balitribune.co.id | Semarapura - Gubernur Bali, Wayan Koster secara resmi memulai pekerjaan pematangan lahan kawasan Pusat Kebudayaan Bali (PKB) di Kabupaten Klungkung yang ditandai dengan upacara Ngeruwak, Nyapuh Awu Lan Mulang Dasar dipuput oleh Ida Shri Bagawan Putra Nawa Nata Wangsa Pemayun, pada Rabu (Buda Pon, Medangkungan) 12 Januari 2022.
Dimulainya pekerjaan pematangan lahan kawasan PKB ini turut disaksikan Ketua DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Adi Wiryatama lengkap dengan Fraksi di DPRD Provinsi Bali, Sekda Provinsi Bali, Dewa Made Indra, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali, Trisno Nugroho, Kepala OJK Regional 8 Bali-Nusra, Giri Tribroto, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Bali, Umar Ibnu Alkhatab, Bendesa Agung Majelis Utama Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPR/Perkim) Provinsi Bali, Nusakti Yasa Wedha, Bupati Klungkung, Nyoman Suwirta, Ketua DPRD Klungkung, Anak Agung Gde Anom, Penglingsir Puri Agung Klungkung, Ida Dalem Semara Putra, hingga pejabat penegak hukum di Bali seperti Polda Bali, Kejaksaan Tinggi Bali dan Pengadilan Tinggi Bali.
Kepala Dinas PUPR/Perkim Provinsi Bali, Nusakti Yasa Wedha dihadapan Gubernur Bali, Wayan Koster melaporkan kegiatan fisik pematangan lahan ini dilakukan sebagai tindaklanjut atas kontrak yang telah ditandatangani sebelumnya oleh Pajabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Bidang Cipta Karya sebanyak 2 paket, dan oleh PPK pada Bidang Bina Marga sebanyak 6 paket, sehingga keseluruhannya ada 8 paket pekerjaan yang telah terkontrak.
“Keseluruhan kontrak ini telah ditandatangani bersama penyedia jasa yang telah dinyatakan sebagai pemenang melalui proses pengadaan barang dan jasa berdasarkan Pagu Anggaran Tahun 2021/2022 yang bersumber dari Dana PEN. Untuk alokasi pagu anggaran di kegiatan pematangan lahan sebesar Rp 535, 6 miliar, dan telah terkontrak sebesar Rp 426,2 miliar atau sebesar 79,57 persen dari nilai pagu anggaran yang tersedia. Sehingga ada sisa tender/pagu anggaran sebesar Rp 109,4 miliar,” ujar Kadis Nusakti Yasa Wedha.
Kata dia, pekerjaan pematangan lahan sesuai kontrak pekerjaan ini, membutuhkan material sebanyak 4,5 juta meter kubik, yang berasal dari hasil kerukan di area Pelabuhan Benoa yang dilaksanakan oleh PT. Pelindo Persero sebanyak 1,5 juta meter kubik. Kemudian sebanyak 2 juta meter kubik bersumber dari beberapa quarry di sekitar kawasan ini. Sedangkan 1 juta meter kubik bersumber dari hasil galian dalam kawasan (hasil dari penataan marina, red). “Kami laporkan bapak gubernur, kalau keseluruhannya pekerjaan pematangan lahan ini memerlukan 7,9 juta meter kubik, atau masih ada kekurangan kurang lebih sekitar 3 juta meter kubik,” jelasnya.
Dari rencana kontrak yang ada, seluruh pekerjaan pematangan lahan untuk tahap ini akan selesai Oktober 2022, namun pihaknya akan mempercepat pekerjaan pematangan lahan tersebut. Sehingga bisa dilanjutkan ke tahapan selanjutnya yaitu tahapan pembangunan fisik gedung dan fasilitas lainnya.
Pihaknya pun melaporkan terkait pembebasan lahan, untuk total lahan Kawasan PKB ini seluas 334 Ha, namun yang dilakukan untuk penetapan lokasi yakni sekitar 325 Ha. Kemudian dari 325 Ha ini ada sekitar 104 Ha yang tidak perlu dibayarkan, karena milik negara. "Sehingga sisanya, 221 Ha yang perlu kita bebaskan. Jadi progress sampai saat ini sudah 73 persen yang kita selesaikan, atau kurang lebih 161 Ha. Tinggal saat ini masih proses konsinyasi kurang lebih sekitar 12 Ha, sisanya lagi 60 Ha sedang kita lakukan pembebasan, khususnya diluar galian C (berdekatan dengan akses jalan Jumpai dan Kusamba, red)," bebernya.
Gubernur Bali, Wayan Koster dalam sambutannya menceritakan pada tahun 2016 atau selesai Pemilu 2014 telah menulis visi pembangunan Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” di dalamnya ada program prioritas, yaitu pembangunan kebudayaan dengan unsur-unsur adat-istiadat, seni, tradisi, budaya beserta kearifan lokalnya. Salah satu sarana-prasarana yang sangat penting untuk memajukan kebudayaan Bali adalah Pusat Kebudayaan Bali, karena fasilitas di Ardha Candra Art Centre Denpasar sudah tidak memadai lagi.
"Dalam visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang saya tulis pada tahun 2016 itu membangun Pusat Kebudayaan Bali yang berisi fasilitas pentas seni, museum tematik, serta terintegrasi, terpadu dalam sektor-sektor lainnya menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. PKB ini akan memberikan efek pada ekonomi," katanya.
Itulah sebabnya ia pada tahun 2017 atau belum mencalonkan diri sebagai gubernur, mulai memikirkan di mana ada tanah provinsi yang bisa dipakai untuk membangun PKB. "Ada di Padangalak, saat itu saya didampingi Rektor ISI Denpasar, Prof. I Gede Arya Sugiartha pada tanggal 13 Juli 2017, saya masuk meninjau lahan ini sampai ke dalam hutan yang memiliki luas 8 sampai 9 hektar. Saya cari lagi tempat lain di Kertalangu, ternyata bukan tanah provinsi. Suatu saat saya lewat, mau ke Karangasem melewati tempat ini (Galian C di Gunaksa, Dawan, Klungkung, red). Saat lewat, lirik ke kiri dan ke kanan, ternyata ada lahan tidak terawat akibat galian C. Saya khusus masuk ke tempat ini, saya dapat firasat ini tempat yang baik untuk PKB,” tuturnya.
Gubernur Koster menegaskan pembangunan di tempat ini tidak boleh dilakukan secara sembrono. Mengingat kawasan ini merupakan wilayah yang sempat menjadi tempatnya para korban letusan Gunung Agung, korban G30S/PKI, dan korban lainnya, sehingga menjadi tempat yang leteh. “Jadi investor sebesar apapun, tidak akan bisa ada yang jalan, kalau niatnya tidak baik. Karena sebelumnya di sini banyak bertebaran investor, yang kena tipu juga banyak sampai ada korbannya, bahkan pembangunan pelabuhan Gunaksa yang menghabiskan APBN Rp200 miliar lebih itu juga sampai mangkrak pembangunannya. Jadi saya yakini bahwa pembangunan di sini tidak bisa dilakukan secara sembrono,” katanya seraya menyatakan sedang mengagendakan upacara penyucian di kawasan PKB ini, agar arwah-arwah korban bisa disucikan kembali dan dibuatkan tempat sucinya.
Pembangunan kawasan Pusat Kebudayaan Bali dibuat dengan kerja yang tulus dan lurus serta merasakan selama proses pembangunannya selalu mendapatkan bantuan dari orang baik. Mulai dari hadirnya seorang arsitek Bali yang terkenal di berbagai negara di dunia, yaitu Popo Danes. “Bapak Popo ini mengerjakan desain kawasan PKB dengan cara Ngayah dan tidak dibayar. Saking tulusnya, kerja Popo Danes sangat bagus. Jadi ini niat baik, ketemu orang baik, dan ketemu jalan baik,” ungkap Gubernur Koster.
Dalam proses pembebasan lahan, ia menceritakan mendapatkan tawaran dari Menteri Bapennas RI, Suharso Monoarfa terkait program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebanyak Rp1,5 triliun tanpa bunga dan sekarang sudah cair untuk pembebasan tanah serta pematangan lahan. “Peminjaman PEN ini juga telah disetujui oleh DPRD Provinsi Bali,” jelasnya.
Menurut Gubernur Koster, jalan baik selanjutnya yang berkaitan dengan pembangunan kawasan PKB ini ketika pemenang tender di kawasan PKB bersedia memberikan bantuan CSR 5 persen, bahkan sampai ada yang sanggup memberikan CSR 7 persen. “Nanti CSR ini akan digunakan untuk pembangunan fasilitas pentas seni atau museum,” ungkapnya.
Ia pun tetap mewanti-wanti dan menegaskan agar di dalam proses pembebasan lahan kawasan PKB tidak ada mainan para calo.
“Kalau ada yang macam-macam saya libas. Sekali lagi jangan ada main-main, ngaku-ngaku punya tanah, sampai bawa-bawa pengacara. Saya minta tunjukan bukti kongkritnya di Badan Pertanahan, jangan ada sogokan, siapa yang ada main-main di sini dengan niat jahat, alam akan melibas. Kita kerja tulus dan lurus, agar menjadi kebanggaan Bali, tapi juga Indonesia sebagai ikon peradaban budaya Bali," imbuhnya.
Sehingga kawasan PKB yang memiliki tiga zona, yaitu zona inti, zona penunjang, dan zona penyangga yang ditata dengan menerapkan filosofi kearifan lokal Sad Kerthi, yang terdiri dari Penyucian Jiwa atau Atma Kerthi, Penyucian Laut atau Segara Kerthi, Penyucian Sumber Air atau Danau Kerthi, Penyucian Tumbuh-tumbuhan atau Wana Kerthi, Penyucian Manusia atau Jana Kerthi, dan Penyucian Alam Semesta atau Jagat Kerthi dapat berjalan dengan lancar sesuai visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru dan sejalan dengan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali. Demi membangkitkan kembali masa keemasan kebudayaan Bali yang saat itu pernah terjadi di Era Kerajaan Gelgel dengan Raja Dalem Baturengong.
