Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Hari Pertama PKM Panjer, Banyak Pengendara Tanpa Masker

Bali Tribune/ Tim Satgas Panjer, saat menegur pengendara yang tidak menggunakan masker saat pelaksanaan PKM di Panjer, Kamis (28/5) kemarin.
Balitribune.co.id | Denpasar - Kelurahan Panjer bersama Desa Adat Panjer, melaksanakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) dengan melakukan pengetatan di pintu masuk Panjer tepatnya di Jalan Waturenggong (depan LPD Desa Adat Panjer), Kamis (28/5) kemarin. 
 
Dalam pelaksanaan perdana ini, Tim Satgas Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Panjer, menegur para pengendara yang melintas tanpa menggunakan masker.
 
Tim satgas yang terdiri dari Dinas Perhubungan Kota Denpasar, kepolisian, Linmas dan pecalang dikerahkan dalam pelaksanaan PKM di Panjer. Mereka pun melakukan sidak dengan memelototi pengendara yang melintas tanpa menggunakan masker. ''Kalau tidak menggunakan masker, kami berhentikan dan kami minta agar menggunakan masker,'' kata Bendesa Adat Panjer, AA Oka Adnyana.
 
Ditambahkan Oka Adnyana, pelaksanaan PKM di Panjer sampai, 10 Juni 2020, berdasarkan Perwali Nomor 32 Tahun 2020 tentang PKM. ''Kami di Desa Adat Panjer dan dinas sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan persyaratan Perwali ini.
 
 Pelaksanaan PKM ini, berdasarkan rapat dengan tokoh masyarakat, yaitu Sabha Desa dan Kerta Desa yang telah ada kesepakatan untuk mengusulkan PKM ke Pemerintah Kota Denpasar. Setelah melakukan sosialisasi dan evaluasi, usulan PKM ini disetujui pada, 25 Mei 2020,'' ujarnya.
 
Menurut Oka Adnyana, Perwali ini merupakan pedoman bagi Desa Adat Panjer dalam melakukan PKM.
 
 ''Intinya PKM di Panjer ini, tidak berarti tidak boleh keluar dan tidak boleh kemana-mana. Jadi aktivitas itu tetap dilakukan dengan syarat menggunakan masker, membersihkan tangan, menjaga kerumunan dan jaga jarak sesuai Perwali,'' ucapnya.
 
Ditanya sanksi bagi pelanggar PKM, Oka Adnyana menyatakan untuk sanksi sesuai perwali, yakni sanksi administratif berupa teguran dan sanksi administrasi lainnya yang berkaitan dengan surat-surat kedinasan. Sedangkan sanksi adat, yakni panglemek dengan selalu memberikan imbauan kepada masyarakat jika sering keluar dan yadnya untuk mengikuti protap kesehatan.
 
Sementara Lurah Panjer, I Made Suryanata, mengatakan Kelurahan Panjer dan Desa Adat Panjer yang mengajukan dan melakukan PKM ini, karena pernah mengalami pandemi Covid-19, di mana 2 warga terpapar tapi telah sembuh. 
 
''Meski telah sembuh, untuk protap tetap kami ketatkan. Dengan perwali ini juga kami nantinya bisa memberikan sanksi adminstrasi dan sanksi adat bagi yang melanggar. Kami contohkan saat penutupan warung. Warung yang seharusnya tutup pada pukul 21.00 Wita, saat kami sidak memang tutup, tapi saat kami tinggalkan mereka membuka lagi warungnya. Kami ingin masyarakat tertib dan berharap wabah ini cepat berlalu,'' tandasnya.
wartawan
I Wayan Sudarsana
Category

6 Kendaraan Terlibat Kecelakaan Beruntun di Jalur Denpasar-Gilimanuk

balitribune.co.id | Tabanan - Bali Tribune – Enam kendaraan mengalami kecelakaan beruntun di jalur Denpasar-Gilimanuk, lingkungan Banjar Soka Kelod, Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, pada Senin (8/12) sore.

Meski tidak sampai menimbulkan korban jiwa, insiden yang terjadi sekitar pukul 17.30 Wita tersebut mengakibatkan arus lalu lintas di jalur utama Denpasar-Gimanuk tersebut sempat mengalami kemacetan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

TPA Suwung Berfungsi Lokasi Pemrosesan Akhir Sampah Residu

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Provinsi Bali melaksanakan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia terkait penutupan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Sarbagita Suwung yang selama ini masih menggunakan sistem pembuangan terbuka atau open dumping. Penutupan total ditargetkan rampung paling lambat 23 Desember 2025.

Baca Selengkapnya icon click

Tekanan Fiskal, Pemkab Buleleng Potong Tambahan Penghasilan ASN

balitribune.co.id | Singaraja - Akibat mengalami tekanan fiskal (fiscal stress), Pemerintah Kabupaten Buleleng berencana mengambil jalan pintas dengan memotong anggaran pengahsilan untuk pegawai. Langkah memotong anggaran penghasilan pegawai (ASN) itu disebut merupakan langkah efisiensi untuk menyelamatkan keuangan daerah.

Dalam proyeksi APBD 2026 kekurangan anggaran hingga mencapai Rp 50 miliar.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

2025, Kejari Buleleng Terima 10 Laporan Dugaan Korupsi, Mayoritas Dihentikan

balitribune.co.id | Singaraja - Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng memaparkan capaian penanganan perkara korupsi dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025 yang jatuh pada 9 Desember. Sepanjang Januari hingga Desember, tercatat sepuluh laporan pengaduan terkait dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) telah diterima bidang pidana khusus (pidsus) dari berbagai elemen masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.