Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Gubernur Bantah Diskreditkan Salah Satu Paslon

Gubernur Bali Made Mangku Pastika
Gubernur Bali Made Mangku Pastika

BALI TRIBUNE - Gubernur Bali Made Mangku Pastika, membantah sinyalemen dirinya mendiskreditkan salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilgub Bali 2018. Ia hanya menegaskan kapasitasnya sebagai gubernur Bali, tanpa bermaksud memihak pasangan calon tertentu.  Hal tersebut ditegaskan Pastika, usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali, di Gedung DPRD Provinsi Bali, Senin (21/5), menjawab pertanyaan wartawan terkait laporan yang dilayangkan tim hukum salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali ke Bawaslu Provinsi Bali.  Pastika dilaporkan terkait pernyataannya seputar bantuan sebesar Rp 500 juta per tahun untuk masing-masing Desa Pakraman, yang menjadi program salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali. Dalam statemennya, Pastika menyebut program tersebut tidak realistis, dengan mencermati postur APBD Provinsi Bali.  "Kalau ada yang ketakutan (terkait pernyataan saya), saya minta maaf," tegas Pastika, soal laporan ke Bawaslu Provinsi Bali ini.  Hanya saja, imbuhnya, merupakan kewajiban dirinya sebagai gubernur Bali untuk menjelaskan kepada rakyat apabila ada hitung - hitungan yang tidak pas. "Karena ada pertanyaan masyarakat, dalam hal ini melalui wartawan, maka saya jelaskan persentase alokasi anggaran kita," tegasnya.   Dikatakan, dirinya juga merasa perlu menjawab pertanyaan tersebut, karena dengan munculnya program bantuan Rp 500 juta per tahun untuk masing-masing Desa Pakraman, maka ada konotasi bahwa dirinya tidak bisa memberikan anggaran besar untuk Desa Pakraman selama 10 tahun terakhir.  "Kan ada konotasi, kenapa saya tidak bisa? Kenapa hanya Rp 225 juta per tahun untuk masing-masing Desa Pakraman? Bukan saya tidak paham peran dan fungsi Desa Pakraman. Tetapi seiring naiknya pendapatan kita, kita juga naikkan bantuan untuk Desa Pakraman dari awalnya Rp 55 juta," ujar Pastika.  Ia pun memastikan, bahwa tidak ada maksud dirinya mendiskreditkan salah satu pasangan calon. Sebaliknya, ia hanya ingin memberikan pendidikan kepada rakyat Bali.  "Apa salah, saya memberikan pendidikan politik kepada rakyat saya? Kalau saya tidak beritahu, malah saya yang salah. Jadi, saya tidak bermaksud sudutkan satu pasangan calon. Siapapun calon yang programnya salah, saya omong. Kan kampanye itu bersifat edukatif, mendidik rakyat. Jadi, jangan anggap saya ini tidak netral," tegasnya.  Menurut dia, apabila APBD Provinsi Bali naik menjadi Rp 10 triliun, maka alokasi dana untuk Desa Pakraman menjadi Rp 500 juta per tahun itu, mungkin bisa diwujudkan. Tetapi kenyataannya, sekarang ini APBD Provinsi Bali baru sebesar Rp 6,5 triliun.  "Kalau APBD kita Rp 10 triliun, mungkin bisa. Belum tentu juga bisa. Karena ada 1493 Desa Pakraman, bisa ke depan jumlahnya 1500 Desa Pakraman. Belum Subak 3.400 lebih. Kalau bantuan Desa Pakraman naik, Subak pasti minta naik," urai Pastika.  Ia menambahkan, saat ini sikapnya tegas, yakni netral di Pilgub Bali 2018. "Saya netral. Siapa saja jadi gubernur, wellcome. Semua juga baik sama saya. Semua putra terbaik Bali. Tapi tolong bikin rencana program, jangan aneh - aneh. Kan seolah-olah saya ga bisa sekarang. Padahal saya sudah berusaha maksimal, dengan kondisi anggaran yang ada," pungkasnya. 

wartawan
San Edison
Category

Ruang Aman Terenggut, Remaja di Buleleng Jadi Korban Kebejatan Berulang

balitribune.co.id | Singaraja - Duka mendalam menyelimuti Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Buleleng. Seorang anak perempuan berusia 13 tahun berinisial NH, harus menelan pil pahit setelah menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh tiga pelaku secara brutal dalam dua malam berturut-turut pada pertengahan Februari 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Babak Baru Birokrasi Tabanan, Dinas PUPRPKP Dipecah, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Melebur

balitribune.co.id | Tabanan - Momentum rotasi, mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Rabu (18/2/2026) menandai babak baru penataan birokrasi di awal tahun 2026. Selain penyegaran pejabat, kebijakan ini juga diiringi dengan pemekaran dan penggabungan sejumlah Perangkat Daerah sebagai bagian dari penyesuaian struktur organisasi.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bupati Adi Arnawa Apresiasi Perangkat Daerah Raih WBBM dari KemenPAN-RB

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melalui Deputi Bidang Reformasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan yang telah menetapkan tiga Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Badung sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025.

Baca Selengkapnya icon click

HUT ke-238 Kota Denpasar, Memperkuat Partisipasi Disabilitas dalam Pelestarian Budaya

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Sosial kembali menyelenggarakan Utsawa Dharma Gita Penyandang Disabilitas di Gedung Santi Graha Denpasar, Kamis (19/2).  Kegiatan yang mengusung tema “Widya Guna Sudha Paripurna” ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, didampingi Wakil Ketua K3S Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, yang ditandai dengan pemukulan gong.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Izin BPR Kamadana Dicabut, OJK: Nasabah Tenang, Simpanan Dijamin LPS

balitribune.co.id | Denpasar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-14/D.03/2026 tanggal 18 Februari 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kamadana, mencabut izin usaha PT BPR Kamadana yang beralamat di Jalan Raya Batur Kintamani, Batur Utara, Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.