Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Kembalikan Menyama Braya di Banjar dengan Klik Pos Banjar

Bali Tribune/ POS BANJAR – Foto bersama seusai sosialisasi Pos Banjar di Kantor Camat Tembuku, Bangli pada Rabu (27/11).
balitribune.co.id | Bangli - Banjar merupakan sistem pemerintahan di Bali yang memiliki peran dan fungsi strategis di masyarakat. Banjar mestinya diberi kesempatan dan kewenangan untuk mengelola beragam potensi yang dimilikinya, khususnya untuk meningkatkan derajat perekonomian demi kesejahteraan warga.
 
Mengusung hastag 'Ayo ke Banjar', kini telah disosialisasikan 'Pos Banjar', yakni sistem pembayaran berbasis digital ke berbagai banjar di seluruh wilayah Bali dengan tujuan penyelamatan uang receh yang selama ini terabaikan dalam kehidupan sehari-hari.
 
"Merujuk dari arahan Bapak Gubernur Bali untuk digitalisasi di tingkat banjar, maka kami mengusung ‘Pos Banjar' yang merupakan sistem pembayaran online bagi masyarakat. Mengapa menggunakan konsep banjar, untuk mengembalikan fungsi banjar sebagai tempat silaturahmi atau menyama braya antaranggota krama di Bali," kata kreator Pos Banjar, Dr I Gusti Ngurah Rai Sutanegara. SKed, MH pada acara sosialisasi Pos Banjar yang berlangsung di Kantor Camat Tembuku, Bangli, Rabu (27/11).
 
Dikatakan pria yang akrab dipanggil Ajik Rays, jenis pembayaran yang terangkum dalam Pos Banjar antara lain: PDAM, PBB, BPJS, Telkom, online shop, multi finance serta KPR. Layanan lain ialah pulsa handphone, token listrik dan kurir untuk memasarkan produk kerajinan UMKM setempat.
 
Ajik Rays mengatakan, selama ini masyarakat melakukan pembayaran melalui supermarket tertentu, di mana ada selisih rata-rata Rp 2.000. Apabila menggunakan Pos Banjar, nanti pengelolaan dapat diserahkan pada sekaa teruna-teruni desa bersangkutan. Setiap ada transaksi dengan selisih nominal Rp 2.000, akan masuk sebagai kas banjar sehingga bisa menjadi 'passive income' dan pada saatnya dapat dipergunakan untuk kepentingan kas banjar.
 
"Ini artinya, pada setiap transaksi kita mepunia dari uang receh sebesar Rp 2.000 untuk kesejahteraan banjar. Dengan demikian, sasaran jangka panjang kita ialah tidak akan ada lagi bayar iuran di banjar. Tidak perlu lagi jualan voucher, bazar atau proposal jika ada piodalan. Dikarenakan, setiap ada transaksi, sama dengan krama sudah menabung yadnya untuk banjar. Dari uang receh yang semula diabaikan, kalau dikelola dengan cermat maka berimbas pada kesejahteraan warga," ujar Ajik Rays yang menjadi Ketua Yayasan Veda Agni Prayascita dan  Ketua AAPI DPW Bali Nusra.
 
Sementara itu, Camat Tembuku I Dewa Agung Purnama menyatakan bahwa Pos Banjar merupakan sistem pembayaran yang inovatif dan memiliki nilai positif bagi warga. "Karena sistem ini masih baru diperkenalkan, kami minta nanti ada sosialisasi lanjutan kepada masyarakat adat Tembuku," ujar Camat Tembuku yang disambut antusias warga.
 
Agung Purnama melanjutkan, berhubung Pos Banjar berkaitan dengan sistem pembayaran atau erat kaitan dengan keuangan, maka pihaknya berharap jika diterapkan akan ada pengawalan agar tidak melenceng. Akan tetapi berdasarkan pemaparan tentang Pos Banjar, selanjutnya ia menilai sistem ini dapat membuat kehidupan warga menjadi lebih praktis dikarenakan berbagai jenis pembayaran dapat dilakukan cukup di banjar saja.
 
"Apalagi transaksi menggunakan sistem digital atau online, tentu transparansinya lebih dapat diandalkan. Ya, semoga dapat diterapkan dan disebarkan ke berbagai daerah di Bali," harapnya.
wartawan
Djoko Purnomo
Category

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dari DPRD ke Gerakan Koperasi, Suwirta Siap Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (13/12).

Baca Selengkapnya icon click

Kemenpar: Seluruh Akomodasi Dipasarkan OTA Wajib Miliki Izin Usaha

balitribune.co.id | Denpasar - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia menegaskan seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui Online Travel Agent (OTA) wajib memiliki izin usaha paling lambat pada 31 Maret 2026. Merchant yang tidak memenuhi ketentuan akan dihentikan penjualannya di OТА. Demikian dikutip dari akun resmi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (kemenpar.ri).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Yayasan AHM Kembangkan Desa Sejahtera Astra Honda di Ciamis

balitribune.co.id | Jakarta – Yayasan Astra Honda Motor (Yayasan AHM) menghadirkan Program Desa Sejahtera Astra Honda Jalatrang di Ciamis yang memiliki potensi terhadap wisata berkelanjutan di wilayah Jawa Barat (10/12). Pengembangan desa binaan ini diharapkan mampu menguatkan berbagai potensi daerah melalui kolaboraksi aktif masyarakat setempat.

Baca Selengkapnya icon click

BPJamsostek Gianyar Apresiasi Bangli Luncurkan Program Perlindungan Pekerja Rentan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

balitribune.co.id | Gianyar - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BPJamsostek Bali-Gianyar menyambut baik komitmen Pemerintah Kabupaten Bangli yang mendaftarkan 1.473 pekerja rentan menjadi peserta BPJamsostek.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.