Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Fraksi-Fraksi DPRD Bangli Dorong Eksekutif Optimalkan Potensi Sumber PAD

Bali Tribune / SIDANG - Suasana sidang paripurna DPRD Bangli dengan agenda mendengar pemandangan umum Fraksi-Fraksi

balitribune.co.id | Bangli - Fraksi-Fraksi DPRD Bangli mulai menggodok Ranperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Bangli yang sebelumnya telah disampaikan eksekutif. Berbagai masukan diberikan kalangan Dewan melalui pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Bangli dalam sidang paripurna yang digelar Senin (28/8). 

Sidang paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Bangli I Ketut Suastika didampingi Wakil Ketua Nyoman Budiada dan Komang Carles. Sementara dari eksekutif dihadiri Bupati Sang Nyoman Sedana Arta beserta jajarannya. 

Pandangan umum Fraksi Partai Demokrat melalui pembicaranya I Made Sudiasa mengatakan, Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi dalam Rapat Paripurna ini mempunyai makna yang sangat penting dan strategis karena melalui pemandangan umum ini diharapkan muncul saran/masukan untuk penyempurnaan dalam pembahasan berikutnya.

Dalam hal ini, Fraksi Partai Demokrat Kabupaten Bangli menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Eksekutif yang telah merancang kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) scbesar 38 milyar pada Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD P) tahun 2023.

"Sehingga dengan demikian diharapkan mampu menaikan belanja yang diperlukan untuk kegiatan pembangunan secara menyeluruh, terutama yang terkait dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Bangli," ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga mengapresiasi eksekutif atas upaya kerasnya, sehingga mampu merancang kenaikan dana transfer pusat sebesar 25 milyar. Terkait dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil yang telah mampu menaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal diharapkan agar pemerintah daerah memberikan penghargaan untuk mengalokasikan anggaran yang layak, proporsional dan berkeadilan.  

Fraksi Partai Demokrat juga memberikan saran, agar pemerintah daerah mengusahakan menggali secara optimal dan memastikan sumber-sumber anggaran, baik yang bersumber dari transfer anggaran pemerintah pusat, transfer antar daerah, kabupaten, maupun yang berasal dari PAD.

Sementara Fraksi Golongan Karya melalui pembicaranya I Nengah Darsana menegaskan, peningkatan rancangan PAD perlu adanya penggalian potensi baru sebagai sumber Pendapatan Kabupaten Bangli dalam rangka memaksimalkan penerimaan Pendapatan Daerah dan mengkaji potensi - potensi Daerah yang belum menjadi penerimaan daerah dan yang menjadi implementasi prioritas daerah yang pada akhirnya bisa dijadikan retribusi daerah melalui peraturan kepala daerah.

"Mengingat hal ini masih cukup besar sumber potensi yang belum terakomodir dan terkelola dengan baik," ujarnya.

Kata Darsana, pembangunan daerah ditujukan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.

"Dalam Hal ini Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Bangli mempertanyakan sejauh mana anggaran belanja pada rancangan Perubahan APBD tahun anggaran 2023 ini berpihak pada layanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan dan perekonomian," ungkapnya.

Pihaknya juga mempertanyakan capaian target pembangunan infrastruktur jalan, apakah bisa terselesaikan pada tahun 2023 atau masih akan berlanjut pada tahun anggaran berikutnya. Selain itu, dipertanyakan juga peruntukkan belanja hibah yang dirancang meningkat menjadi menjadi Rp 77 miliar pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Fraksi PDI Perjuangan melalui pembicara Putu Arya Astawa berharap Pemerintah Daerah dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran agar berpihak pada kebijakan pro rakyat yang dapat meringankan beban masyarakat kecil terutama dalam mendukung seni dan budaya yang adi luhung melalui penguatan ekonomi kerakyatan.

"Tambahan strategi apa yang telah di rancang Pemerintah Daerah untuk penguatan sektor pariwisata yang semakin tumbuh sehingga pendapatan daerah tercapai sesuai target," ujarnya.

Sementara Fraksi Restorasi Hati Nurani melalui pembicara Ketut Guna mengharapkan pihak Pemerintah Daerah dalam hal ini masing-masing OPD agar dapat lebih senius dan berkomitmen untuk menindaklanjuti aspirasi-aspirasi yang ada di dalam masyarakat.

"Fraksi restorasi hati nurani berpendapat bahwa upaya peningkatan PAD sektor pariwisata dan peningkatan perekonomian masyarakat Bangli agar betul-betul menggali potensi sumber pendapatan daerah dari pemanfaatan destinasi alam di Kabupaten Bangli," harapnya. 

wartawan
SAM
Category

Antisipasi Premanisme, Personel Polres Badung Sisir Kawasan Mengwi

balitribune.co.id I Mangupura - Polres Badung melalui Sat Samapta Unit Turjawali melaksanakan kegiatan Patroli Biru (Blue Light Patrol) dalam rangka Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada Senin (6/4/2026) malam.

Kegiatan ini menyasar wilayah hukum Mengwi, khususnya jalur rawan dan objek wisata, guna mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas seperti C3 (Curat, Curas, dan Curanmor), premanisme, serta kejahatan jalanan.

Baca Selengkapnya icon click

Proyek Pipa Bawah Laut di Badung Terkendala Izin Jalan Nasional

balitribune.co.id I Mangupura - Penyelesaian proyek jaringan pipa bawah laut di Kabupaten Badung masih menunggu satu izin krusial terkait pemanfaatan jalan nasional. Meski pemasangan pipa telah mencapai kawasan Bypass Ngurah Rai, proses akhir belum dapat dilakukan sebelum izin koneksi diterbitkan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Mulai 10 April, Pemkot Denpasar Terapkan WFH Setiap Jumat

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat, yang akan dimulai pada 10 April 2026. 

Kebijakan ini merujuk pada arahan pemerintah pusat terkait efisiensi energi dan fleksibilitas kerja, serta tertuang dalam Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor B/000.8.3/602/SETDA Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Tahap Awal WFH, Pemkab Tabanan Pastikan Layanan Publik Tetap Jalan

balitribune.co.id I Tabanan -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan memastikan seluruh unit pelayanan publik tetap beroperasi secara normal dan menjadi prioritas utama meskipun kebijakan Work From Home (WFH) mulai diberlakukan bagi sebagian pegawai.

Prioritas ini bertujuan agar masyarakat tetap mendapatkan akses layanan dasar tanpa hambatan di tengah masa penyesuaian sistem kerja baru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ini.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.