Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Kecam PHK Sepihak, FSPM Datangi DPRD Bali , Ketua DPRD Bali Janji Perjuangkan Nasib Agus

Ketua DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Adi Wiryatama, saat menerima peserta aksi damai dari Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali.

BALI TRIBUNE - Puluhan pekerja yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali melakukan aksi damai dengan mendatangi Gedung DPRD Provinsi Bali, Selasa (31/7). Di Gedung Dewan, mereka diterima oleh Ketua DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Adi Wiryatama, bersama jajaran.  Mereka melakukan aksi damai terkait keputusan manajemen Hotel W Seminyak, Bali, yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak kepada Agus Sarwatama, ketua Serikat Pekerja Mandiri (SPM) Hotel W Seminyak. Terhitung sejak tanggal 31 Juli 2018, Agus Sarwatama di-PHK oleh manajemen hotel dengan alasan kontrak kerjanya selesai dan tidak ada formasi menjadi pekerja tetap di Hotel W Seminyak.  Keputusan manajemen Hotel W Seminyak ini ditentang keras oleh FSPM Bali. Mereka pun meminta DPRD Provinsi Bali, untuk memperjuangkan nasib Agus Sarwatama, agar tidak ada lagi Agus lainnya yang bernasib serupa ke depan.  "Kami minta perlindungan kepada DPRD Provinsi Bali. Karena ada anggota kami yang diperlakukan tidak adil, hanya karena mendirikan Serikat Pekerja Mandiri," ujar Sekretaris FSPM Regional Bali, Ida I Dewa Made Rai Budi Darsana, dalam orasinya di depan Lobi Kantor DPRD Provinsi Bali.  Ia menjelaskan, pada awalnya Agus Sarwatama dituduh melakukan pelanggaran berat oleh manajemen Hotel W Seminyak, hanya karena mendirikan SPM Hotel W Seminyak. Agus Sarwatama bahkan diberhentikan.  "Setelah kami melakukan perlawanan, bahwa semua yang dituduhkan tidak benar, dia kembali bekerja. Namun per 31 Juli 2018 ini, teman kami di - PHK dengan alasan masa kontrak sudah berakhir," kata Rai Budi Darsana. Ia pun meminta kepada DPRD Provinsi Bali, agar melakukan perlindungan terhadap Agus Sarwatama. Selain itu, DPRD Provinsi Bali didesak untuk memanggil manajemen Hotel W Seminyak serta Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bali, agar bisa mencari solusi terkait hal ini.  "Jelas manajemen melanggar UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Selain itu, ada juga keberpihakan Dinas Tenaga Kerja, baik provinsi maupun kabupaten, seolah-olah membenarkan PHK kepada tenaga kerja. Kami minta, DPRD Provinsi Bali agar mencari solusi terkait hal ini," tandas Rai Budi Darsana.  Menanggapi hal ini Ketua DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Adi Wiryatama, berjanji akan segera menindaklanjuti aspirasi para pekerja. Ia juga siap memperjuangkan nasib Agus Sarwatama, yang Di-PHK secara sepihak oleh manajemen Hotel W Seminyak.  "Kita akan tindak lanjut. Secepatnya kami panggil manajemen hotel, Dinas Tenaga Kerja, rekan-rekan pekerja, juga Agus Sarwatama," tutur Adi Wiryatama. Ia pun meminta para pekerja bersabar. Selain itu, mereka juga diharapkan agar tidak melakukan kegaduhan berlebihan.  "Jangan ribut di hotel, ya. Nanti kabur turis. Nanti kita cari solusi terbaik. Kita mau hotel maju, pekerja sejahtera, ekonomi kita bagus, dan tentu saja Bali ini aman," pungkas Adi Wiryatama.  Mendengar komitmen Adi Wiryatama, para peserta aksi damai ini membubarkan diri dengan tertib. Mereka berjanji akan kembali melakukan aksi, jika DPRD Provinsi Bali tidak segera menindaklanjuti aspirasi mereka.  

wartawan
San Edison
Category

K3S Badung Resmikan Pelatihan Pembuatan Banten, Berdayakan PPKS Lewat Kearifan Lokal

balitribune.co.id | Mangupura - Ketua Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (K3S) Kabupaten Badung, Nyonya Rasniathi Adi Arnawa, secara resmi membuka kegiatan Pelatihan Pembuatan Banten bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Kegiatan yang digagas oleh Dinas Sosial Kabupaten Badung ini dilaksanakan pada Senin (13/4/2026) bertempat di Gedung Balai Budaya Giri Nata Mandala, Pusat Pemerintahan (Puspem) Badung.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Desa Bongkasa Pertiwi Terapkan Pengawasan Pemilahan Sampah Secara Digital

balitribune.co.id I Mangupura - Berbagai upaya dilakukan pemerintah desa untuk menumbuhkan kesadaran warganya memilah sampah organik dan anorganik. Seperti gebrakan yang dilakukan Pemerintah Desa Bongkasa Pertiwi Kabupaten Badung membuat inovasi pengawasan pemilahan sampah secara digital.

Baca Selengkapnya icon click

Investor Kuasai Lahan 80 Hektar, Pansus TRAP Minta BPN Evaluasi

balitribune.co.id I Denpasar - Pansus Tata Ruang Perizinan dan Aset (TRAP) DPRD Provinsi Bali mendorong Gubernur Bali mempertimbangkan perlunya membentuk Satuan Tugas Tata Ruang, Aset dan Perizinan (Satgas TRAP) Provinsi Bali untuk agenda pemuliaan alam, manusia dan kebudayaan Bali.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pembahasan Ranperda Pajak dan Retribusi Alot, DPRD Buleleng bakal Panggil Pelaku UMKM

balitribune.co.id I Singaraja - Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kabupaten Buleleng saat ini tengah menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pajak dan Retribusi Daerah bersama pihak Eksekutif. Salah satu poin krusial yang masih menjadi perdebatan adalah rencana pengenaan pajak bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Rapat kerja bersama jajaran eksekutif digelar, Senin (13/4/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Dinkes Buleleng Selidiki Kasus Kematian Akibat Dengue Shock Syndrome di Banyuning

balitribune.co.id I Singaraja - Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng melaporkan adanya kasus kematian akibat Dengue Shock Syndrome (DSS) yang terjadi di Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng. Korban diketahui merupakan seorang anak perempuan berusia 4 tahun 10 bulan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.