balitribune.co.id | Bangli - Pelaksanaan rapat paripurna DPRD Bangli digelar secara beruntun, Selasa (10/10). Pasalnya, dalam hari yang sama, setelah rapat paripurna dengan agenda penyampaian dua Ranperda oleh eksekutif, siang harinya langsung dilanjutkan pembahasan dengan agenda penyampaian pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2024 dan Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Saat itu, rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD I Nyoman Budiada, SE didampingi Ketua DPRD I Ketut Suastika, SH dan I Komang Carles. Sementara dari eksekutif dihadiri Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, Pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Bangli, tim pakar dan tenaga ahli Fraksi dan instansi terkait lainnya. 

Dalam pandangan umum Fraksi PDI-Perjuangan yang dibacakan I Gusti Nyoman Bagus Triyana menyampaikan beberapa hal menyikapi Ranperda APBD Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2024 dan Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Fraksi PDI Perjuangan berharap kepada Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran agar berpihak pada kebijakan pro rakyat, yang dapat meringankan beban masyarakat kecil terutama dalam mendukung penguatan ekonomi kerakyatan.

"Sebagai kompensasi kepada para Petani, kami berharap kepada Pemerintah Daerah agar memperhatikan dan mengalokasikan anggaran guna mendukung ketahanan swasembada pangan yang berkelanjutan serta dukungan kepada Subak menuju Tani Tangguh," ungkapnya.

Fraksi PDI Perjuangan juga menegaskan mendukung kemudahan beinvestasi serta mendorong pertumbuhan industri dan usaha yang berdaya saing, perlu melakukan penyesuaian kebijakan pajak dan retribusi.

Sementara  Fraksi Restorasi Hati Nurani, melalui pembicaranya I Ketut Guna menegaskan ada beberapa permasalahan yang dipertanyakan dan perlu diusulkan di dalam pembahasan-pembahasan lebih lanjut.

"Kami Fraksi Restorasi Hati Nurani, kembali menyampaikan  kepada pihak Pemerintah Daerah dalam hal ini TAPD dan masing-masing OPD agar dapat lebih serius dan berkomitmen untuk menindaklanjuti aspirasi-aspirasi yang ada di dalam masyarakat berupa Bansos yang bisa diterima langsung oleh masyarakat, baik yang di terima dari DPRD pada saat melakukan reses ataupun dari hasil musrembang yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, yang berasaskan keadilan dan pemerataan sesuai ketentuan yang berlaku," tegasnya.

Sementara Fraksi Demokrat melalaui pembicaranya, I Made Sudiasa menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada eksekutif, yang telah merancang kenaikan PAD sebesar Rp 240  milyar pada  APBDP tahun 2024. Sehingga dengan demikian diharapkan mampu menaikkan belanja yang diperlukan untuk pembangunan, terutama yang terkait kebutuhan masyarakat Bangli. 

Meski demikian, pihaknya juga menyampaikan sejumlah rekomendasi. Disampaikan, pada sisi belanja, agar lebih mendorong belanja modal, sehingga mampu memicu inovasi masyarakat secara luas, memberikan stimulus terhadap laju pertumbuhan ekonomi kerakyatan, yang pada gilirannya akan mempengaruhi perbaikan dan peningkatan sektor yang lain, serta akan didukung pula tahun depan dengan perda pajak daerah dan retribusi daerah, sehingga dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat.

"Pentingnya pengawasan dalam penyusunan dan penggunaan/belanja APBD, secara intensif  yang mengacu kepada prioritas daerah untuk pelayanan publik dan pengadaan yang bersifat urgent secara merata," jelasnya. Selain itu, pihaknya juga merekomendasi agar secara rutin melakukan Rapat Kerja dengan OPD terkait penggunaan anggaran, sehingga transparansi, responsibility, efisiensi dan efektifitas anggaran tetap dapat dikendalikan.

Sedangkan Pandangan Fraksi Partai Golkar yang dibacakan I Nyoman Budiada juga mengapresiasi kerja daerah dalam mewujudkan apa yang menjadi harapan masyarakat untuk dituangkan dalam Program Pembangunan menuju Krama Bangli yang sejahtera, yang terintegrasi dalam tema: Peningkatan Daya Saing Daerah Melalui Peningkatan Pelayanan Dasar, Perekonomian dan kualitas Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan Dengan Didukung oleh tata kelola Pemerintahan yang efektif dan efesien.

"Sebagai dasar didalam melaksanakan roda pemerintahan maka Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Bangli dalam upaya pengelolaan keuangan daerah baik dalam hal penerimaan sebagai Pendapatan Daerah maupun Pengeluaran sebagai wujud kegiatan harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan manfaat untuk masyarakat dan taat kepada ketentuan peraturan perundang-undangan," tegasnya.

Selanjutnya, Fraksi Golkar memandang Penyusunan APBD TA 2024 diharapkan mampu memprioritaskan program-program yang menyangkut kepentingan kesejahteraan masyarakat terutama pendidikan dan kualitas layanan kesehatan.

"Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Bangli mengharapkan Pemerintah Daerah mengoptimalkan dana sektoral dan kementerian terkait untuk dapat masuk ke Kabupaten Bangli sehingga dapat membantu proses pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.

Fraksi Golkar juga menyinggung Rencana tata Ruang dan tata wilayah Kabupaten Bangli tahun 2023-2043 yang dimana pada Pasal 72 huruf d menyebutkan tentang penetapan tata bangunan khusus bagi yang berada di kawasan sempadan jurang. Yang mana diatur bahwa untuk pembangunan pada kawasan sempadan jurang, perlu penampilan arsitektur bangunan yang ramah lingkungan.

"Dalam Hal ini Fraksi Partai Golongan karya menanyakan upaya apa yang akan dilakukan Pemerintah daerah dalam mewujudkan Green Infrastruktur dan Bangunan ramah lingkungan khususnya pada sempadan jurang.