Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Jumlah Kasus Gigitan Anjing di Bangli Lebih Dari 2000 Kasus

Bali Tribune / Kadiskes Bangli I Nyoman Arsana

balitribune.co.id | BangliJumlah kasus gigitan anjing di kabuaten Bangli tergolong cukup tinggi. Dari data Dinas Kesehatan Bangli di ketahui sejak enam bulan terakhir (semester I) tercatat lebih dari 2000 kasus gigitan anjing. Dibalik tingginya kasus gigitan, ketersedian Vaksin Anti Rabies  (VAR) dan Serum Anti Rabies (SAR) masih aman

Menurut Kadiskes Bangli dr I Nyoman Arsana, jika berkaca dari data, maka jumlah kasus gigitan anjing tergolong cukup tinggi yakni 2322 kasus.

”Artinya terjadi 10-12 kasus gigitan anjing per harinya, tentu angka kasus tergolong tinggi,” ungkapnya, Rabu (5/7).  

Dari 2322 kasus tersebut, berdasarkan data dari Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (PKP) Bangli, 41 anjing diketahui positif rabies. Di mana total korbannya sebanyak 72 orang. 

Dibalik tingginya angka kasus gigitan, kata Nyoman Arsana sudah melakukan koordinasi dengan dinas PKP, mengenai upaya penanggulangannya. Sementara di Dinkes sendiri, pihaknya menegaskan ketersediaan VAR dan SAR masih aman. 

"Sampai saat ini, untuk VAR di dinas kesehatan masih ada 2730 vial dan SAR ada 19 vial. Kemudian di rabies center, baik di 12 puskesmas yang ada di Kabupaten Bangli dan di RSU Bangli, rata-rata masih 100 vial VAR,” jelasnya.

 

 

Pihaknya  mengimbau kepada masyarakat yang memelihara hewan penular rabies (HPR) seperti kucing, monyet dan khususnya anjing, agar merawat dengan baik dan benar. Dia juga meminta kepada masyarakat agar rutin melakukan vaksinasi pada hewan peliharaannya setahun sekali. 

wartawan
SAM
Category

Babak Baru Birokrasi Tabanan, Dinas PUPRPKP Dipecah, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Melebur

balitribune.co.id | Tabanan - Momentum rotasi, mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Rabu (18/2/2026) menandai babak baru penataan birokrasi di awal tahun 2026. Selain penyegaran pejabat, kebijakan ini juga diiringi dengan pemekaran dan penggabungan sejumlah Perangkat Daerah sebagai bagian dari penyesuaian struktur organisasi.

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Adi Arnawa Apresiasi Perangkat Daerah Raih WBBM dari KemenPAN-RB

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melalui Deputi Bidang Reformasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan yang telah menetapkan tiga Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Badung sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

HUT ke-238 Kota Denpasar, Memperkuat Partisipasi Disabilitas dalam Pelestarian Budaya

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Sosial kembali menyelenggarakan Utsawa Dharma Gita Penyandang Disabilitas di Gedung Santi Graha Denpasar, Kamis (19/2).  Kegiatan yang mengusung tema “Widya Guna Sudha Paripurna” ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, didampingi Wakil Ketua K3S Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, yang ditandai dengan pemukulan gong.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Izin BPR Kamadana Dicabut, OJK: Nasabah Tenang, Simpanan Dijamin LPS

balitribune.co.id | Denpasar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-14/D.03/2026 tanggal 18 Februari 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kamadana, mencabut izin usaha PT BPR Kamadana yang beralamat di Jalan Raya Batur Kintamani, Batur Utara, Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dana Tak Kunjung Cair, Paguyuban Nasabah LPD Bedulu Terjebak Janji Manis Pengurus dan Bendesa

balitribune.co.id | Gianyar - Setahun sudah perjanjian kesepakatan antara nasabah, Ketua LPD, dan Bendesa Adat Bedulu ditandatangani, namun hingga kini realisasinya masih nihil. Nasib dana nasabah pun semakin tidak pasti lantaran pihak Bendesa Adat maupun Ketua LPD terkesan saling lempar alasan. Kondisi ini membuat para nasabah bimbang, terutama terkait biaya tambahan jika harus menempuh upaya hukum.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.