Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Jalan Rusak, Logistik Tersendat: Menyoal Infrastruktur Batuyang yang Terabaikan

Alifizra Salsabila Putri & Nengah Widiangga Gautama, S.T., M.T.
Bali Tribune / Alifizra Salsabila Putri & Nengah Widiangga Gautama, S.T., M.T. - D-III Manajemen Logistik Politeknik Transportasi Darat Bali

balitribune.co.id | “Distribusi barang terganggu, waktu tempuh molor, biaya logistik melonjak. Jalan rusak bukan sekadar lubang di aspal, ia adalah lubang dalam sistem transportasi kita.”

“Barang terlambat, ongkos kirim naik, kendaraan rusak. Jalan berlubang bukan cuma soal kenyamanan tapi jadi masalah besar bagi semua.”
Itulah gambaran kondisi Jalan Batuyang di Kabupaten Gianyar, Bali, saat ini. Padahal, jalan ini adalah salah satu jalur penting yang setiap hari dilintasi kendaraan pengangkut barang, warga yang bekerja, bersekolah, dan beraktivitas. Sayangnya, kondisi jalannya rusak parah. Banyak lubang besar, retakan panjang, dan aspal yang sudah mengelupas. Seakan-akan tak pernah disentuh perbaikan.

Kerusakan jalan seperti ini tidak bisa dianggap remeh. Untuk kendaraan logistik, jalan rusak berarti laju kendaraan melambat, barang bisa rusak karena guncangan, dan kendaraan cepat rusak. Semua itu bikin biaya logistik melonjak dari ongkos bensin, servis kendaraan, hingga waktu yang terbuang. Ujung-ujungnya, harga barang di pasar juga bisa ikut naik.

Namun dampaknya bukan hanya ekonomi. Keselamatan juga jadi taruhan. Dalam wawancara yang dilakukan pada 12 Juli 2025, Bu Wayan (50), warga Batuyang, berkata, “Sering, bahkan pernah sampai meninggal. Kejadiannya udah lama, tapi semoga nggak terulang. Gara-gara lubang juga pernah ada yang jatuh, apalagi kalau dua motor saling salip di jalan sempit dan rusak begitu.”

Ia juga mengeluhkan macet yang sering terjadi karena jalan terlalu sempit dan rusak, sehingga kendaraan harus pelan-pelan lewat, terutama di jam sibuk. Kondisi ini bikin perjalanan jadi lebih lama dan berisiko tinggi bagi pengendara, apalagi yang naik motor

Pengawasan Infrastruktur yang Masih Lemah

Alifizra Salsabila Putri dan rekan – rekan Mahasiswa dari Program Studi D-III Manajemen Logistik di Politeknik Transportasi Darat Bali (Poltrada Bali) melakukan survei langsung di lapangan. Mereka mencatat bahwa hampir semua bagian Jalan Batuyang berada dalam kondisi “buruk” hingga “sangat buruk”. Banyak ditemukan lubang besar, retakan seperti sisik buaya, permukaan bergelombang, dan aspal yang sudah hancur. Artinya, bukan cuma perasaan warga saja yang bilang jalan ini rusak, data dan bukti nyatanya juga ada.

Sayangnya, meskipun kerusakan sudah jelas terlihat, perbaikan jalan seringkali lambat. Banyak daerah belum punya sistem pemantauan yang aktif. Padahal, di zaman sekarang, laporan masyarakat bisa dilakukan lewat aplikasi di ponsel. Dengan begitu, dinas terkait bisa cepat tahu dan langsung tanggap. Tapi di lapangan, sistem seperti ini masih jarang digunakan secara serius.

Seharusnya, pengawasan jalan tidak cuma mengandalkan laporan resmi dari atas. Masyarakat yang setiap hari menggunakan jalan, seperti sopir, pelajar, dan warga sekitar justru bisa jadi mata dan telinga pertama. Kalau mereka dilibatkan, kerusakan bisa cepat diketahui dan dilaporkan.

Data Sudah Ada, Tapi Apakah Didengar?

Ironisnya, data kerusakan jalan seperti yang dikumpulkan oleh mahasiswa seringkali hanya menjadi arsip tidak langsung ditindaklanjuti. Padahal, data itu bisa jadi acuan penting untuk menentukan jalan mana yang harus diperbaiki duluan. Kalau data benar-benar dipakai, anggaran perbaikan bisa lebih tepat sasaran. Jalan yang paling rusak bisa ditangani duluan, bukan malah yang dekat pusat kota atau hanya karena kepentingan proyek.

Lebih baik lagi jika pemerintah mulai menerapkan sistem perawatan rutin daripada menunggu rusak parah baru diperbaiki. Karena biaya perbaikan jalan yang sudah hancur jauh lebih mahal dibanding sekadar tambal dan rawat secara berkala.

Rekomendasi Solusi Kolaboratif

Untuk mengatasi masalah jalan rusak seperti di Batuyang, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menjadikan data lapangan sebagai dasar utama dalam menentukan prioritas perbaikan. Pemerintah daerah seharusnya tidak lagi mengandalkan perkiraan atau pertimbangan politis semata, tetapi fokus pada kondisi riil yang telah teridentifikasi. Dengan begitu, keputusan perbaikan akan lebih tepat sasaran dan efisien. Selain itu, penting juga untuk mulai menerapkan sistem perawatan jalan yang terjadwal dan bersifat pencegahan. Jalan tidak perlu menunggu rusak parah untuk diperbaiki. Jika sejak awal sudah ada jadwal perawatan rutin berdasarkan intensitas lalu lintas, beban kendaraan, dan kondisi cuaca, maka usia jalan bisa diperpanjang tanpa harus mengeluarkan biaya besar untuk perbaikan total.

Tak kalah penting, pelibatan masyarakat dalam pengawasan kondisi jalan juga harus digalakkan. Warga dan pengguna jalan seperti sopir angkutan, pelajar, hingga pedagang adalah pihak yang paling tahu dan paling cepat merasakan dampaknya. Jika mereka diberi ruang dan alat untuk melaporkan kondisi jalan, seperti melalui aplikasi sederhana di ponsel, maka perbaikan bisa dilakukan lebih cepat dan lebih merata. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat inilah yang akan membuat sistem pengawasan jalan menjadi lebih tanggap, murah, dan berkelanjutan.

Jangan Anggap Jalan Lokal Masalah Kecil

Jalan Batuyang hanya salah satu contoh. Masih banyak jalan lokal di Indonesia yang punya masalah serupa: rusak, tidak diawasi, dan lambat diperbaiki. Padahal, jalan-jalan kecil inilah yang menjadi urat nadi logistik nasional. Truk yang mengantar beras, sembako, obat-obatan, dan kebutuhan lainnya semuanya berawal dari jalan kecil seperti ini. Kalau kita ingin sistem transportasi dan logistik kita berjalan lancar, perhatian terhadap infrastruktur lokal harus jadi prioritas, bukan sekadar wacana.

Jalan rusak adalah cermin dari perhatian kita pada rakyat. Jika jalan diperbaiki, bukan hanya kendaraan yang melaju lebih lancar, tapi kehidupan masyarakat pun ikut bergerak lebih baik.

wartawan
Alifizra Salsabila Putri & Nengah Widiangga Gautama, S.T., M.T.
Category

Bupati ​Gus Par Sebut Karangasem ‘Laboratorium Kerukunan’ Melalui Pagelaran ‘Sunaring Jagat’ di Taman Soekasada Ujung

balitribune.co.id | ​Amlapura - Pesona magis Taman Soekasada Ujung menjadi saksi bisu kemegahan kolaborasi budaya dalam acara Pagelaran Tari "Sunaring Jagat", Minggu (1/3/2026). Acara ini menjadi momentum penting bagi Bupati Karangasem, I Gusti Putu Parwata yang akrab disapa Gus Par, untuk menegaskan bahwa Karangasem adalah daerah yang terbuka dan sangat menghargai perbedaan.

Baca Selengkapnya icon click

Tiadakan Konser Musik, Pawai Ogoh-ogoh Kasanga Festival Adopsi Sistem Peed Aye

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar siap menyelenggarakan Kasanga Festival (Kasangafest) ke-4 pada 6–8 Maret 2026 mendatang. Berlokasi di kawasan Titik Nol Catur Muka dan Lapangan Puputan Badung, festival tahun ini tampil beda dengan mengadopsi sistem parade Peed Aye layaknya Pesta Kesenian Bali (PKB) dan meniadakan panggung konser musik.

 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Perkuat Tata Kelola Digital, Pemkab Tabanan Gelar Monev OpenSID di 133 Desa

balitribune.co.id | Tabanan - Pemerintah desa se-Kabupaten Kabupaten Tabanan terus menunjukkan komitmen dalam penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital melalui pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID). Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) penerapan aplikasi OpenSID yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Berbulan-Bulan Tak Berfungsi, Traffic Light Depan MPP Bangli Akhirnya Diperbaiki

balitribune.co.id I Bangli - Sempat berbulan- bulan tidak berfungsi, akhirnya lampu traffic light di depan kantor Mall Pelayanan Publik (MPP) di perbaiki petugas Dinas Perhubungan Bangli. Kini lampu pengatur arus lalin telah berfungsi secara normal. 

Baca Selengkapnya icon click

Angker, Rumah Jabatan Ketua DPRD Buleleng Tidak Ditempati

balitribune.co.id I Singaraja - Sejak dilantik menjadi Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya tidak menempati fasilitas rumah jabatan yang disediakan pemerintah daerah. Hal itu bukan tanpa alasan, selain kondisi bangunan tidak layak huni, sudah sejak lama rumah yang dibangun pada zaman Belanda itu di kenal angker di kalangan masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.