Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Hadiri Deklarasi Damai Pilpres dan Pileg 2019, Gubernur Bali Wayan Koster Minta Masyarakat Jaga Kondusifitas

DEKLARASI - Gubernur Bali Wayan Koster didampingi Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati menghadiri Deklarasi Damai dalam rangka Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) pada tahun 2019 mendatang, yang digelar Polda Bali di Depan Monumen Perjuangan Rakyat Bali, Bajra Sandhi, Renon, Denpasar, Kamis ( 20/9).

BALI TRIBUNE - Gubernur Bali Wayan Koster yang didampingi Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati menghadiri Deklarasi Damai dalam rangka Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) pada tahun 2019 mendatang, yang digelar Polda Bali di Depan Monumen Perjuangan Rakyat Bali, Bajra Sandhi, Renon, Denpasar, Kamis ( 20/9).  Dalam sambutannya, Gubernur Wayan Koster memberikan apresiasi terhadap acara yang diselenggarakan oleh Polda Bali ini. Menurutnya, acara ini dapat menjadi momentum dalam mewujudkan komitmen bersama dalam menjalani Pilpres dan Pileg serentak 2019 mendatang. Untuk itu, ia meminta kepada masyarakat secara umum, dan khususnya para calon legislatif maupun calon presiden serta para tim sukses agar menjaga pemilu dengan kondusif, sehingga mampu menciptakan iklim pemilu yang aman, damai dan sejuk. “Terlebih sebentar lagi kita akan menjadi tuan rumah pertemua dunia IMF-WB, jadi saya minta dengan sangat untuk menjaga kondusifitas karena pertemuan ini tidak hanya membawa nama Bali tapi juga Indonesia ”, tegasnya. Disamping itu, Koster yang sebelumnya juga menjadi anggota DPR RI dapil Bali, mengatakan bahwa di era globalisasi saat ini kemajuan teknologi semakin pesat terutama minat masyarakat dalam menggunakan media sosial. Dengan tingginya penggunaan media sosial maka penyimpangan yang terjadi juga semakin tinggi seperti halnya Informasi Hoax. Untuk itu Ia berharap baik masyarakat, para caleg maupun tim pengusung agar menggunakan medsos dengan bijak dan tidak memancing keributan melalui medsos. “Saya harap dengan sistem demokrasi yang kita anut saat ini masyarakat bisa semakin pintar dan bijak dalam berpolitik dan tidak mengedepankan politik yang curang dengan menghalalkan berbagai macam cara terutama dalam pengggunaan media teknologi”,pungkasnya.  Sementara itu, Kapolda Bali Irjen (Pol) Petrus Reinhard Golose yang juga sebagai inisiator dalam acara tersebut mengatakan bahwa, kegiatan yang dihadiri oleh 16 pengurus partai politik  peserta pemilu beserta caleg dan calon DPD bertujuan untuk menyatukan komitmen dalam mewujudkan Pemilu 2019 yang aman, damai dan sejuk. Disamping itu, ia mengatakan bahwa pemilu 2019 merupakan penanda demokrasi karena masyarakat dilibatkan untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan harapannya. Ia juga mengatakan bahwa, dalam rangka mewujudkan pemilu yang aman maka pihaknya telah menyiapkan beberapa strategi untuk mengantisipasi kerawanan dalam pelaksanaan pemilu diantaranya mempersiapkan para personil sekitar 2.888 personel, sedangkan Kodam bersama unsur TNI lainnya menyiapkan 2 ribu lebih personel. “Pemilu 2019 memiliki kerawanan yang kompleks, dimana ini pertama kalinya pileg dan pilpres dilaksanakan serentak dengan ambang batas 4%, untuk itu kami perlu memikirkan pengamanan dalam mengantisipasi kerarwanan tersebut”, urainya. Untuk itu ia mengajak para parpol peserta pemilu bersama seluruh timses beserta jajaran masyarakat untuk terlibat aktif dalam mewujudkan kampanye damai, telebih pelaksanaan pemilu tidak terlepas dari ancaman sabotase hingga terorisme.  Dalam acara yang dihadiri oleh parpol tersebut, secara bersama-sama melakukan  deklarasi damai yang diikuti oleh Gubernur, Wakil Gubernur, Kapolda, Kasdam IX Udayana, Ketua DPRD Bali, Anggota DPD RI dan Kajati Bali.

wartawan
redaksi
Category

Babak Baru Birokrasi Tabanan, Dinas PUPRPKP Dipecah, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Melebur

balitribune.co.id | Tabanan - Momentum rotasi, mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Rabu (18/2/2026) menandai babak baru penataan birokrasi di awal tahun 2026. Selain penyegaran pejabat, kebijakan ini juga diiringi dengan pemekaran dan penggabungan sejumlah Perangkat Daerah sebagai bagian dari penyesuaian struktur organisasi.

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Adi Arnawa Apresiasi Perangkat Daerah Raih WBBM dari KemenPAN-RB

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melalui Deputi Bidang Reformasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan yang telah menetapkan tiga Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Badung sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

HUT ke-238 Kota Denpasar, Memperkuat Partisipasi Disabilitas dalam Pelestarian Budaya

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Sosial kembali menyelenggarakan Utsawa Dharma Gita Penyandang Disabilitas di Gedung Santi Graha Denpasar, Kamis (19/2).  Kegiatan yang mengusung tema “Widya Guna Sudha Paripurna” ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, didampingi Wakil Ketua K3S Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, yang ditandai dengan pemukulan gong.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Izin BPR Kamadana Dicabut, OJK: Nasabah Tenang, Simpanan Dijamin LPS

balitribune.co.id | Denpasar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-14/D.03/2026 tanggal 18 Februari 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kamadana, mencabut izin usaha PT BPR Kamadana yang beralamat di Jalan Raya Batur Kintamani, Batur Utara, Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dana Tak Kunjung Cair, Paguyuban Nasabah LPD Bedulu Terjebak Janji Manis Pengurus dan Bendesa

balitribune.co.id | Gianyar - Setahun sudah perjanjian kesepakatan antara nasabah, Ketua LPD, dan Bendesa Adat Bedulu ditandatangani, namun hingga kini realisasinya masih nihil. Nasib dana nasabah pun semakin tidak pasti lantaran pihak Bendesa Adat maupun Ketua LPD terkesan saling lempar alasan. Kondisi ini membuat para nasabah bimbang, terutama terkait biaya tambahan jika harus menempuh upaya hukum.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.