabut izin usaha PT BPR Kamadana yang beralamat di Jalan Raya Batur Kintamani, Batur Utara, Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.