balitribune.co.id | Gianyar - Berbeda dengan saat kepemimpinan Bupati Mahayastra, sikap Partai Golkar kini kembali ke zamannya. Dalam Pandangan Umum (PU) di Sidang Paripurna DPRD Gianyar, Selasa (10/10/2023), Fraksi Golkar justru membeber berbagai permasalahan di Gianyar yang dinilai harus segera ditangani.
Dalam sidang paripurna pembacaan pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2024, melalui Kader seniornya I Made Togog, Fraksi Golkar geber permasalahan Gianyar ke Penjabat (Pj) Bupati. Mulai permasalahan yang terkait dengan pertanian yakni masalah alih fungsi lahan, air Amenyusut, saluran irigasi rusak, SDM, penerapan teknologi terbatas, melemahnya eksistensi subak, kebijakan anggaran pertanian terbatas, sistem pemasaran lemah, sampai subsidi pertanian tidak tepat.
Kondisi ini diperparah dengan trend di masyarakat Gianyar yang cenderung menggunakan buah dan produk inport dalam kegiatan adat dan agama.
"Kita berharap masyarakat memanfaatkan hasil pertanian lokal, hasil perikanan dan hasil industri olahan lokal demi terwujudnya konsep ekonomi Kerthi Bali. Mohon penjelasan Saudara Pj Bupati dan langkah apa yang akan dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut,” ujar I Made Togog yang didaulat membacakan PU.
Selain itu, urbanisasi juga menjadi sorotan Fraksi Golkar. Gianyar sebagai tujuan wisata dunia tentu yang berinteraksi adalah masyarakat internasional. Peningkatan arus urbanisasi akan memicu permasalahan yang semakin kompleks baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, pendidikan, kesehatan, transportasi, sampah pencemaran lingkungan.
“Masyarakat yang semakin modern dan mapan memiliki segudang ekspektasi seperti lingkungan tempat tinggal dan area publik yang nyaman serta kemudahan mengurus segala bentuk pelayanan publik, sehingga perlu penerapan konsep penataan kota cerdas ato smart city bagi Gianyar,” jelasnya.
Bahkan terjadi kemacetan dimana – mana terutama di jalur Teges-Peliatan, Ubud Lod Tunduh Nyuh Kuning, Kutri – Kediri Singapadu. Hal ini perlu penanganan yang baik, diperparah lagi jalan jebol dimana – mana menjadi perhatian masyarakat dan wistawan sehari-hari.
Tak hanya itu, setelah dibuatkan pasar yang bagus dan nyaman justru pedagang dan masyarakat enggan masuk pasar rakyat Gianyar. Hal ini memerlukan kerja keras dari semua pihak untuk bisa memaksimalkan keberadaan Pasar Rakyat Gianyar.
Terkait kemiskinan ekstrem tak luput dari padangan Golkar. Harusnya Gianyar yang memiliki PAD yang cukup tinggi di Bali setelah Badung dan Kota Denpasar. Gianyar sebagai daerah tujuan wisata memiliki keindahan alam, budaya, dan fasilitas akomodasi pariwisata bintang 5 terasa sangat miris ketika masih ada kemiskinan ekstrem dan masalah stunting menjadi sorotan utama.
Dari Pj Gubernur Bali ada 1,38 persen penduduk Gianyar masuk dalam katagori miskin ekstrem. “Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan kemiskinan ekstrem Provinsi Bali yang hanya 0,54 persen,” ujar politisi Tegalalang ini.
Parahnya lagi, masalah stunting. Hal ini menjadi bagaikan teori lingkaran setan yang sangat sulit diputus akibat dari budaya yang diciptakan dimana generasi muda lahir dengan kondisi tidak percaya diri akibat SDM yang rendah. Diawali mulai cari sekolah lewat bekingan, tamat dan bekerja dengan gaji lebih rendah dari UMK/UMR. Otomatis daya beli juga rendah. Ini menjadi faktor utama sehingga meningkatnya angka kemiskinan di Kabupaten Gianyar.
Di sisi lain kebiasaan buruk memanfaatkan CSR BUMN untuk sekadar bagi-bagi sembako belum lagi banyak penerima sembako kurang tepat sasaran. Idealnya CSR BUMN diperuntukkan bagi beasiswa anak yatim-piatu atau permodalan UMKM terciptanya kesempatan kerja, menumbuhkan enterpreneur baru, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi penganguran.
“Mohon penjelasan dan langkah yang akan diambil Pj Bupati dalam anggaran tahun 2024,” tandas Togog.
