balitribune.co.id | Badung - Kementerian ATR/BPN Hadi Tjahjanto menargetkan hingga akhir tahun 2025, seluruh bidang tanah di Indonesia telah terpetakan. Dan dalam 6 tahun terakhir, tercatat 108,5 juta bidang tanah telah terpetakan.
Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto mengatakan, kementerian yang dipimpinnya mendapat kewenangan mensertifikasi 126 juta bidang tanah, atau setara dengan 693.000 km persegi.
“Sisanya masih 62 juta bidang yang akan diselesaikan tidak lebih dari 10 tahun," kata Hadi Tjahjanto usai membuka Asia Pasific Geospatial Forum (APGF) di Kuta, Badung, Senin (6/11).
Untuk mengejar target tersebut, kata Hadi Tjahjanto, pemetaan akan dilakukan dengan teknologi drone sehingga setiap bidang tanah dapat dipetakan secara fotografis beresolusi tinggi.
"Pemanfaatan drone akan lebih dioptimalkan tidak hanya untuk pemetaan dua dimensi saja tapi akan dikembangkan juga utk keperluan 3 dimensi," jelas Hadi Tjahjanto.
Informasi berbasis bidang tanah tersebut menjadi bagian sumber data yang nantinya tidak hanya dimanfaatkan secara internal, namun juga akan digunakan oleh stakeholders lainnya yang dikelompokkan menjadi tiga, yaitu kementerian lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat atau swasta.
Kepada peserta konferensi, Hadi Tjahjanto mengajak mereka mengunjungi portal milik Kementerian ATR/BPN RI.
Bagi kementeriannya, informasi geospasial berbasis bidang tanah yang disajikan ini merupakan keharusan dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan.
Adapun informasi pertanahan yang disiapkan Kementerian ATR/BPN RI, antara lain berupa tata ruang provinsi dan kabupaten/kota, land ownership, land use, land value, hingga customary land.
Forum APGF dihadiri 51 negara di Asia Pasifik berlangsung dari 6 hingga 10 Nopember mendatang.
Sementara itu Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Muh Aris Marfai mengatakan, data informasi geospasial digunakan untuk mendukung penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang dilaksanakan oleh Kementerian ATR/BPN.
Selain itu, Aris menambahkan, juga digunakan untuk menunjang investasi dan pembangunan di Indonesia melalui perijinan Online Single Submission (OSS).
"Data geospasial ini dipakai untuk penanggulangan bencana, evakuasi, dipakai untuk sistem informasi pelayanan kesehatan, maupun ketersediaan air bersih," jelas Aris.
Ditambahkan, dalam pertemuan selama lima hari di Bali ini, diharapkan memberikan peluang negara di Asia Pasifik untuk berpartisipasi dan melakukan investasi di Indonesia.
"Pengelolaan informasi data geospasial di Indonesia sudah advance. Itu akan mendukung proses investasi, dan memberikan peluang untuk negara di Asia Pasifik," kata Aris Marfai.
Oleh karena itu, kita semua bersama-sama akan terus melakukan perbaikan dalam upaya pengelolaan informasi geospasial untuk menciptakan dunia yang lebih baik, sebutnya.
Usai membuka forum yang berlangsung 6-10 November 2023 itu, Aris Marfai mendampingi Menteri Hadi untuk membuka pameran yang menampilkan pengembangan data informasi geospasial.
