Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Kembali Protes Pabrik, Warga Pengambengan Dimediasi

Bali Tribune/ MEDIASI - Adanya protes warga terhadap pabrik pengolahan sabut warga di Pengambengan akhirnya disikapi oleh aparat desa dengan menggelar mediasi Selasa (2/11).



balitribune.co.id | Negara - Warga Pengambengan, Kecamatan Negara kembali protes terhadap keberadaan pabrik. Kali ini yang diprotes adalah pabrik pengolahan serabut kelapa PT Bio Global Indonesia di Banjar Kelapa Balian. Protes warga akhirnya disikapi aparat desa setempat dengan mempertemukan warga dengan pihak pengusaha, Selasa (2/11).

Mediasi yang dilakukan Perbekel Pengambengan Kamaruzaman itu diikuti beberapa warga penyanding dihadiri juga Babinsa dan Bhabinkamtibmas Pengambengan serta Kelian Banjar Kelapa Balian.

Dalam pertemuan warga penyanding menyampaikan permasalahan terkait aktivitas truk pengangkut serabut kelapa banyak melewat jalur yang di luar kesepakatan. Akibatnya warga menyebut truk yang lalu-lalang kerap menimbulkan masalah dan senggolan dengan kendaraan lain.

Warga juga mengeluhkan polusi yang ditimbulkan pabrik karena debu yang keluar membuat mata perih. Selain itu, pabrik juga mengeluarkan air limbah berwarna hitam. "Saya harap ini bisa diselesaikan dan dicarikan solusinya," ujar salah seorang warga, H Mujairimi.

Warga penyanding juga berharap keluhan ini juga disikapi dengan serius sesuai kesepakatan sebelumnya. Terlebih perusahaan sudah ada berdiri lebih dari  dua tahun.

Perbekel Pengambengan Kamaruzaman menyatakan pihaknya memediasi agar permasalahan tidak berlarut-larut. Terlebih masalah itu masih bisa dicarikan solusi. Pihaknya berharap perusahaan bisa menindaklanjuti kesepakatan dalam mediasi ini.

"Mari kita saling memaafkan dan mencari solusi terbaik. Kami harapkan pihak perusahaan juga legowo menerima segala masukan demi kebaikan dan kedamaian di desa kami," ujarnya.

Sementara Pemilik PT Bio Global Indonesia Obed Riston Rumlawang kepada media mengatakan pihaknya menerima segala masukan dari warga. Pihaknya selama ini sesuai kesepakatan sudah menyerahkan CSR baik ke masjid, mushalla dan lainnya yang ada di sekitar pabrik.

Ia juga menyebut perusahan sudah membayarkan listrik untuk masjid dan mushalla serta pesantren di dekat pabrik. Ia mengakui adanya miskomunikasi yang terjadi di lapagan terkait jalur truk tersebut.

"Ini sejatinya bukan tuntutan namun sudah ada kesepakatan. Ini hanya penegasan lagi. Memang ada sedikit miss di lapangan. Truk yang harusnya masuk arah selatan namun malah datang dari timur. Namun kami sudah sepakati agar ditertibkan lagi," jelasnya.

 Terkait jalan yang rusak atau sempit nanti akan dibuat senderan atau berem jalan sehingga tidak terjadi senggolan lagi. Untuk senggolan yang sempat terjadi pihak perusahaan tanggung jawab.

Pihaknya juga menyatakan akan mengantisipasi polusi debu seperti yang dikeluhkan warga dengan memasang paranet (jaring) di tembok pagar. "Kami juga sejatinya ingin membantu warga disini agar kami tetap bisa berkontribusi. Apalagi tenaga kerja banyak dari warga lokal.  Di masa pandemi bertahan untuk beroperasi saja  kami sudah berusaha maksimal," tandasnya.

wartawan
PAM
Category

Perkuat Tata Kelola Digital, Pemkab Tabanan Gelar Monev OpenSID di 133 Desa

balitribune.co.id | Tabanan - Pemerintah desa se-Kabupaten Kabupaten Tabanan terus menunjukkan komitmen dalam penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital melalui pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID). Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) penerapan aplikasi OpenSID yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Berbulan-Bulan Tak Berfungsi, Traffic Light Depan MPP Bangli Akhirnya Diperbaiki

balitribune.co.id I Bangli - Sempat berbulan- bulan tidak berfungsi, akhirnya lampu traffic light di depan kantor Mall Pelayanan Publik (MPP) di perbaiki petugas Dinas Perhubungan Bangli. Kini lampu pengatur arus lalin telah berfungsi secara normal. 

Baca Selengkapnya icon click

Angker, Rumah Jabatan Ketua DPRD Buleleng Tidak Ditempati

balitribune.co.id I Singaraja - Sejak dilantik menjadi Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya tidak menempati fasilitas rumah jabatan yang disediakan pemerintah daerah. Hal itu bukan tanpa alasan, selain kondisi bangunan tidak layak huni, sudah sejak lama rumah yang dibangun pada zaman Belanda itu di kenal angker di kalangan masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.