Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Kasus Mafia Tiongkok, Pedagang Kecil Terkena Imbas

ASPIRASI - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali Nyoman Parta, dan anggota saat menerima aspirasi para pelaku pariwisata.

BALI TRIBUNE - Kasus jaringan mafia Tiongkok, ternyata berimbas pada para pedagang kecil di Bali. Buktinya, Senin (12/11), para pelaku pariwisata yang terdampak penutupan toko dan jaringan mafia Tiongkok, mendatangi Gedung DPRD Provinsi Bali.  Di Gedung Dewan, mereka diterima Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali Nyoman Parta, dan sejumlah anggota dewan. Para pelaku pariwisata ini meminta para wakil rakyat, agar serius menyikapi situasi ini.  "Warung sepi karena sepinya kunjungan tamu Tiongkok ke desa kami," kata I Wayan Setiawan, salah satu pedagang kecil dari Desa Bongkasa, Badung, yang hadir pada kesempatan tersebut.  Sebelum kasus mafia Tiongkok mencuat, Desa Bongkasa diramaikan oleh guide-guide rafting. Namun belakangan, para guide rafting tidak lagi mendapatkan tamu, yang kebanyakan adalah tamu Tiongkok.  "Dulu perhari penghasilan guide rafting mencapai Rp120 ribu per orang. Sekarang sudah ga dapat apa-apa lagi. Kami juga begitu," imbuhnya.  Sementara Crish, juga mengakui jika usaha travelnya sepi setelah kasus mafia Tiongkok mengemuka. Usaha transportasinya menurun, dan usaha-usaha lain yang mengandalkan kunjungan tamu Tiongkok juga nasibnya setali tiga uang.  "Kalau seperti ini terus, banyak usaha yang gulung tikar. Mohon agar hal ini mendapat perhatian khusus dari pemerintah," ujarnya.  Menyikapi kondisi ini, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali Nyoman Parta, mengatakan, dengan kehadiran para pelaku pariwisata ini, pihaknya menjadi tahu lebih lengkap masalah di lapangan. Pihaknya siap menyikapi hal ini.  "Keputusan DPRD Bali maupun sikap Gubernur Bali, tidak berubah. Kami tetap konsisten. Yang tidak berizin, tutup. Yang berizin dan usahanya tidak sehat, juga tutup," tandas Parta.  Hanya saja dari sikap ini, diakuinya tentu ada ekses lain. Misalnya usaha Spa yang tidak ada kaitannya dengan jaringan mafia Tiongkok menjadi sepi. Begitu juga pedagang kecil, seperti Warung Babi Guling, ikut sepi kunjungan.  "Eksesnya ini harus menjadi perhatian pemerintah. Setelah toko jaringan mafia Tiongkok ditutup, pemerintah agar tata lagi sehingga pariwisata Bali kembali bangkit," pungkas Parta. S

wartawan
San Edison
Category

Edukasi Inklusif untuk Generasi Hebat, Kepala Perwakilan BKKBN Bali Berikan Pembinaan Kesehatan Reproduksi di SLB Negeri 1 Klungkung

balitribune.co.id | Semarapura - Komitmen mewujudkan generasi muda yang sehat, berdaya, dan terlindungi terus diperkuat oleh Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi Bali. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Dr. dr. Ni Luh Gede Sukardiasih, M.For., MARS, menghadiri secara langsung kegiatan Pembinaan Kesehatan Reproduksi bagi Kelompok Risiko Tinggi (Risti) yang diselenggarakan di SLB Negeri 1 Klungkung pada Senin (8/6/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Putu Parwata Pimpin Pansus Bahas Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan

balitribune.co.id | Mangupura – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Badung yang membahas Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan menggelar rapat kerja di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Badung, Senin (8/6/2026). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Badan Kehormatan (BK) sekaligus Ketua Pansus, I Putu Parwata, sebagai bagian dari upaya memperkuat regulasi internal DPRD dalam menjaga etika dan kehormatan lembaga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Gusti Anom Gumanti Apresiasi WTP Badung, Berharap Catatan BPK Bisa Selesai Dalam Satu Bulan

balitribune.co.id | Mangupura - Ketua DPRD Badung Gusti Anom Gumanti, SH, MH, memberikan apresiasi kepada Bupati Badung, Wakil Bupati dan anggota di DPRD Badung atas capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun anggaran 2025. Ini menunjukkan bahwa sinergitas antara legislatif dan eksekutif sudah berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pertahankan Transparansi, Pemkab Tabanan Raih Opini WTP 12 Kali Berturut-turut atas LKPD

balitribune.co.id | Tabanan - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan kembali mengukir prestasi gemilang dalam tata kelola keuangan daerah. Pemkab Tabanan sukses mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.