Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Kekecewaan yang Terendus

Bali Tribune

BALI TRIBUNE - Ada hal yang tak tertangkap publik dan pers usai pertemuan Ketua-ketua umum parpol pendukung Jokowi 24/7 di Istana Bogor, kemarin. Meski tak terbaca secara kasat mata, namun tampaknya ada dua Ketua Umum Parpol yang kecewa atas keputusan Jokowi tentang figur Cawapres pendamping dirinya untuk maju pada Pilpres 2019 mendatang. Dua dari enam ketua umum parpol yang terbaca kekecewaannya adalah Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar. Kekecewaan Megawati dan Muhaimin sulit disembunyikan, meski dibalut dengan senyuman. Ada pembaca gestur dan publik yang jeli menangkap ekspresi itu usai rapat penentu figur Cawapres pendamping Jokowi. Sebagaimana disampaikan Sekjen DPP Partai NasDem, Jhony Plate dalam wawancara KOMPAS TV (24/8), bahwa  pertemuan yang berlangsung kurang lebih 4 (empat) jam tersebut, telah mempermalukan satu nama figur Cawapres pendamping Jokowi yang tak diambil dari kader keenam Parpol. Apa yang dilakukan Jokowi itu, lanjut Plate, adalah yang terbaik bagi bangsa dan negara. Plate tidak mendeteksi ekspresi kekecewaan yang terpantul dari Megawati dan Mahaimin, atau boleh jadi sengaja menyembunyikannya. Ada alasan kuat yang mendasari kekecewaan Megawati dan PDIP dan Muhaimin dengan PKB. PDI-P misalnya, mereka sudah "jatuh bangun" mengantarkan Jokowi menang pada Pilpres 2014. Namun, keinginan Megawati tidak terwujud untuk menjadikan Puan Maharani atau Budi Gunawan sebagai Cawapres 2019. Hal yang sama juga ada di PKB. Partai berbasis massa Nahdlatul Ulama (NU) dan sejak awal sebagai pendukung Jokowi ini akhirnya harus kecewa, ketika Muhaimin tidak dipilih Joko Widodo sebagai Cawapres 2019. Menyakitkan bagi Megawati, karena ini untuk kedua kalinya gagal menjadikan Puan Maharani sebagai Cawapres. Apalagi tidak ada jaminan bila Jokowi bakal memenangkan Pilpres 2019, untuk memastikan kader PDI-P di kabinet akan menempati Kementerian/Lembaga strategis. Demikian juga bagi Muhaimin. Lapis massa arus bawah bahkan sudah gencar  mendeklarasikan Cak Imin sebagai Cawapres dengan membentuk Posko Jokowi-Muhaimin (JOIN), ditambah lagi dengan terpampangnya reklame besar wajahnya di mana-mana sebagai Cawapres. Muhaimin dan PKB sampai berkeyakinan begitu karena PKB yang memiliki basis massa Nahdlatul Ulama (NU) sangat signifikan, telah digerakkan untuk mendukung Jokowi pada Pilpres 2014 lalu. Meski kekecewaan itu demikian nyata, namun sebagai politisi tentu saja harus mampu menyimpannya di belakang panggung. Sebab, dunia politik memang membutuhkan mental sekuat baja dan hati seluas samudera. Agar negara tetap berjalan dalam keseimbangan.

wartawan
redaksi
Category

Serap Aspirasi, Pansus DPRD Badung Matangkan Ranperda Inisiatif Perlindungan dan Penertiban HPR

balitribune.co.id | Mangupura - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Badung terus mematangkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif tentang Perlindungan dan Penertiban Hewan Penular Rabies (HPR). Untuk menyempurnakan rancangan, Pansus menggelar rapat serap aspirasi di Ruang Madya Gosana, Gedung DPRD Badung, Selasa (16/9).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Telkomsel Salurkan Bantuan CSR untuk Korban Banjir di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Telkomsel menunjukkan kepedulian sosialnya dengan menyalurkan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) kepada masyarakat yang terdampak musibah banjir di Pulau Bali. Bantuan ini merupakan wujud nyata komitmen Telkomsel dalam mendampingi masyarakat yang sedang menghadapi situasi darurat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dewan Sampaikan Tanggapan Terkait Pendapat Gubernur Terhadap Dua Raperda Inisiatif DPRD Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali menggelar Rapat Paripurna ke- 4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 dengan agenda Tanggapan Dewan terkait Pendapat Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif DPRD Bali tentang Penyelenggaraan Layanan Angkutan Sewa Khusus Pariwisata Berbasis Aplikasi di Provinsi Bali dan Raperda tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik yang berlangsu

Baca Selengkapnya icon click

Setop Lahan Produktif untuk Komersial, Gubernur Koster Moratorium Izin Alih Fungsi Lahan di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan kebijakan moratorium alih fungsi lahan produktif untuk fasilitas komersial sebagai langkah strategis pascabanjir besar baru-baru ini yang menewaskan 17 orang di Pulau Dewata.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.