Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

HPN 2026: Saatnya Pers Profesional Mengawal Demokrasi dan Ekonomi

wartawan
Bali Tribune / Arief Wibisono, S.I.Kom., M.I.Kom., CT BNSP - Wakil Ketua Bidang Pendidikan PWI Bali dan Wartawan Bali Tribune

balitribune.co.id | Hari Pers Nasional (HPN) 2026 kembali menjadi penanda penting perjalanan dunia jurnalistik Indonesia. Lebih dari sekadar seremoni tahunan, peringatan ini menghadirkan ruang refleksi tentang bagaimana Pers menjalankan perannya sebagai pilar demokrasi, penjaga akal sehat publik di tengah gempuran media sosial, sekaligus pengawal arah pembangunan bangsa.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, posisi Pers sesungguhnya sudah sangat jelas. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 menegaskan bahwa kemerdekaan Pers adalah wujud kedaulatan rakyat. Artinya, kerja jurnalistik bukan sekadar aktivitas menyampaikan berita, melainkan bagian dari mekanisme publik untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kontrol sosial terhadap kekuasaan.

Pada tahun ini, HPN mengangkat tema “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat.” Tema tersebut mengandung pesan kuat - kualitas demokrasi dan ketahanan ekonomi tidak bisa dilepaskan dari kesehatan ekosistem Pers.

Pers yang sehat berarti Pers yang bekerja dengan integritas moral, profesional dalam metode, serta teguh menghadirkan informasi yang jujur dan berimbang. Di tengah derasnya hoaks, arus disinformasi, klikbait, dan polarisasi opini, tuntutan terhadap kualitas Pers terasa semakin relevan.

Di era banjir data dan algoritma, ancaman terhadap Pers bukan lagi semata sensor, melainkan erosi kepercayaan. Ketika publik mulai ragu, ketika berita dianggap sekadar opini berkepentingan, saat itulah fondasi Pers sebenarnya sedang retak.

Tugas berat Pers di tengah disrupsi media, menghadirkan informasi yang akurat dan disampaikan secara bertanggung jawab akan melahirkan kepercayaan publik. Dan kepercayaan, dalam konteks apa pun, adalah modal sosial yang amat mahal. Dari sanalah lahir optimisme, partisipasi warga, hingga dukungan terhadap kebijakan pembangunan.

Korelasi inilah yang membuat tema HPN 2026 menjadi strategis. Ketika publik percaya pada informasi, maka fondasi ekonomi pun menjadi lebih kokoh. Dunia usaha bergerak dengan kepastian, investor membaca situasi dengan lebih jernih, dan masyarakat mampu mengambil keputusan berbasis data, bukan kabar burung atau katanya.

Dengan kata lain, kerja jurnalistik yang berkualitas berkontribusi langsung pada kedaulatan ekonomi.

HPN 2026 juga menjadi pengingat bahwa tugas Pers tidak berhenti pada fungsi kritik. Pers adalah mitra pembangunan. Ia menerangi capaian, mengingatkan kekurangan, serta membuka ruang dialog agar arah kebijakan tetap berpihak pada kepentingan publik.

Karena itu, peringatan tahun ini diharapkan tidak hanya menjadi pesta bagi para pewarta, tetapi momentum evaluasi bersama - sudah sejauh mana Pers menjaga denyut nadi demokrasi, dan seberapa besar ia ikut menegakkan fondasi bangsa.

Puncak peringatan Hari Pers Nasional 2026 yang digelar di Provinsi Banten. Seluruh insan pers serta masyarakat luas diajak untuk hadir dan meramaikan perhelatan tersebut sebagai simbol kolaborasi antara media dan publik.

Semangatnya sederhana namun mendalam - tanpa Pers yang sehat, sulit membayangkan ekonomi yang berdaulat. Dan tanpa keduanya, bangsa yang kuat hanya akan menjadi slogan.

"Selamat Hari Pers Nasional 2026. Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat". 

wartawan
RED
Category

PT Sarana Buana Handara Tegaskan Taat Hukum dan Siap Lengkapi Dokumen yang Diminta DPRD Bali

balitribune.co.id | Denpasar - PT Sarana Buana Handara menegaskan komitmennya untuk taat hukum dan terbuka terhadap proses klarifikasi yang dilakukan Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali. Hal itu disampaikan Direktur Utama PT Sarana Buana Handara, Aliza Salviandra, usai rapat dengar pendapat bersama Pansus TRAP DPRD Bali, Rabu (4/2).

Baca Selengkapnya icon click

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Status Lahan Enam Hektare PT Sarana Buana Handara

balitribune.co.id | Denpasar - Rapat dengar pendapat Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali bersama PT Sarana Buana Handara di Gedung DPRD Bali, Rabu (4/2), berlangsung panas. Fokus utama rapat mengerucut pada kejelasan status lahan seluas enam hektare yang selama puluhan tahun telah ditempati dan dikuasai masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click

Tanggapi Sentilan Presiden Prabowo, DPRD Badung: Sampah di Bali Itu Kiriman Lintas Pulau, Pusat Harus Turun Tangan!

balitribune.co.id | ​Mangupura - Menanggapi sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto terkait masalah sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul baru-baru ini, DPRD Kabupaten Badung angkat bicara.

Pihak legislatif menegaskan bahwa masalah sampah di Bali bukan sekadar isu domestik, melainkan fenomena kiriman lintas pulau yang memerlukan campur tangan Pemerintah Pusat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.