Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Evaluasi Program Desaku Menanti 2020 ‘Karangasem Bebas Gepeng’, Bupati Mas Sumatri Gelar Rapat Bersama Kemensos RI

Bupati Mas Sumantri bercengkerama dengan pejabat dilingkungan Kementrian Sosial RI usai menggelar pertemuan terkait evaluasi program Desaku Menanti 2020 ‘Karangasem Bebas Gepeng’ di Kantor Bupati Karangasem, Jumat (9/11) kemarin.

BALI TRIBUNE - Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri didampingi Staf Ahli Pemerintahan Wayan Sutapa dan Kadis Sosial Puspa Kumari menerima kehadiran perwakilan Kemensos RI Y. Suemartoko dan Dian Premadi serta Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Kemensos RI Dr. Sonny W Manalu MM, Jumat (9/11) kemarin. Kehadiran pejabat di Kementrian Sosial itu guna membahas program Desaku Menanti yang telah dikerjakan dari bulan Agustus lalu.  Hadir pula  Nyoman Wariati Dinas Sosial Provinsi Bali, Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)  Karangasem, Sekcam Kubu Komang Sumerta, perwakilan-perwakilan Dinas PUPR,  PDAM Karangasem,  BPD Karangasem,  Bappelitbangda, Kadishub dan OPD terkait lainnya.  Kadissos Puspa Kumari melaporkan, pembangunan untuk Program Desaku menanti mengalami beberapa permasalah diantaranya terbentur dengan digelarnya Usaba di lokasi. Kemudian beberapa masalah teknis yang diharapkan dalam rapat evaluasi didapatkan jalan kelurnya bersama.  Ia melaporkan bahwa darii Dinas Sosial  siap memantau, keterlibatan sinergitas OPD yang lain seperti diharapkan Bupati. Untuk saat ini beberapa bantua CSR telah terlaksana. PLN dan PDAM sudah memasang pipa air dan listrik. BRI akan menyumbang bilik pertemuan, BPD akan menyumbangkan MCK (Mandi Cuci Kakus). PU penataan lahan, pengukuran, alat berat semua telah difasilitasi.  “Namun tentu beberapa kendala masih terjadi dilapangan utamanya dalam menyakinkan masyarakat bahwa program dari Pusat ini justru akan berdampak positif terhadap kehidupan mereka nantinya,”terangnya. Apalagi belakang tersiar isu ada yang terserang penyakit lantaran wilayah pembangunan diyakini memiliki unsur niskala. “Ini pun telah kami lakukan pendekatan secara niskala dengan menggelar ritual khusus,” ujarnya Puspa Kumari.  Bupati Mas Sumatri mengatakan, Ia tidak mau ada keterlambatan dalam pelaksanaan program Desaku Menanti di Kecamatan Kubu. Kaitannya dengan adanya kendala teknis,Usaba sampai masalah niskala,tidak boleh dijadikan alasan pembangunan telat.  Bupati menambahkan, pendekatan oleh Camat dan Kepala Desa dengan kontraktor serta masyarakat harus lebih dimaksimalkan agar dapat menyelesaikan kegiatan ini tepat waktu.  Jika ditemukan permasalahan seperti masih kurangnya beberapa unit yang belum disesaikan, pihaknya meminta agar Kadis Sosial memerintahkan para OPD terkait.  “Cari kontraktor atau pemborong yang bagus, yang berkualitas, harus cari yang bagus. Jangan berikan masyarakat kualitas bangunan yang buruk. Jika PU ada kesulitan silakan disampaikan, agar segera dicari dan diselesaikan masalahnya. Lengkapi pula pembuatan taman. Semua bisa diselesaikan jika bekerja dengan kebersamaan dan secara gotong royong,” tegasnya.

wartawan
redaksi
Category

6 Kendaraan Terlibat Kecelakaan Beruntun di Jalur Denpasar-Gilimanuk

balitribune.co.id | Tabanan - Bali Tribune – Enam kendaraan mengalami kecelakaan beruntun di jalur Denpasar-Gilimanuk, lingkungan Banjar Soka Kelod, Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, pada Senin (8/12) sore.

Meski tidak sampai menimbulkan korban jiwa, insiden yang terjadi sekitar pukul 17.30 Wita tersebut mengakibatkan arus lalu lintas di jalur utama Denpasar-Gimanuk tersebut sempat mengalami kemacetan.

Baca Selengkapnya icon click

TPA Suwung Berfungsi Lokasi Pemrosesan Akhir Sampah Residu

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Provinsi Bali melaksanakan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia terkait penutupan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Sarbagita Suwung yang selama ini masih menggunakan sistem pembuangan terbuka atau open dumping. Penutupan total ditargetkan rampung paling lambat 23 Desember 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tekanan Fiskal, Pemkab Buleleng Potong Tambahan Penghasilan ASN

balitribune.co.id | Singaraja - Akibat mengalami tekanan fiskal (fiscal stress), Pemerintah Kabupaten Buleleng berencana mengambil jalan pintas dengan memotong anggaran pengahsilan untuk pegawai. Langkah memotong anggaran penghasilan pegawai (ASN) itu disebut merupakan langkah efisiensi untuk menyelamatkan keuangan daerah.

Dalam proyeksi APBD 2026 kekurangan anggaran hingga mencapai Rp 50 miliar.

Baca Selengkapnya icon click

2025, Kejari Buleleng Terima 10 Laporan Dugaan Korupsi, Mayoritas Dihentikan

balitribune.co.id | Singaraja - Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng memaparkan capaian penanganan perkara korupsi dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025 yang jatuh pada 9 Desember. Sepanjang Januari hingga Desember, tercatat sepuluh laporan pengaduan terkait dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) telah diterima bidang pidana khusus (pidsus) dari berbagai elemen masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.