Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Inas: Ancaman Amien Rais Argumen Bandit Politik

Bali Tribune/ Inas Nasrullah Zubir, Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo atau Jokowi-Ma'ruf Amin

Balitribune.co.id | Jakarta - Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais memilih people power ketimbang ke Mahkamah Konstitusi seandainya ada kecurangan pemilu. Ketua DPP Partai Hanura yang juga anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo atau Jokowi-Ma'ruf Amin, Inas Nasrullah Zubir, menganggap Amien telah melecehkan konstitusi.

"Ancaman Amien Rais yang akan menggerakkan massa untuk berdemo ke KPU bila kubu Prabowo-Sandi merasa ada kecurangan adalah bentuk pelecehan terhadap konstitusi kita yang diturunkan dalam bentuk undang-undang pemilu. Dimana undang-undang tersebut mengatur mekanisme sengketa pemilu melalui Mahkamah Konstitusi dan bukan demo ke KPU," kata Inas kepada wartawan, Minggu (31/3/2019).

Pernyataan Amien Rais soal people power dianggap Inas bukanlah argumen seorang negarawan. Inas khawatir ada bentrokan terkait pernyataan Amien Rais.
"Melainkan argumen bandit politik yang menginginkan kemenangan dengan segala cara melalui pengerahan massa, di mana bisa saja terjadi bentrokan antara massa dengan aparat atau massa yang dimobilisasi Amien Rais dengan masyarakat umum yang merasa terganggu dengan ulah bandit politik tersebut," sebut Inas.

Umumnya, lanjut Inas, kekalahan dalam sebuah kontestasi politik menimbulkan emosional yang sangat tinggi di masyarakat sehingga akan sulit mengontrol massa untuk dapat bersikap santun dan sopan. Dia mengatakan Amien Rais sangat tahu soal itu. 

Menurutnya, justru yang perlu dicurigai adalah bahwa Amien Rais sengaja akan memobilisasi massa yang emosional untuk dibenturkan dengan aparat, kemudian korban akan berjatuhan, sehingga menimbulkan opini buruk bagi Jokowi sebagai petahana yang menang di pilpres, baik di mata dunia maupun d imata rakyat Indonesia.

“Tujuan Amien Rais sudah jelas, yakni menghambat pelantikan Jokowi di periode kedua," sebut anggota DPR itu.
Sebelumnya, Amien Rais mengatakan Apel Siaga Umat 313 digelar untuk mencegah kecurangan pemilu. Amien mengancam akan menggerakkan massa bila terjadi kecurangan.

"Kalau nanti terjadi kecurangan, kita nggak akan ke MK (Mahkamah Konstitusi). Nggak ada gunanya, tapi kita people power, people power sah," kata Amien di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (31/3). 

wartawan
izarman
Category

BLDF Tanam 5 Ribu Bibit Mangrove di Tahura Pemogan

balitribune.co.id I Denpasar - Bakti Lingkungan Djarum Foundation (BLDF) kembali melaksanakan penanaman bibit mangrove di kawasan Taman Hutan Raya Ngurah Rai, Pemogan, Bali, pada Rabu, 2 September 2026.

Kegiatan ini merupakan lanjutan dari upaya pelestarian yang telah dilakukan sebelumnya, sekaligus mempertegas komitmen BLDF dalam mendukung pemulihan dan pelestarian ekosistem pesisir Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Kebakaran di Jalan Nakula, 85 KK Kehilangan Rumah

balitribune.co.id I Denpasar - Kebakaran hebat yang terjadi di Jalan Nakula Pemecutan Kelod Denpasar menyisakan kesedihan bagi puluhan warga yang tinggal di lokasi. Dari catatan Dinas Sosial Kota Denpasar, baru terdata ada 85 KK yang terdampak dari musibah kebakaran tersebut. Hingga kini Dinsos Denpasar terus melakukan pendataan kepada warga yang terdampak.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads

10 Hari Hilang,  Dadong Geloh Ditemukan Meninggal di Jurang

balitribune.co.id I Gianyar -  Ni Wayan Geloh alias Dadong Geloh (78), warga Banjar Perean, Desa Pupuan, Kecamatan Tegallalang, ditemukan meninggal dunia setelah sekitar 10 hari dilaporkan hilang. Jasad korban ditemukan di dasar jurang sekitar 500 meter dari rumahnya, Selasa (1/9/2026) sore.

Penemuan korban mengakhiri pencarian yang dilakukan keluarga bersama aparat desa dan masyarakat sejak Geloh dilaporkan hilang pada 21 Agustus 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Ketua DPRD Bangli Desak Evaluasi Total Penataan PNS di Setiap OPD

balitribune.co.id | Bangli - Ketua DPRD Kabupaten Bangli, I Ketut Suastika, mendesak Pemerintah Kabupaten Bangli untuk segera mengevaluasi dan menata ulang pendistribusian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Langkah ini dinilai mendesak agar penempatan pegawai benar-benar selaras dengan Analisis Beban Kerja (ABK) dan prioritas program pembangunan daerah.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.