BALI TRIBUNE - Ketua Fraksi PDIP DPRD Provinsi Bali, Kadek Diana, memanfaatkan masa reses kali ini dengan menyerap aspirasi konstituennya di sejumlah tempat di Kabupaten Gianyar. Salah satunya, di Banjar Ngenjung Sari, Desa Bakban, Kecamatan Gianyar, pekan lalu.
Di penghujung kegiatan reses tersebut, ia mengaku terkejut saat mendapat laporan bahwa Banjar Ngenjung Sari belum memiliki balai banjar. Kadek Diana mengaku, hal ini sangat ironis, sebab balai banjar memiliki fungsi sebagai tempat pertemuan dan berkumpulnya krama adat Bali dalam melaksanakan kewajibannya sebagai anggota banjar juga sebagai umat beragama Hindu.
Balai banjar memiliki fungsi yang sangat kompleks. "Ada banjar yang belum memiliki balai banjar itu sangat ironis. Sangat disayangkan. Saya kaget, saat acara reses mau habis, Kepala Dusun menyampaikan di banjar tersebut belum ada balai banjar, sehingga acara reses tersebut terpaksa dilaksanakan di Pelataran Pura," beber Kadek Diana, saat dihubungi, Jumat (20/10).
Merespon keluhan krama Banjar Ngenjung Sari tersebut, anggota Komisi III DPRD Provinsi Bali ini menjanjikan dana Rp200 juta untuk membangun balai banjar tersebut. "Saya janjikan Rp200 juta melalui dana hibah tahun 2019," kata Kadek Diana.
Untuk dana hibah tidak bisa diberikan di tempat yang sama secara berturut-turut, apalagi pada kesempatan itu, Kadek Diana juga menyerahkan dana hibah tahun 2017 sebesar Rp100 juta yang difasilitasinya kepada banjar tersebut. Menurut Kadek Diana, kegiatan reses itu penting sekali dilakukan, kendati selama ini ia mengaku sudah sering turun ke tengah masyarakat untuk menyerap aspirasi.
"Reses itu ruang bagi masyarakat menyampaikan segala aspirasi yang ada di lingkungannya. Misalnya di Banjar Ngenjung Sari, kita bisa mengetahui belum memiliki balai banjar. Kalau gak turun, kita gak tahu ada banjar yang belum memiliki balai banjar," ujar Kadek Diana.
Kadek Diana juga mendapat keluhan terkait mata pencaharian krama setempat, yang lokasinya berbatasan langsung dengan Kabupaten Bangli ini, ternyata sebanyak 80 persen sebagai buruh, baik buruh bangunan, buruh tani dan lainnya. Karena itu, bantuan dana hibah untuk mereka sangat tepat, untuk meringankan beban mereka, apalagi mereka dibebani kewajiban sebagai masyarakat lembaga dinas dan adat, juga sebagai umat Hindu dalam melaksanakan Dharma Agama yang punya kewajiban untuk memelihara dan melestarikan pura-pura yang ada.
"Mereka butuh biaya untuk perbaikan jika pura rusak. Mereka bayar iuran untuk bangun pura, balai banjar. Kalau ada dana hibah, itu meringankan beban ekonomi mereka," ucapnya.
Dana hibah juga bisa dipakai untuk bangun pura, balai banjar termasuk biaya perawatannya. "Sehingga dana mereka yang seharusnya dipakai untuk iuran bangun pura, balai banjar, dan lainnya bisa dipakai untuk biaya pendidikan dan kesehatan," tutur Kadek Diana.
