Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Jembatan Gantung Yehembang Diresmikan, Permudah Akses Siswa dan Warga

jembatan gantung
Bali Tribune / DIRESMIKAN - Warga Yehembang kini tidak lagi melalui jalan memutar setelah adanya jembatan gantung yang sudah diresmikan Senin (15/9)

balitribune.co.id | Negara - Harapan warga Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo untuk adanya akses yang lebih dekat menuju SMP Negeri 3 Mendoyo akhirnya terwujud. Wilayah permukiman yang dipisahkan oleh sungai ini kini telah dihubungkan dengan jembatan gantung. Jembatan Sri Kirana ini diresmikan Senin (15/9) kemarin.

Jembatan ini menjadi jawaban atas kebutuhan warga, terutama para siswa, yang selama ini harus menempuh jalur memutar dan cukup berisiko melewati jalan nasional untuk bisa sampai ke sekolah. Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan, didampingi ketua DPRD Jembrana Ni Made Sri Sutharmi, Sekda I Made Budiasa dan sejumlah tokoh masyarakat setempat.

Warga setempat serta para siswa antusias menyambut hadirnya infrastruktur baru tersebut. Jembatan gantung dengan konstruksi baja yang dibuat sepanjang 34 meter dengan lebar 1,8 meter. Selain dapat dilalui pejalan kaki, jembatan ini dilalui kendaraan roda dua. Jembatan yang menggunakan kontruksi besi ini dibangun dengan anggaran dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kabupaten Badung yang nilainya Rp 2.449.925.000.

Bupati Kembang Hartawan mengungkapkan sejatinya telah menerima usulan masyarakat Yehembang untuk dapat membangun jembatan menuju ke SMP Negeri 3 Mendoyo. Di tahun awal kepemimpinannya dan ditengah efesiensi anggaran dari Pemerintah Pusat, Bupati Kembang tetap berupaya untuk bisa mewujudkan harapan warga Yehembang ini. "Keinginan masyarakat jembatan ini baru bisa kita wujudkan,” ujarnya.

“Nantinya mobilitas terutama anak-anak sekolah di SMP di wilayah timur Yehembang bisa melalui jembatan ini, tidak lagi melalui jalan besar yang kita tahu resiko sangat besar," ucapnya. Dikatakannya jembatan gantung ini menjadi satu-satunya jembatan yang dapat direalisasikan oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana pada tahun 2025. Pihaknya berharap jembatan ini dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat di sekitarnya.

"Jembatan ini satu-satunya jembatan yang kita bangun di tahun 2025. Yang lainnya lebih banyak ke konstruksi jalan. Saya berharap jembatan ini dipergunakan, dijaga dan dirawat dengan baik sehingga bisa berguna untuk jangka waktu yang panjang," imbuhnya. Pembangunan jembatan gantung ini disebut menjadi wujud nyata kehadiran dan perhatian pemerintah daerah terhadap kebutuhan masyarakatnya.

Pembangunan jembatan ini diakui menjadi prioritas karena menyangkut keselamatan anak-anak saat berangkat ke sekolah. Dengan adanya jembatan ini, para siswa kini bisa menempuh perjalanan dengan jarak yang lebih dekat dan waktu yang lebih cepat serta aman, dan nyaman. Selain sebagai akses menuju fasilitas pendidikan, jembatan ini juga mempermudah mobilitas warga sekitar dalam aktifitas perekonomian sehari-hari.

Dilain sisi, Bendesa Adat Yehembang, I Gede Tunastra menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Jembrana yang telah menjawab kebutuhan masyarakat desa Yehembang untuk akses lebih aman menuju SMP Negeri 3 Mendoyo. "Harapan masyarakat Yehembang untuk adanya jembatan ini yang telah dinantikan sejak Tahun 2016. Jembatan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat Yehembang," ujarnya. 

wartawan
PAM
Category

Bupati Badung Hadiri Mulang Pekelem, Puluhan Ribu Pemedek Padati Pura Luhur Uluwatu

balitribune.co.id I Mangupura - Puluhan ribu umat Hindu memadati kawasan Pura Luhur Uluwatu, Desa Adat Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Selasa (7/7), bertepatan dengan puncak Karya Tawur Balik Sumpah Agung, Pujawali Pedudusan Agung (Catur Niri) Panca Lingga. Di tengah rangkaian upacara tersebut, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mengikuti prosesi Mulang Pekelem sebagai bagian dari puncak karya.

Baca Selengkapnya icon click

Walikota Jaya Negara Hadiri Karya Padudusan Alit, Ngenteg Linggih, dan Pecaruan Wreshpati Kalpha di Pura Dalem Kedatuan Kesiman

balitribune.co.id I Denpasar - Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menghadiri Karya Padudusan Alit, Ngenteg Linggih, dan Pecaruan Wreshpati Kalpha di Pura Dalem Kedatuan Kesiman, bertepatan dengan rahina Anggara Kliwon Medangsia, Selasa (7/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sekda Eddy Mulya Tegaskan Pemkot Denpasar Terus Perkuat Fondasi Tata Kelola Pelayanan Publik

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar terus memperkuat fondasi tata kelola pelayanan publik, pemerintahan, serta pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya saat menyampaikan tanggapannya pada Rapat Kerja Pansus IV Tentang Pertanggungjawaban APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Gedung DPRD Kota Denpasar, Selasa (7/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Serapan APBD Badung Tahun 2025 Hanya 64,56 Persen, Silpa Tembus Rp1,19 Triliun

balitribune.co.id I Mangupura - Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan. Selain target pendapatan gagal tercapai, realisasi belanja daerah juga jauh dari harapan. Bahkan, belanja modal yang menjadi motor pembangunan hanya terealisasi 47,05 persen, sementara Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) membengkak hingga Rp1,19 triliun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

BTT Badung Mengendap Rp220 Miliar, DPRD Bakal Bedah Penyebab Minimnya Serapan

balitribune.co.id I Mangupura - Besarnya anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tidak terserap sepanjang Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan DPRD Badung. Dari pagu sebesar Rp231,09 miliar, realisasi BTT hanya mencapai Rp10,73 miliar atau 4,64 persen. Artinya, lebih dari Rp220 miliar anggaran yang disiapkan untuk menghadapi kondisi darurat tidak terpakai.

Baca Selengkapnya icon click

KPK Ingatkan Badung, Status Kabupaten Antikorupsi Bisa Dicabut

balitribune.co.id I Mangupura - Predikat Kabupaten Antikorupsi yang disandang Kabupaten Badung bukan jaminan bebas dari praktik korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengingatkan status tersebut dapat dicabut apabila kepala daerah maupun pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terjerat tindak pidana korupsi atau tindak pidana lainnya.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.