Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Gubernur Koster Sebut Bali Adalah Provinsi Pertama Laksanakan Bulan Bung Karno

Bali Tribune / PENUTUPAN - Gubernur Bali Wayan Koster saat penutupan Bulan Bung Karno di kantor setempat, Denpasar, Selasa (30/6).

balitribune.co.id | Denpasar – Bali merupakan provinsi pertama yang melaksanakan acara Bulan Bung Karno di Indonesia. Diadakannya Bulan Bung Karno adalah untuk mengenang sosok bapak Pendiri Bangsa tersebut sekaligus mengimplementasikan ideologi dan gagasannya selama ini. Demikian disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster saat penutupan Bulan Bung Karno di kantor setempat, Denpasar, Selasa (30/6).

Ia melanjutkan, sebagai seorang pejuang dan bapak Bangsa yang telah mengantarkan bangsa ini ke gerbang kemerdekaan, Bung Karno telah memberikan beberapa gagasan yang dikenal dengan Tri Sakti Bung Karno. Yaitu, Berdaulat Secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi dan Berkepribadian dalam Kebudayaan.

Menurut Koster, selain relevan dengan perkembangan zaman, ajaran Bung Karno mengandung nilai-nilai yang tembus zaman, bisa diaplikasikan oleh penerus bangsa untuk membangun negara, menyejahterakan masyarakat serta memberikan landasan untuk eksistensi bangsa. “Alasan itulah yang menyebabkan saya tanpa ragu di Bali untuk melaksanakan Bulan Bung karno di Bali dengan membuatkan payung hukum berupa Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2019 tentang Bulan Bung Karno di Provinsi Bali sehingga bisa diterapkan juga kabupaten/kota," jelasnya.

Pemikiran Bung Karno tersebut juga menurutnya sangat cocok serta sinkron dengan visi misi Pemprov Bali, yakni Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Tri Sakti Bung Karno sangat ideal dimplementasikan di tingkat desa adat karena mempunyai ketiganya. Berdaulat secara politik menurutnya di desa adat sudah ada Awig-awig dan Perarem yang benar-benar dipatuhi oleh warganya. Berdikari secara ekonomi bisa didorong lagi karena desa adat mempunyai Lembaga Perkreditam Desa (LPD) yang membantu menggerakkan perekonomian masyarakat.  Bahkan dalam Perda Nomor 24 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. "Desa adat juga sudah dilengkapi dengan struktur ekonomi yang baru,” ucap Koster. 

Sementara desa adat juga adalah tempatnya memelihara adat istiadat seni dan budaya. Sehingga menjaga pribadi Bali yang berbudaya sangat cocok diterapkan di desa adat. "Kita harus bersyukur akan peninggalan gagasan Bung Karno demi menjaga bangsa dan negara tercinta ini. Jadi Bulan Bung Karno ini bukan hanya sebatas seremonial untuk memperingati Bung Karno, tapi harus ambil makna nyata dalam mendorong masyarakat kita untuk menerapkan ajaran Bung Karno dalam kehidupan sehari-hari,” katanya. 

Ia pun mengapresiasi lomba-lomba yang telah dilaksanakan untuk memperingati Bulan Bung Karno ini yaitu lomba Vlog Satgas Covid Tingkat Desa Adat dan Lomba Video Pemanfaatan Pekarangan Rumah oleh Tim Penggerak PKK. Apalagi lomba inovasi pemanfaatan pekarangan rumah. "Saya kira sangat baik sekali untuk mewujudkan kedualatan pangan di tingkat rumahtangga. Bayangkan jika semua masyarakat Bali bisa mengimplementasikannya, terlebih bisa memanfaatkan pekarangan di jalan-jalan desa atau halaman bisa dimanfaatkan dengan baik. Maka kedaulatan pangan untuk masyarakat bisa tercapai. Apalagi program ini telah digerakkan dari tahun lalu oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali,” jelasnya.

Dia juga mengaku sedang mengecek apakah lahan di Bali cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat Bali demi menuju kedaulatan pangan masyarakat. Ia mengaku tidak ingin terbuai dengan sektor pariwisata saja, sumber pendapatan di Bali harus disokong oleh sektor riil lainnya, sehingga bisa menopang kehidupan masyarakat. “Tidak seperti sekarang terkena Covid-19 sektor pariwisata tidak berjalan, maka perekonomian Bali juga mandeg. Saya ingin ke depan harus ada sektor lainnya juga yang bisa menopang dan pertanian adalah jawabannya,” tandasnya. 

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali, Gusti Agung Ngurah Sudarsana saat membaca laporan Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra menyampaikan pelaksanaan kegiatan Bulan Bung Karno adalah Pergub Bali Nomor 19 tahun 2019 tentang Bulan Bung Karno serta acuan penyelenggaraan Bulan Bung Karno tertanggal 22 Mei 2020.

Pada kesempatan tersebut, turut hadir Ketua Tim Penggerak PKK Prov Bali Ny. Putri Suastini Koster, Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace), Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, serta pimpinan OPD dan perwakilan berbagai lapisan masyarakat. Selain itu dilaksanakan penyerahan hadiah kepada pemenang lomba sebagai berikut, Vlog Satgas Gotong Royong Pencegahan Covid-19 berbasis Desa Adat juara 1 Desa Adat Mas, Ubud, Gianyar, juara 2 Desa Adat Banjarangkan, Klungkung, Juara 3 Desa Adat Beng, Gianyar. Sementara untuk lomba dokumenter pemanfaatan pekarangan rumah, Juara 1 TP PKK Desa Adat Paksebali, Kecamatan Dawan, Klungkung, Juara III TP PKK Desa Budeng, Kecamatan Jembrana dan juara 3, I Komang Suryawan. 

wartawan
Ayu Eka Agustini
Category

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click

Dari DPRD ke Gerakan Koperasi, Suwirta Siap Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (13/12).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kemenpar: Seluruh Akomodasi Dipasarkan OTA Wajib Miliki Izin Usaha

balitribune.co.id | Denpasar - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia menegaskan seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui Online Travel Agent (OTA) wajib memiliki izin usaha paling lambat pada 31 Maret 2026. Merchant yang tidak memenuhi ketentuan akan dihentikan penjualannya di OТА. Demikian dikutip dari akun resmi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (kemenpar.ri).

Baca Selengkapnya icon click

Yayasan AHM Kembangkan Desa Sejahtera Astra Honda di Ciamis

balitribune.co.id | Jakarta – Yayasan Astra Honda Motor (Yayasan AHM) menghadirkan Program Desa Sejahtera Astra Honda Jalatrang di Ciamis yang memiliki potensi terhadap wisata berkelanjutan di wilayah Jawa Barat (10/12). Pengembangan desa binaan ini diharapkan mampu menguatkan berbagai potensi daerah melalui kolaboraksi aktif masyarakat setempat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

BPJamsostek Gianyar Apresiasi Bangli Luncurkan Program Perlindungan Pekerja Rentan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

balitribune.co.id | Gianyar - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BPJamsostek Bali-Gianyar menyambut baik komitmen Pemerintah Kabupaten Bangli yang mendaftarkan 1.473 pekerja rentan menjadi peserta BPJamsostek.

Baca Selengkapnya icon click

Pemkot Denpasar Perkuat Sinergi Desa dan Kelurahan Percepat Penanganan Sampah

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar terus memperkuat sinergi dengan desa dan kelurahan dalam upaya percepatan penanganan sampah. Hal tersebut ditegaskan Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, saat memimpin rapat bersama para perbekel dan lurah se-Kota Denpasar di Gedung Graha Sewakadarma (GSD) Kota Denpasar, Senin (15/12).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.