Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Kasus Mafia Tiongkok, Pedagang Kecil Terkena Imbas

ASPIRASI - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali Nyoman Parta, dan anggota saat menerima aspirasi para pelaku pariwisata.

BALI TRIBUNE - Kasus jaringan mafia Tiongkok, ternyata berimbas pada para pedagang kecil di Bali. Buktinya, Senin (12/11), para pelaku pariwisata yang terdampak penutupan toko dan jaringan mafia Tiongkok, mendatangi Gedung DPRD Provinsi Bali.  Di Gedung Dewan, mereka diterima Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali Nyoman Parta, dan sejumlah anggota dewan. Para pelaku pariwisata ini meminta para wakil rakyat, agar serius menyikapi situasi ini.  "Warung sepi karena sepinya kunjungan tamu Tiongkok ke desa kami," kata I Wayan Setiawan, salah satu pedagang kecil dari Desa Bongkasa, Badung, yang hadir pada kesempatan tersebut.  Sebelum kasus mafia Tiongkok mencuat, Desa Bongkasa diramaikan oleh guide-guide rafting. Namun belakangan, para guide rafting tidak lagi mendapatkan tamu, yang kebanyakan adalah tamu Tiongkok.  "Dulu perhari penghasilan guide rafting mencapai Rp120 ribu per orang. Sekarang sudah ga dapat apa-apa lagi. Kami juga begitu," imbuhnya.  Sementara Crish, juga mengakui jika usaha travelnya sepi setelah kasus mafia Tiongkok mengemuka. Usaha transportasinya menurun, dan usaha-usaha lain yang mengandalkan kunjungan tamu Tiongkok juga nasibnya setali tiga uang.  "Kalau seperti ini terus, banyak usaha yang gulung tikar. Mohon agar hal ini mendapat perhatian khusus dari pemerintah," ujarnya.  Menyikapi kondisi ini, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali Nyoman Parta, mengatakan, dengan kehadiran para pelaku pariwisata ini, pihaknya menjadi tahu lebih lengkap masalah di lapangan. Pihaknya siap menyikapi hal ini.  "Keputusan DPRD Bali maupun sikap Gubernur Bali, tidak berubah. Kami tetap konsisten. Yang tidak berizin, tutup. Yang berizin dan usahanya tidak sehat, juga tutup," tandas Parta.  Hanya saja dari sikap ini, diakuinya tentu ada ekses lain. Misalnya usaha Spa yang tidak ada kaitannya dengan jaringan mafia Tiongkok menjadi sepi. Begitu juga pedagang kecil, seperti Warung Babi Guling, ikut sepi kunjungan.  "Eksesnya ini harus menjadi perhatian pemerintah. Setelah toko jaringan mafia Tiongkok ditutup, pemerintah agar tata lagi sehingga pariwisata Bali kembali bangkit," pungkas Parta. S

wartawan
San Edison
Category

Bupati Adi Arnawa Lantik Tiga Perbekel PAW

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa melantik tiga Perbekel Antar Waktu (PAW) di Ruang Kertha Gosana, Pusat Pemerintahan (Puspem) Badung, Selasa (31/3/2026).

Pelantikan tersebut dihadiri Ketua DPRD Badung I Gst. Anom Gumanti, Wakil Ketua Komisi I I Gusti Lanang Umbara, jajaran pejabat Pemkab Badung, camat se-Badung, serta unsur organisasi kemasyarakatan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Musrenbang RKPD 2027, Bupati Sanjaya Dorong Hilirisasi dan Ekosistem Produk Unggulan

balitribune.co.id | Tabanan – Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E.,M.M secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana (RKPD SB) Kabupaten Tabanan Tahun 2027.

Baca Selengkapnya icon click

Pertamina Bantah Isu Kenaikan BBM Non-Subsidi

balitribune.co.id I Denpasar - Informasi grafis mengenai rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi yang disebut-sebut berlaku mulai 1 April 2026, ramai beredar di media sosial. Menanggapi hal tersebut, PT Pertamina Patra Niaga memastikan bahwa kabar tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Karya Ngusaba Kedasa Pura Ulun Danu Batur, Polres Bangli Siapkan 21 Pos Pengamanan

balitribune.co.id I Bangli - Sebanyak 21 pos pengamanan disiagakan untuk kelancaran rangkaian Karya Pujawali Ngusabha Kedasa di Pura Ulun Danu Batur, Kintamani, Bangli. Rekayasa arus lain juga akan diterapkan untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan. 

Baca Selengkapnya icon click

Komisi IV DPRD Tabanan Tekankan Pemerataan Guru di Tiap Wilayah

balitribune.co.id I Tabanan - Komisi IV DPRD Tabanan menekankan soal pemerataan guru di masing-masing wilayah. Ini menjadi catatan penting Komisi IV untuk menghindari kesenjangan layanan pendidikan antarwilayah di Tabanan. Komisi IV menekankan hal tersebut dalam rapat kerja membahas Laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun anggaran 2025 pada Selasa (31/3/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.