Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Gerindra Klungkung Tak Ambil Pusing Isu Bagi Kursi Kelengkapan Dewan

Bali Tribune/ Ketua DPC Gerindra KLungkung Wayan Baru
balitribune.co.id | Semarapura - Kencangnya angin topan berhembus  dikalangan beberapa anggota dari lintas Partai di KLungkung terkait  adanya kabar bagi-bagi alat kelengkapan dewan oleh koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin di Klungkung disebuah rumah makan terkenal di KLungkung diantisipasi spektis oleh kalangan Anggota Partai Gerindra KLungkung.
 
Para senior partai Gerindra Klungkung tersebut malah menganggap angin lalu ,tidak terlalu diambil pusing  ketika kabar tersebut disampaikan.Ketua DPC Partai Gerindra Klungkung, I Wayan Baru yang  saat ini  masih menjabat Ketua DPRD mengaku tidak terlalu nafsu mernanggapi isu tersedbut. Dia tidak  ingin "megarang" untuk mendapatkan alat kelengkapan dewan yang dianggapnya belum waktunya.
 
"Kami di Gerindra tidak pernah bicara alat kelengkapan dewan karena itu tidak ada pengaruhnya. Apalagi kami di Gerindra tidak pernah dijegal atau menjegal," ujar Wayan Baru ketika dikonfirmasi wartawan baru baru ini.
 
Menurut Baru, pihaknya di Gerindra tidak ada dilibatkan membahas soal kelengkapan dewan. Diapun mengaku tidak tahu soal ada pertemuan koalisi Jokowi di warung makan. Tapi dirinya mengaku ketawa saja mendengar hal itu. Karena kalau dikasipun dirinya di Gerindra tidak bakal mau. "Ento bakat pegarangin. Tidak etis berburu kekuasaan, biarkan berjalan seadanya. Bagaimana kalau duduk di ketua komisi, tapi anggotanya tidak setuju kan sama juga tidak jalan," kata Baru balik bertanya.
 
Tokoh Politisi Desa Sakti, Nusa Penida ini juga mempertanyakan kewenangan yang didapat menjadi ketua komisi. Karena menurutnya, dewan sifatnya kolektif kolegial. Beda dengan eksekutif karena kalau menjadi prajurit harus menuruti perintah atasan. " Jadi kami di Gerindra tidak terlalu nafsu atau berburu atau tidak haus untuk hal itu," terangnya.
 
Disebutkan pula , menurut Baru kalau ingin bersatu lembaga DPRD harusnya bersatu. Semuanya juga harus dibicarakan tanpa mengkotak kotakan diri. "Kalau seperti itu seolah olah menunjukkan kehebatan mungkin menurut saya. Tapi kami di Gerindra tidak ambil pusing dan biasa saja. Yang terpenting masuk sistem dulu dan bisa menyuarakan aspirasi masyarakat itu yang terpenting," sebut  Baru ketus. (u)
wartawan
Ketut Sugiana
Category

BLDF Tanam 5 Ribu Bibit Mangrove di Tahura Pemogan

balitribune.co.id I Denpasar - Bakti Lingkungan Djarum Foundation (BLDF) kembali melaksanakan penanaman bibit mangrove di kawasan Taman Hutan Raya Ngurah Rai, Pemogan, Bali, pada Rabu, 2 September 2026.

Kegiatan ini merupakan lanjutan dari upaya pelestarian yang telah dilakukan sebelumnya, sekaligus mempertegas komitmen BLDF dalam mendukung pemulihan dan pelestarian ekosistem pesisir Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Kebakaran di Jalan Nakula, 85 KK Kehilangan Rumah

balitribune.co.id I Denpasar - Kebakaran hebat yang terjadi di Jalan Nakula Pemecutan Kelod Denpasar menyisakan kesedihan bagi puluhan warga yang tinggal di lokasi. Dari catatan Dinas Sosial Kota Denpasar, baru terdata ada 85 KK yang terdampak dari musibah kebakaran tersebut. Hingga kini Dinsos Denpasar terus melakukan pendataan kepada warga yang terdampak.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads

10 Hari Hilang,  Dadong Geloh Ditemukan Meninggal di Jurang

balitribune.co.id I Gianyar -  Ni Wayan Geloh alias Dadong Geloh (78), warga Banjar Perean, Desa Pupuan, Kecamatan Tegallalang, ditemukan meninggal dunia setelah sekitar 10 hari dilaporkan hilang. Jasad korban ditemukan di dasar jurang sekitar 500 meter dari rumahnya, Selasa (1/9/2026) sore.

Penemuan korban mengakhiri pencarian yang dilakukan keluarga bersama aparat desa dan masyarakat sejak Geloh dilaporkan hilang pada 21 Agustus 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Ketua DPRD Bangli Desak Evaluasi Total Penataan PNS di Setiap OPD

balitribune.co.id | Bangli - Ketua DPRD Kabupaten Bangli, I Ketut Suastika, mendesak Pemerintah Kabupaten Bangli untuk segera mengevaluasi dan menata ulang pendistribusian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Langkah ini dinilai mendesak agar penempatan pegawai benar-benar selaras dengan Analisis Beban Kerja (ABK) dan prioritas program pembangunan daerah.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.