BALI TRIBUNE - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menegaskan, Indonesia harus memiliki komitmen dalam menjaga keamanan maritim global.
Demikian disampaikan Wiranto, didampingi Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana Ade Supandi, SE., MAP., usai membuka “International Maritime Security Symposium 2017” (IMSS) di Hotel Inaya, Nusa Dua, Kamis (24/8).
Pemerintah Indonesia mendorong inovasi dalam memperkuat kerja sama keamanan maritim dunia, khususnya di negara-negara kawasan Samudera Hindia, guna menanggulangi kejahatan lintas negara melalui laut. "Saya memberikan penekanan bahwa simposium ini bisa melahirkan pemikiran dan gagasan baru dalam rangka memerkuat kerja sama maritime, terutama masalah keamanan," kata Wiranto.
kejahatan lintas negara melalui laut internasional sangat beragam, diantaranya pencurian ikan, jalur perdagangan kayu ilegal, perdagangan manusia, narkoba, terorisme hingga pembajakan dan penyanderaan. Untuk itu, kerja sama multilateral antarnegara, khususnya bagi negara yang berada di kawasan Samudera Hindia sangat diperlukan untuk memerangi kejahatan lintas negara itu. "Jika ada kerja sama, ada kesepakatan bersama, saya kira itu bisa membantu bagaimana kejar pelaku kejahatan, belum lagi masalah narkoba dan terorisme, pencurian ikan, dan perdagangan manusia," katanya.
Indonesia mendorong penyelesaian sengketa antarnegara di kawasan tertentu seperti di kawasan Laut China Selatan dapat dilakukan secara damai. Kegiatan pamer kekuatan militer di negara kawasan itu juga harus dikendalikan agar tidak memancing tensi negara tertentu di wilayah sengketa. "Indonesia selalu pada posisi mendorong agar penyelesaian Laut China Selatan dan negara yang terlibat, diselesaikan secara damai, jangan ada satu ekspos atau satu kegiatan pameran kekuatan yang bisa menyebabkan konflik lebih tajam," tuturnya.
Sementara itu, Kasal Laksamana Ade Supandi, yang menjadi tuan rumah, mengatakan, perairan Indonesia yang luas dan kompleks tidak bisa terlepas dari ancaman keamanan yang bervariasi tersebut. Apalagi perairan Indonesia dilalui sekitar armada kapal sipil dan militer dari 200 negara dengan lalu-lintas kapal dan manusia yang banyak.
Untuk itu angkatan laut di kawasan itu juga bekerja sama dalam mengembangkan informasi keamanan maritim dan unsur patroli yang harus seimbang. "Kecukupan unsur patroli juga harus dibangun bersinergi dengan kementerian dan instansi lain seperti Polri, Bakamla, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan masing-masing menjadi lapisan untuk menyaring dan mempertahankan ancaman seperti itu," jelasnya.
Dalam simposium itu juga dibahas tataran kebijakan dan teknis operasional untuk memecahkan persoalan pelaksanaan di lapangan. "Kerja sama di level atas sudah bagaimana kerja sama di level bawah ini yang kami pecahkan, bagaimana prosedur komunikasi, manuver, interaksi, program yang disusun dalam kegiatan itu. Untuk itu kami perlu bertemu dalam simposium," tuturnya.
Simposium ketiga tersebut dihadiri 43 negara dan 11 pejabat setingkat kepala staf angkatan laut negara anggota IMSS. Dalam pertemuan di Bali ini juga digabungkan dengan pertemuan angkatan laut dari negara-negara yang tergabung dalam West Pasific Naval Symposium. "Angkatan laut di pesisir Samudera Hindia (IONS) itu 35 negara dan dari anggota West Pasific Naval Symposium ada 25 negara jadi kalo kami jumlah 60 negara," katanya.
