balitribune.co.id | Mangupura - Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung melaksanakan rapat kerja bersama pihak Rumah Sakit Daerah (RSD) Mangusada di ruang rapat Gosana II lantai 2 DPRD Badung, Kamis, (8/01/2026). Rapat kerja tersebut membahas tentang laporan layanan RSD Mangusada dan kebutuhan alat kesehatan penunjang layanan.
Hadir dalam rapat tersebut anggota Komisi IV DPRD Badung, seperti Putu Parwata, Made Suwardana, Joni Pergawa, Ni Luh Sekarini dan Nyoman Sudana.
Nampak pula hadir Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung, dr Padma Puspita, Direktur RSD Mangusada dr Wayan Darta, Dewan Pengawas RSD Mangusada serta para dokter spesialis RSD Mangusada.
Ketua Komisi IV DPRD Badung I Nyoman Graha Wicaksana mengatakan hari ini pihaknya melaksanakan rapat kerja bersama mitra komisi IV DPRD Badung khususnya dibidang kesehatan yaitu Rumah Sakit Daerah Mangusada.
"Jadi latar belakang diadakan rapat kerja ini kami mendapat masukan dari masyarakat terkait harapan harapan yang dititipkan kepada kami agar pelayanan di rumah sakit Mangusada ini menjadi yang terbaik," kata Graha Wicaksana.
Mengingat Rumah Sakit Mangusada ini adalah potret dari pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Kata ia, ketika pelayanannya atau sumber dayanya tidak bagus, hal ini mengakibatkan semakin rendah kebahagiaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Badung ini.
"Mengingat kesehatan itu adalah mandatori jadi ketika kesehatan itu bagus, itu akan meningkatkan taraf hidup dari masyarakat dan taraf kebahagiaan dari masyarakat khususnya di kabupaten Badung, jadi kami sangat mengharapkan supaya pemerintahan kabupaten Badung ini bisa melengkapi khusus yang prioritas," ujarnya.
Prioritas yang dimaksud kata ia adalah pelayanan jantung, stroke, kanker, uronefro serta ibu dan anak. "Itu yang pelayanan dasar yang menjadi skala prioritas nasional, jadi kami harapkan itu bisa dilengkapi sebelum layanan layanan yang lain," pungkasnya.
Dalam rapat kerja tersebut, Komisi IV DPRD Badung memberikan rekomendasi terhadap RSD Mangusada. Salah satunya terkait pelayanan, bagaimana pelayanan ke masyarakat itu tidak tumpang tindih antara pelayanan terhadap BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) maupun umum.
"Semua diperlakukan sama, terus ada daftar antrian juga ketersediaan kamar itu hal hal yang dasar, kami minta supaya pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Badung bersama dengan Dirut Mangusada untuk memenuhi itu," bebernya.
