Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Evaluasi Program Desaku Menanti 2020 ‘Karangasem Bebas Gepeng’, Bupati Mas Sumatri Gelar Rapat Bersama Kemensos RI

Bupati Mas Sumantri bercengkerama dengan pejabat dilingkungan Kementrian Sosial RI usai menggelar pertemuan terkait evaluasi program Desaku Menanti 2020 ‘Karangasem Bebas Gepeng’ di Kantor Bupati Karangasem, Jumat (9/11) kemarin.

BALI TRIBUNE - Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri didampingi Staf Ahli Pemerintahan Wayan Sutapa dan Kadis Sosial Puspa Kumari menerima kehadiran perwakilan Kemensos RI Y. Suemartoko dan Dian Premadi serta Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Kemensos RI Dr. Sonny W Manalu MM, Jumat (9/11) kemarin. Kehadiran pejabat di Kementrian Sosial itu guna membahas program Desaku Menanti yang telah dikerjakan dari bulan Agustus lalu.  Hadir pula  Nyoman Wariati Dinas Sosial Provinsi Bali, Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)  Karangasem, Sekcam Kubu Komang Sumerta, perwakilan-perwakilan Dinas PUPR,  PDAM Karangasem,  BPD Karangasem,  Bappelitbangda, Kadishub dan OPD terkait lainnya.  Kadissos Puspa Kumari melaporkan, pembangunan untuk Program Desaku menanti mengalami beberapa permasalah diantaranya terbentur dengan digelarnya Usaba di lokasi. Kemudian beberapa masalah teknis yang diharapkan dalam rapat evaluasi didapatkan jalan kelurnya bersama.  Ia melaporkan bahwa darii Dinas Sosial  siap memantau, keterlibatan sinergitas OPD yang lain seperti diharapkan Bupati. Untuk saat ini beberapa bantua CSR telah terlaksana. PLN dan PDAM sudah memasang pipa air dan listrik. BRI akan menyumbang bilik pertemuan, BPD akan menyumbangkan MCK (Mandi Cuci Kakus). PU penataan lahan, pengukuran, alat berat semua telah difasilitasi.  “Namun tentu beberapa kendala masih terjadi dilapangan utamanya dalam menyakinkan masyarakat bahwa program dari Pusat ini justru akan berdampak positif terhadap kehidupan mereka nantinya,”terangnya. Apalagi belakang tersiar isu ada yang terserang penyakit lantaran wilayah pembangunan diyakini memiliki unsur niskala. “Ini pun telah kami lakukan pendekatan secara niskala dengan menggelar ritual khusus,” ujarnya Puspa Kumari.  Bupati Mas Sumatri mengatakan, Ia tidak mau ada keterlambatan dalam pelaksanaan program Desaku Menanti di Kecamatan Kubu. Kaitannya dengan adanya kendala teknis,Usaba sampai masalah niskala,tidak boleh dijadikan alasan pembangunan telat.  Bupati menambahkan, pendekatan oleh Camat dan Kepala Desa dengan kontraktor serta masyarakat harus lebih dimaksimalkan agar dapat menyelesaikan kegiatan ini tepat waktu.  Jika ditemukan permasalahan seperti masih kurangnya beberapa unit yang belum disesaikan, pihaknya meminta agar Kadis Sosial memerintahkan para OPD terkait.  “Cari kontraktor atau pemborong yang bagus, yang berkualitas, harus cari yang bagus. Jangan berikan masyarakat kualitas bangunan yang buruk. Jika PU ada kesulitan silakan disampaikan, agar segera dicari dan diselesaikan masalahnya. Lengkapi pula pembuatan taman. Semua bisa diselesaikan jika bekerja dengan kebersamaan dan secara gotong royong,” tegasnya.

wartawan
redaksi
Category
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dukcapil Denpasar Buka Selama Cuti Bersama, Layani 273 Dokumen Kependudukan

balitribune.co.id I Denpasar - Selama cuti bersama Idul Fitri menjadi momen bagi warga Denpasar untuk mengurus dokumen kependudukan di Dukcapil yang bertempat di Lumintang, Denpasar. Kondisi ini menjadi waktu luang bagi warga, selain tidak banyak antre juga pelayanan lebih cepat.

Baca Selengkapnya icon click

Arus Balik Lebaran di Padang Bai Padat, Penumpang Mengeluh Tidak Dapat Tempat Duduk di Atas Kapal

balitribune.co.id I Amlapura - Arus balik di Pelabuhan Padang Bai, Karangasem, pada H+3 Lebaran berlangsung padat, Selasa (24/3/2026). Sejumlah penumpang kapal dari Pelabuhan Lembar, Lombok yang tiba di Padang Bai bahkan mengaku sampai tidak mendapatkan tempat duduk diatas kapal sehingga mereka harus menyewa atau membeli tikar dengan harga yang cukup mahal.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Data Internal Buktikan Nol Tunggakan, Perumda Sanjayaning Singasana Luruskan Informasi Liar di Media Online

balitribune.co.id | Tabanan – Beredarnya informasi di salah satu media online yang mengaitkan Perumda  Sanjayaning Singasana dengan dugaan keterlibatan dalam pengelolaan SPPG/MBG di Kabupaten Tabanan, termasuk narasi mengenai tunggakan pembayaran bahan pokok hingga tekanan keuangan perusahaan, mendorong manajemen Perumda  angkat bicara.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.