Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Hingga September 2023 BNN Sita 5,5 Ton Sabu

Bali Tribune / Kepala BNN RI, Komjen Pol Petrus Reihanrd Golose

balitribune.co.id | DenpasarIndonesia masih menjadi pangsa pasar narkotika. Ini seiring sepanjang tahun 2023 hingga bulan September, sedikitnya Badan Narkotika Nasional (BNN) RI total menyita 5,5 ton narkotika jenis sabu. Kepastian ini disampaikan langsung Kepala BNN RI, Komjen Pol Petrus Reihanrd Golose saat membuka The 45th Meeting of Heads of National Drug Law Enforcement Agencies, Asia and the Pacific (HONLAP) di Kuta, Selasa (24/10).

"Permasalahan juga yang paling menonjol di South East Asia adalah metamfetamine. Ini kalau bahasa kita sehari - hari biasa dibilang sabu. Ini Indonesia sampai dengan September ini kita menyita lebih dari 5,5 ton total oleh aparat penegak hukum. Nah ini juga indikasi betapa banyaknya yang masuk ke Indonesia dan berapa negara kita harus melindungi warganya," ungkapnya.

Dikatakan Golose, pada waktu Covid - 19 terutama masalah paket kurir lewat pesawat dan kokain boleh dikatakan sangat sedikit masuk ke Indonesia. Tetapi dengan dunia sekarang sudah terbuka, geopolitik sekarang kita juga sudah berubah di dunia. Sehingga memungkinkan rute dan sebagainya itu ada sehingga harus diantisipasi. Untuk itu, perlu kerja sama minimal dalam naungan United Nation saling mengenal, saling tahu juga dengan semua kepala yang berkaitan atau head of narcotics yang hadir pada saat ini. "Pintu masuk di Indonesia dimana?

Pintu masuk rata-rata untuk metamfetamine lewat laut. Tetapi yang lain, kalau marijuana produk dalam negeri.  Banyak yang berasal dari kita, dan tahun ini kita sudah melaksanakan delapan kali pemusnahan ladang ganja dengan menyita berton-ton yang kita musnahkan," terangnya.

Kegiatan HONLAP ini  untuk melawan narkotika sehingga perlu kerja sama internasional. Salah satu kerja sama internasional dalam naungan CND dan UNODC adalah yang laksanakann ini. Para kepala penegak hukum yang berada di Asia Pasifik hadir bahwa tetap harus mencegah dan tetap harus bersama-sama dengan negara lain. Karena tidak bisa satu Negara pun sendiri dalam perang melawan narkotika. "Tadi dalam keynote speech, saya menyampaikan tentang new psycoative substances. Ini yang sekarang menjadi masalah di dunia dan bersama-sama kita harus membahas isu ini bersama. Kita tahu bersama di Amerika Serikat tahun 2022 lalu karena masalah fentenyl lebih dari seratus sepuluh ribu orang meninggal dunia karena fentenyl. Nah itu adalah bagian dari new psycoative substances yang dibuat dari clandestine laboratory. Ini harus kita cegah hal - hal seperti ini untuk terjadi di Indonesia. Permasalahan seperti ini kita juga bekerja sama dengan UNODC kemudian dengan negara negara lain," kata Golose. 

Indonesia kembali terpilihnya menjadi tuan rumah HONLAP menandakan komitmen pemerintah Indonesia dalam mendukung upaya global dalam memerangi ancaman narkotika. HONLAP dihadiri oleh 104 peserta dari 27 negara yang merupakan para penegak hukum yang secara aktif terlibat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan narkotika. Adapun agenda yang akan menjadi pembahasan pada HONLAP ke-45 ini diantaranya adalah perkembangan kerja sama regional dan subregional dalam mengatasi serta menanggulangi persoalan narkoba secara global. Pada pertemuan HONLAP ke-45 ini juga akan membahas hasil dari implementasi rekomendasi yang dituangkan pada HONLAP ke-44 yang berlangsung di Bangkok tahun lalu. Tindak lanjut di tingkat nasional, regional, dan global terkait komitmen yang tercantum dalam Ministerial Declaration 2019 serta persiapan Mid Term Review 2024. "Kegiatan HONLAP ke-45 ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam kerja sama global dalam upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran narkotika. BNN RI berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh dalam mencapai tujuan bersama guna mewujudkan Indonesia Bersih Narkotika (BERSINAR)," pungkas jendral bintang tiga ini. 

wartawan
RAY
Category

Soal Penyesuaian Target Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026, Ketua DPRD Badung: Sangat Realisitis dan Keputusan yang Tepat

balitribune.co.id | Mangupura - Ketua DPRD Kabupaten Badung I Gusti Anom Gumanti mengapresiasi langkah pemerintah yang telah merespons seluruh masukan secara jelas dan komprehensif terhadap pemandangan umum (PU) fraksi-fraksi DPRD Badung atas sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).

Baca Selengkapnya icon click

Komisi IV DPRD Badung Kawal Bansos Hari Raya Rp2 Juta per KK

balitribune.co.id | Mangupura - Komisi IV DPRD Badung mengaku akan terus mengawal seluruh bantuan kepada masyarakat Kabupaten Badung. Sejumlah bantuan yang sedang 'hot' akan disalurkan oleh Pemkab Badung adalah bantuan sosial (Bansos) tunai untuk hari raya sebesar Rp2 juta per KK. Bansos kali kedua yang disalurkan lewat Dinas Sosial ini kurang lebih menyasar 150 ribu KK penerima dengan anggaran sekitar Rp200 miliar.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Masalah Kemacetan Masih Jadi Sorotan Komisi II DPRD Badung

balitribune.co.id | Mangupura - Komisi II DPRD Badung menyoroti besarnya anggaran yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Badung. Instansi ini mengelola anggaran lebih dari Rp3 triliun. Anggaran yang besar ini diharapkan bisa dikelola secara maksimal, terutama untuk menyelesaikan masalah kemacetan dan estetika utilitas.

Baca Selengkapnya icon click

Ribuan Ojol Turun ke Jalan, URC Bergerak Tegaskan Empat Tuntutan dan Tolak Komisi 10 Persen

balitribune.co.id | Jakarta - Ribuan pengemudi ojek online (Ojol) yang tergabung dalam komunitas URC Bergerak menggelar aksi damai di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta. 

Dalam orasinya, perwakilan URC menegaskan pentingnya pelibatan langsung mitra pengemudi dalam pembahasan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur ekosistem transportasi online. Mereka menolak apabila aturan disusun secara sepihak tanpa ruang dialog yang adil.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bank BPD Bali Dukung Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah

balitribune.co.id | Denpasar - Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali memperkuat langkah optimalisasi pengelolaan keuangan daerah salah satunya melalui kolaborasi strategis dengan pemerintah pusat dan daerah, antara lain melalui ikut aktif dalam pengelolaan keuangan daerah serta optimalisasi elektronifikasi dalam penguatan sumber dana dan belanja daerah.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.