Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Gubernur Koster Tegaskan Tidak Main-Main Lindungi Alam dan Budaya Bali

Bali Tribune/Gubernur Bali I Wayan Koster (tengah) pada upacara Karya Agung Mamungkah, Padudusan Agung, Ngenteg Linggih, Tawur Agung Pedanan di Pura Desa lan Puseh, Desa Adat Bentuyung, Ubud, Gianyar, Senin (16/9).
balitribune.co.id | Gianyar - Gubernur Bali I Wayan Koster menekankan bahwa adat dan budaya merupakan akar kehidupan masyarakat. Dikarenakan keberadaan adat dan budaya, masyarakat dari berbagai penjuru dunia mengenal Bali, sehingga berkontribusi menggerakkan perekonomian Bali. 
 
"Untuk itu saya tidak akan main-main dalam melindungi adat dan budaya Bali," ujar Gubernur Koster saat memberikan sembrana wacana pada upacara Karya Agung Mamungkah, Padudusan Agung, Ngenteg Linggih, Tawur Agung Pedanan di Pura Desa lan Puseh, Desa Adat Bentuyung, Ubud, Gianyar, Senin (16/9). 
 
Gubernur kelahiran Sembiran Buleleng ini melanjutkan, visi misi yang diusung Pemerintah Provinsi Bali, yakni 'Nangun Sat Kerthi Loka Bali' bertujuan untuk melindungi Bali berikut isinya serta melestarikan adat dan budaya Bali. Visi misi yang diusung dalam kepemimpinannya ini bertujuan untuk melindungi alam Bali, sekaligus beserta isinya. Mulai dari manusia, adat istiadat hingga budaya Bali.
 
Lebih lanjut Ketua DPD PDIP Bali tersebut menjabarkan beberapa langkah yang telah dilakukan dalam upaya melindungi adat dan budaya Bali. "Pemerintah Provinsi Bali telah mengeluarkan Perda No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat. Dikeluarkannya Perda ini karena saya menilai keberadaan desa adat begitu vital bagi kelangsungan aspek religius, sosial dan budaya di Bali," ujarnya dalam acara yang juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace), Ny Tjokorda Hariyani Ardhana Sukawati, Wakil Bupati Gianyar Anak Agung Mayun, Ketua Majelis Desa Adat Ida Panglingsir Putra Sukahet, beserta para penglingsir Puri dari seluruh Bali dan undangan lainnya.
 
Bahkan sebagai bentuk perhatian pemerintah akan eksistenai desa adat, Pemprov Bali akan membuat Dinas Pemajuan Desa Adat. "Dinas inilah yang akan mengarahkan dan mengoptimalkan perencanaan dan pelaksanaan program desa adat," ujarnya.
 
Sementara sebelumnya, ia mengaku telah mengeluarkan Pergub No. 79 tahun 2018 tentang Penggunaan Busana Adat Bali serta Pergub No. 80 tahun 2018 tentang Perlindungan Penggunaan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali. Dalam pergub ini, menurutnya, telah diatur pemakaian busana Bali yaitu pada hari Kamis, Purnama, Tilem, Hari Jadi Pemprov Bali serta acara-acara nasional dan internasional yang diadakan di Bali. 
 
Sementara Pergub No. 80 mengatur agar instansi maupun swasta mencantumkam aksara Bali pada papan namanya. "Jadi saya minta semua instansi dan pelaku wisata mencantumkan aksara Bali sebagai identitas kita, serta dalam upaya penyelamatan aksara dan bahasa Bali agar tidak punah," jelasnya.
 
Selain penguatan adat, budaya dan agama, untuk mendukung kemajuan sektor pariwisata Pemprov juga tengah merancang pengembangan infrastruktur baik darat, laut maupun udara. "Saat ini kita tengah membangun shortcut sehingga memudahkan mengakses Bali utara. Selain itu kita juga tengah memgenbangkan pelabuhan-pelabuhan agar berstandar internasional. Bahkan jalur kereta api bandara juga sedang dalam proses pengerjaan," jelasnya.
 
Ia berharap, melalui program pembangunan infrastruktur ini bisa memudahkan masyarakat bahkan wisatawan dalam mengakses Pulau Bali. 
 
Sementara sebelumnya, Bendesa Adat Bentuyung Wayan Sarna Nesen mengatakan jika upacara Tawur Agung ini sudah dipersiapkan oleh krama adat sejak beberapa bulan yang lalu. Dengan didukung oleh 225 KK, upacara ini dilakukan secara swadaya oleh masyarakat dengan donasi dari berbagai pihak.
 
Ia juga mengatakan, jika puncak karya akan berlangsung pada hari Rabu tanggal 19 September 2019 dan rencananya odalan akan berlangsung selama sebelas hari. 
 
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Bali juga berkesempatan menghaturkan punia yang diterima langsung oleh Bendesa Adat Bentuyung.
wartawan
Redaksi
Category

Pecatu Darurat Air dan Marak Pencurian Meteran, Made Sumerta Desak Progres Nyata PDAM Badung

balitribune.co.id | Mangupura -  Anggota DPRD Kabupaten Badung, I Made Sumerta, memberikan atensi serius terhadap rentetan kasus pencurian meteran air (water meter) milik Perumda Tirta Mangutama (PDAM) Badung yang kian masif di wilayah Kuta Selatan. Selain masalah kriminalitas, politisi PDI Perjuangan ini juga menyoroti krisis distribusi air yang tak kunjung teratasi di Desa Pecatu.

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Adi Arnawa Hadiri Prosesi Ngodak Pelawatan di Pura Dalem Bebalang Carangsari

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, menghadiri sekaligus menjadi upasaksi dalam rangkaian Karya Ngodak Pelawatan Ida Sesuhunan di Pura Dalem Bebalang, Desa Adat Carangsari, Kecamatan Petang, Rabu (25/3/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Mahkamah Agung Ambil Sumpah Dewan Komisioner OJK Baru, Perkuat Stabilitas Sektor Keuangan Nasional

balitribune.co.id | Jakarta - Tujuh Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mengucapkan sumpah jabatan di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu (25/3/2026). Pengambilan sumpah dilakukan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Sunarto berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 30/P Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Komisioner OJK.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kadisparbud Bangli Tegaskan Pungutan Retribusi Kintamani yang Viral Adalah Resmi dan Sesuai SOP

balitribune.co.id | Bangli - Pungutan retribusi wisata Kintamani, Bangli kembali viral dan menuai pro-kontra. Pasalnya, pungutan retribusi dilakukan di badan jalan. Menyikapi realita tersebut, Kadis Pariwisata Dan Kebudayaan (Disparbud) Bangli I Wayan Dirgayusa angkat bicara. Mantan Camat Kintamani ini mengatakan bahwa petugas yang melakukan pungutan adalah petugas resmi Pemkab Bangli. 

Baca Selengkapnya icon click

Proyek Shortcut 9-10 Terancam Mandek, Warga Pegayaman Tolak Ganti Rugi Lahan

balitribune.co.id I Singaraja - Pembangunan proyek jalan pintas (shortcut) titik 9 dan 10 yang melintasi Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Buleleng, masih menyisakan persoalan pelik. Sejumlah warga pemilik lahan menyatakan keberatan dan menolak nilai ganti rugi yang ditetapkan pemerintah karena dianggap tidak adil dan jauh dari harapan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.