Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Hari Pertama PKM Panjer, Banyak Pengendara Tanpa Masker

Bali Tribune/ Tim Satgas Panjer, saat menegur pengendara yang tidak menggunakan masker saat pelaksanaan PKM di Panjer, Kamis (28/5) kemarin.
Balitribune.co.id | Denpasar - Kelurahan Panjer bersama Desa Adat Panjer, melaksanakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) dengan melakukan pengetatan di pintu masuk Panjer tepatnya di Jalan Waturenggong (depan LPD Desa Adat Panjer), Kamis (28/5) kemarin. 
 
Dalam pelaksanaan perdana ini, Tim Satgas Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Panjer, menegur para pengendara yang melintas tanpa menggunakan masker.
 
Tim satgas yang terdiri dari Dinas Perhubungan Kota Denpasar, kepolisian, Linmas dan pecalang dikerahkan dalam pelaksanaan PKM di Panjer. Mereka pun melakukan sidak dengan memelototi pengendara yang melintas tanpa menggunakan masker. ''Kalau tidak menggunakan masker, kami berhentikan dan kami minta agar menggunakan masker,'' kata Bendesa Adat Panjer, AA Oka Adnyana.
 
Ditambahkan Oka Adnyana, pelaksanaan PKM di Panjer sampai, 10 Juni 2020, berdasarkan Perwali Nomor 32 Tahun 2020 tentang PKM. ''Kami di Desa Adat Panjer dan dinas sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan persyaratan Perwali ini.
 
 Pelaksanaan PKM ini, berdasarkan rapat dengan tokoh masyarakat, yaitu Sabha Desa dan Kerta Desa yang telah ada kesepakatan untuk mengusulkan PKM ke Pemerintah Kota Denpasar. Setelah melakukan sosialisasi dan evaluasi, usulan PKM ini disetujui pada, 25 Mei 2020,'' ujarnya.
 
Menurut Oka Adnyana, Perwali ini merupakan pedoman bagi Desa Adat Panjer dalam melakukan PKM.
 
 ''Intinya PKM di Panjer ini, tidak berarti tidak boleh keluar dan tidak boleh kemana-mana. Jadi aktivitas itu tetap dilakukan dengan syarat menggunakan masker, membersihkan tangan, menjaga kerumunan dan jaga jarak sesuai Perwali,'' ucapnya.
 
Ditanya sanksi bagi pelanggar PKM, Oka Adnyana menyatakan untuk sanksi sesuai perwali, yakni sanksi administratif berupa teguran dan sanksi administrasi lainnya yang berkaitan dengan surat-surat kedinasan. Sedangkan sanksi adat, yakni panglemek dengan selalu memberikan imbauan kepada masyarakat jika sering keluar dan yadnya untuk mengikuti protap kesehatan.
 
Sementara Lurah Panjer, I Made Suryanata, mengatakan Kelurahan Panjer dan Desa Adat Panjer yang mengajukan dan melakukan PKM ini, karena pernah mengalami pandemi Covid-19, di mana 2 warga terpapar tapi telah sembuh. 
 
''Meski telah sembuh, untuk protap tetap kami ketatkan. Dengan perwali ini juga kami nantinya bisa memberikan sanksi adminstrasi dan sanksi adat bagi yang melanggar. Kami contohkan saat penutupan warung. Warung yang seharusnya tutup pada pukul 21.00 Wita, saat kami sidak memang tutup, tapi saat kami tinggalkan mereka membuka lagi warungnya. Kami ingin masyarakat tertib dan berharap wabah ini cepat berlalu,'' tandasnya.
wartawan
I Wayan Sudarsana
Category

Bupati Karangasem, I Gusti Putu Parwata Menerima Sertifikat GIAHS Salak Sibetan

balitribune.co.id | ​Amlapura - Kabar baik bagi petani Karangasem dibawa langsung dari markas FAO di Roma, Italia. Salak Sibetan, melalui sistem Agroforestry-nya, resmi ditetapkan sebagai situs Warisan Sistem Pertanian Global (Global Important Agricultural Heritage System - GIAHS).

Baca Selengkapnya icon click

Meriahkan HUT Ke-16 Mangupura, Pemkab Badung Gelar Turnamen Mini Soccer Antar OPD

balitribune.co.id | Mangupura - Serangkaian menyambut HUT Ke-16 Kota Mangupura yang jatuh pada tanggal 16 Nopember 2025 dan HUT KORPRI Ke-54 tanggal 29 Nopember 2025, Bapor KORPRI menyelenggarakan Turnamen Mini Soccer antar Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Badung.
Turnamen Mini Soccer ini juga sebagai ajang silaturahmi antar Aparatur Sipil Negara (ASN) di masing-masing OPD.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

HUT Mangupura ke-16, Pemkab Badung Himbau Ucapan dengan Bibit Tanaman

balitribune.co.id | Mangupura - Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-16 Kota Mangupura, Pemerintah Kabupaten Badung menggandeng berbagai pihak eksternal untuk berpartisipasi dalam kegiatan bertema "Rumaketing Taksuning Bhuana", yang bermakna Satukan semua potensi untuk membangun Badung.

Baca Selengkapnya icon click

Setujui APBD 2026, Tapi F-PDIP Badung Beri Catatan Soal Kemacetan, Sampah, dan Air Bersih

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Badung menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Hal itu terungkap  pada rapat paripurna DPRD Badung, Selasa (4/11).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Setujui APBD 2026, F-Golkar Badung Ingatkan Target Rp12,38 Triliun Berpotensi Meleset

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Badung menyampaikan pandangan umum terhadap dua rancangan peraturan daerah (Ranperda) strategis dalam rapat paripurna yang digelar Selasa (4/11). Ranperda tersebut meliputi Rancangan APBD Badung Tahun Anggaran 2026 dan Ranperda tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal.

Baca Selengkapnya icon click

Setujui APBD 2026, F-Gerindra DPRD Badung Sebut PAD Masih Berpotensi Naik

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Gerindra DPRD Badung menyetujui Rancangan Peraturan Daerah  (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Raperda tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal untuk dijadikan Peraturan Daerah (Perda).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.