Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Kasus Mafia Tiongkok, Pedagang Kecil Terkena Imbas

ASPIRASI - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali Nyoman Parta, dan anggota saat menerima aspirasi para pelaku pariwisata.

BALI TRIBUNE - Kasus jaringan mafia Tiongkok, ternyata berimbas pada para pedagang kecil di Bali. Buktinya, Senin (12/11), para pelaku pariwisata yang terdampak penutupan toko dan jaringan mafia Tiongkok, mendatangi Gedung DPRD Provinsi Bali.  Di Gedung Dewan, mereka diterima Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali Nyoman Parta, dan sejumlah anggota dewan. Para pelaku pariwisata ini meminta para wakil rakyat, agar serius menyikapi situasi ini.  "Warung sepi karena sepinya kunjungan tamu Tiongkok ke desa kami," kata I Wayan Setiawan, salah satu pedagang kecil dari Desa Bongkasa, Badung, yang hadir pada kesempatan tersebut.  Sebelum kasus mafia Tiongkok mencuat, Desa Bongkasa diramaikan oleh guide-guide rafting. Namun belakangan, para guide rafting tidak lagi mendapatkan tamu, yang kebanyakan adalah tamu Tiongkok.  "Dulu perhari penghasilan guide rafting mencapai Rp120 ribu per orang. Sekarang sudah ga dapat apa-apa lagi. Kami juga begitu," imbuhnya.  Sementara Crish, juga mengakui jika usaha travelnya sepi setelah kasus mafia Tiongkok mengemuka. Usaha transportasinya menurun, dan usaha-usaha lain yang mengandalkan kunjungan tamu Tiongkok juga nasibnya setali tiga uang.  "Kalau seperti ini terus, banyak usaha yang gulung tikar. Mohon agar hal ini mendapat perhatian khusus dari pemerintah," ujarnya.  Menyikapi kondisi ini, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali Nyoman Parta, mengatakan, dengan kehadiran para pelaku pariwisata ini, pihaknya menjadi tahu lebih lengkap masalah di lapangan. Pihaknya siap menyikapi hal ini.  "Keputusan DPRD Bali maupun sikap Gubernur Bali, tidak berubah. Kami tetap konsisten. Yang tidak berizin, tutup. Yang berizin dan usahanya tidak sehat, juga tutup," tandas Parta.  Hanya saja dari sikap ini, diakuinya tentu ada ekses lain. Misalnya usaha Spa yang tidak ada kaitannya dengan jaringan mafia Tiongkok menjadi sepi. Begitu juga pedagang kecil, seperti Warung Babi Guling, ikut sepi kunjungan.  "Eksesnya ini harus menjadi perhatian pemerintah. Setelah toko jaringan mafia Tiongkok ditutup, pemerintah agar tata lagi sehingga pariwisata Bali kembali bangkit," pungkas Parta. S

wartawan
San Edison
Category

Mahkamah Agung Ambil Sumpah Dewan Komisioner OJK Baru, Perkuat Stabilitas Sektor Keuangan Nasional

balitribune.co.id | Jakarta - Tujuh Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mengucapkan sumpah jabatan di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu (25/3/2026). Pengambilan sumpah dilakukan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Sunarto berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 30/P Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Komisioner OJK.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kadisparbud Bangli Tegaskan Pungutan Retribusi Kintamani yang Viral Adalah Resmi dan Sesuai SOP

balitribune.co.id | Bangli - Pungutan retribusi wisata Kintamani, Bangli kembali viral dan menuai pro-kontra. Pasalnya, pungutan retribusi dilakukan di badan jalan. Menyikapi realita tersebut, Kadis Pariwisata Dan Kebudayaan (Disparbud) Bangli I Wayan Dirgayusa angkat bicara. Mantan Camat Kintamani ini mengatakan bahwa petugas yang melakukan pungutan adalah petugas resmi Pemkab Bangli. 

Baca Selengkapnya icon click

Proyek Shortcut 9-10 Terancam Mandek, Warga Pegayaman Tolak Ganti Rugi Lahan

balitribune.co.id I Singaraja - Pembangunan proyek jalan pintas (shortcut) titik 9 dan 10 yang melintasi Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Buleleng, masih menyisakan persoalan pelik. Sejumlah warga pemilik lahan menyatakan keberatan dan menolak nilai ganti rugi yang ditetapkan pemerintah karena dianggap tidak adil dan jauh dari harapan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Gubernur Koster Minta Pansus TRAP DPRD Bali Awasi Ketat Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id I Denpasar - Gubernur Bali Wayan Koster meminta DPRD Provinsi Bali, khususnya Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang dan Aset Publik (TRAP), untuk terus mengawasi alih fungsi lahan produktif yang semakin masif di Pulau Dewata.

Permintaan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-28 DPRD Bali, Rabu (25/3/2026), sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Arus Balik Lebaran, Kendaraan Roda Dua Mulai Padati Pelabuhan Gilimanuk

balitribune.co.id I Negara - Hingga kini arus balik masih terus mengalir di Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk. Tidak hanya pengguna jasa penyeberangan yang masuk Bali yang mengalami peningkatan, menjelang berakhirnya Libur dan Cuti Bersama Hari Raya Idulfitri, arus keluar Bali juga mengalami peningkatan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.