Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Instruksi DPP PDI Perjuangan, Kadek Diana Cabut Laporan Polisi

Bali Tribune/I Kadek Diana

balitribune.co.id | Denpasar - Hanya berselang tiga hari membuat laporan pemukulan, Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali, I Kadek Diana mencabut laporannya. Pencabutan itu atas instruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan di Jakarta.

Kadek Diana yang didampingi kuasa hukumnya I Gede Narayana mendatangi Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dit Reskrimum) Polda Bali, Kamis (16/5) pukul 13.45 Wita untuk mencabut laporannya terhadap Dewa Nyoman Rai yang merupakan sesama anggota DPRD Bali dari PDI - P.

Kepada wartawan, Gede Narayana mengatakan, kedatangan kliennya ke Mapolda Bali untuk mencabut laporan kasus pemukulan. Pencabutan laporan tersebut atas instruksi partai. Meski atas instruksi partai, namun Gede Narayana mengaku kliennya itu melakukannya secara tulus tanpa ada tekanan.

"Ya, Pak Kadek Diana mencabut laporannya karena instruksi dari partai PDI - P. Instruksi langsung dari DPP, bukan dari DPD sini," ungkap Gede Narayana.

 Dikatakan Gede Narayana, instruksi partai berlambang kepala banteng itu kepada Kadek Diana tidak hanya untuk mencabut laporannya, tetapi juga mengimbau kepada seluruh kader PDI - P, jika ada permasalahan agar diselesaikan secara internal.

"Partai juga mengimbau, kalau ada permasalahan diselesaikan dalam internal. Termasuk kalau ada perselisihan di Pileg, kalau sesama partai agar diselesaikan secara internal. Kalau dengan partai lain baru mengambil langkah hukum atau ke MK," katanya.

Sementara itu, Dewa Nyoman Rai hingga saat ini secara resmi belum meminta maaf kepada Kadek Diana. Namun Gede Narayana mengatakan melalui media masa, Dewai Rai telah meminta maaf.

"Kalau lewat telepon atau bicara langsung memang belum. Tapi melalui media masa kan beliau sudah minta maaf. Dan rencananya, besok (hari ini - red) Ketua DPD PDI - P Bali akan mempertemukan mereka untuk dilakukan mediasi di Kantor DPD PDI - P Bali," pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kadek Diana melapor ke Polda Bali, Selasa (14/5) lalu dengan aduan pemukulan dirinya oleh anggota Komisi I DPRD Bali, Dewa Nyoman Rai. Dalam laprannya itu, Kadek Diana yang didampingi kuasa hukumnya I Gede Narayana ini dilengkapi dengan hasil visum dari RS Bali Mandara. Anggota Komisi III ini mengalami luka di pelipis kiri.

Akibat kejadian itu, Kadek Diana mengalami luka sobek pada pelipis mata kiri dan bengkak. "Kalau tadi di Kantor DPR, darahnya masih ada. Tapi tadi sudah visum di Rumah Sakit Bali Mandara ada lima jahitan," tuturnya saat itu.

Politisi asal Gianyar ini menceritakan, saat itu ia sedang duduk dan ngobrol bersama 10 rekannya anggota DPRD di pendopo depan pintu masuk sembari menunggu sidang peripurna.

“Saya duduk menghadap ke utara agak nyamping, tiba-tiba merasakan pelipis ada yang memukul dengan sangat keras. Saya pun bangun kemudian menoleh ternyata ada dia (Dewa Nyoman Rai, red). Saya tanya, kenapa pukul saya? Dia bilang, kalau saya ada menantang dia. Saya tidak menantang dia dan orang lain,”ujarnya.  

Kadek sendiri mengaku tidak mengetahui pasti pemicu masalah hingga ia dipukul oleh anggota fraksinya itu. Seingatnya, sebulan lalu atau sebelum pencoblosan Pemilu ia sempat bertemu dan jalan bareng dengan Dewa Nyoman Rai. “Saya tanya ke dia, kira-kira bagaimana peluang Pileg, yakin lolos apa tidak. Dia jawab, rage sing sanget sing (saya tidak terlalu),” ungkapnya. 

Mendengar jawaban tersebut, Diana meminta Dewa Rai agar serius dan maksimal berjuang untuk bisa lolos. “Saya rasa tidak ada masalah pribadi. Hanya setelah pemukulan tadi, saya tanya dan dia bilang saya ada menantang,” katanya.      
Dikatakan Kadek Diana, kalaupun ada masalah kinerja di DPRD, Diana menegaskan selama ini sudah membicarakan seluruh persoalan dengan 24 orang anggota termasuk Dewa Rai.

 “Fraksi PDIP punya grup WhatsApp dan disana ada juga Ketua DPD PDIP (I Wayan Koster). Saya selaku Ketua Fraksi, sudah melakukan fungsi pembinaan dan kalaupun kinerja tidak bagus, seharusnya sudah diperingatkan oleh Ketua DPD dalam hal ini Pak Gubernur.  Kalau persoalan perbedaan  pendapat terjadi diantara anggota semua. Kalaupun tidak terima, itu persoalan dia tapi apa itu alasan pembenar sampai memukul orang,” pungkasnya.

wartawan
Ray
Category

Gegara Puntung Rokok, Dua Hektare Kawasan Hutan Gunung Batur Terbakar

balitribune.co.id I Bangli - Kebakaran melanda kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Batur Blok Seked, Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Bangli, Selasa (11/8/2026) sore. Setidaknya  dua hektare kawasan hutan hangus terbakar. Kuat dugaan kebakaran dipicu puntung rokok yang masih menyala dibuang sembarangan. 

Baca Selengkapnya icon click

87 Warga Binaan Rutan Bangli Terima Remisi, Warga Uzbekistan Langsung Bebas

balitribune.co.id I Bangli - Sebanyak 87 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Bangli menerima remisi umum 17 Agustus bertepatan dengan HUT RI ke-81. 

Dari total jumlah WBP yang menerima remisi, sebanyak 4 WBP langsung bebas termasuk diantaranya 1 WBP warga negara Uzbekistan yang tersandung kasus pencurian.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pengacara Yuli Utomo Kembali Raih Penghargaan Internasional "The Best Presentation" di Konferensi Disabilitas dan Rehabilitasi Dunia

balitribune.co.id | Denpasar - Pengacara sekaligus mahasiswa doktor hukum Yuli Utomo, S.H., M.H., C.Med kembali meraih penghargaan internasional. Ia dinobatkan sebagai Best Presentation pada World Disability and Rehabilitation Conference (WDRC 2026) ke - 11 yang diselenggarakan di Bali, 10–11 Agustus 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Kosan di Denpasar Isi 10 Kamar ke Atas Akan Dikenakan Pajak

balitribune.co.id I Denpasar - Wacana pemerintah memperluas penerimaan pajak terhadap sektor persewaan properti, termasuk rumah, kontrakan, dan kos-kosan pada 2027 mendatang, mendapat perhatian dari Pemerintah Kota Denpasar. Pemkot Denpasar menegaskan, pengenaan pajak terhadap usaha kos-kosan telah diatur dalam regulasi daerah, khususnya bagi usaha yang memiliki 10 kamar atau lebih.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pungutan Bedah Rumah Gratis Akan Dikenakan Sanksi

balitribune.co.id | Denpasar - Tahun 2026 ini Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menambah jumlah rumah tidak layak huni menjadi layak huni melalui program bedah rumah di seluruh Indonesia yang menyasar sebanyak 400 ribu unit. Sedangkan tahun 2025 lalu, jumlah bedah rumah yang dilakukan pemerintah pusat ini menyasar 45 ribu unit rumah tidak layak huni menjadi layak huni.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.