Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Komisi IV Minta SPMB Tahun Ajaran 2025/2026 Berjalan Adil, Tansparan, dan Akuntabel

Rapat kerja Komisi IV DPRD Tabana
Bali Tribune / Rapat kerja Komisi IV DPRD Tabanan dengan Disdik dan Dewan Pendidikan terkait persiapan pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2025/2026 pada Selasa (20/5).

balitribune.co.id | Tabanan – Komisi IV DPRD Tabanan meminta pelaksanan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026 berjalan secara adil, transparan, dan akuntabel.

Ini menjadi penakanan Komisi IV DPRD Tabanan saat melakukan rapat kerja dengan Dinas Pendidikan (Disdik) dan Dewan Pendidikan terkait persiapan pelaksanaan SPMB 2025/2026.

Rapat itu berlangsung pada Selasa (20/5) dan pelaksanaannya dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV, I Gusti Komang Wastana. “Tidak ada manipulasi serta monopoli. Harus mampu membangun sarana dan prasarana yang adil dan merata,” tegas Wastana dalam rapat tersebut.

Ia berharap, jalur domisili yang diterapkan dalam SPMB 2025/2026 disosialisasikan ke setiap pihak yang berkepentingan. “Panitia juga harus tegas. Dan, yang kedua, dapodik (daftar pokok pendidikan) juga harus dirancang secara baik,” imbuhnya.

Selain menekankan prinsip-prinsip itu, komisi yang membidangi urusan pendidikan ini juga memberikan beberapa penekanan lainnya. Salah satu penekanan yang disampaikan melalui salah satu anggota Komisi IV adalah adanya layanan informasi dan pengaduan kanal bagi masyarakat.

Sementara itu, Kepala Disdik Tabanan, I Gusti Ngurah Darma Utama, menyebut jajarannya telah melakukan persiapan terkait pelaksanaan SPMB 2025/2026. Adapun persiapan yang telah berjalan di antaranya aturan terkait domisili yang termuat dalam Peraturan Bupati atau Perbup Nomor 280/1/Disdik/2025. “Kami juga sudah melaksanakan kajian terkait potensi di masing-masing desa atau domisili,” sebut Darma Utama.

Dalam hal teknis pelaksanaan, SPMB pada masing-masing jenjang pendidikan mulai TK, SD, hingga SMP terangkum ke dalam Perbup Nomor 180/22/Disdik/2025. “Pemetaan calon murid baru dan domisili serta panitia perangkat daerah terkait dan kami merangkul Disdukcapil untuk jalur domisili), Dinsos untuk jalur afirmasi, dan Inspektorat untuk sisi pengawasannya,” paparnya.

Selain itu, pihaknya juga melakukan sosialisasi terkait domisili di masing-masing wilayah yang menjadi ruang penerimaan murid baru. “Untuk TK dan Paud menjadi otoritas lembaga dan desa yang melaksanaan penerimaan murid. Selanjutnya, verifikasi keabsahan piagam (jalur prestasi) berdasarkan Puspresnas (Pusat Prestasi Nasional),” jelasnya.

Tidak hanya itu, di awal persiapan, pihaknya juga sudah melakukan pendataan terkait jumlah lulusan di masing-masing jenjang pendidikan termasuk potensi daya tampung pada jenjang pendidikan berikutnya.

Sebagai gambaran awal, di tahun ajaran 2024/2025 jumlah lulusan TK diperkirakan sebanyak  5.784 siswa. Sementara untuk daya tampung SD sebanyak 9.306 siswa. Total ada 287 SD, baik yang berstatus negeri maupun swasta.

Sementara untuk lulusan SD sebanyak 5.660 dengan ditentifikasi KK (kepala keluarga) di luar Tabanan sebanyak 453 siswa. Sementara daya tampung SMP sesuai rombel (rombongan belajar) sebanyak 6.696.

Dengan potensi seperti itu, Disdik Tabanan memperkirakan akan terjadi penyebaran lulusan SD ke SMP yang tidak merata, khususnya di Kecamatan Tabanan. Dan, ini telah diperhitungkan untuk dicarikan solusinya. 

Sementara untuk jalur pelaksanaan SPMB pada jenjang SD akan terdiri dari 70 persen domisili, 15 persen afirmasi, dan lima persen mutasi. Sementara SPMB pada jenjang SMP terdiri dari 50 persen jalur domisili dari daya tampung atau kuota di masing-masing sekolah, 20 persen jalur afirmasi, lima persen jalur mutasi.

Sisanya jalur prestasi akan terbagi lagi menjadi tujuh persen untuk nilai akademis (rapor), enam persen sains, enam persen olahraga, dan enam persen seni budaya.

wartawan
JIN
Category

Bencana di Bangli, Dewan Ingatkan Pemerintah Selektif Salurkan Bantuan

balitribune.co.id | Bangli - Cuaca ekstrem yang terjadi belakangan ini menyebabkan terjadi musibah bencana di beberapa titik. Kondisi ini mendapat perhatian kalangan DPRD Bangli. Salah satu anggota DPRD Bangli, I Nyoman Kartika, mengingatkan pemerintah daerah harus berhati-hati dalam menyalurkan bantuan pascabencana. Politisi Partai Golkar ini meminta pemerintah harus memastikan kerusakan yang terjadi. 

Baca Selengkapnya icon click

Geger 'Transfer' Direksi, Bos Perumda Tabanan Kini Duduki Kursi Utama Perumda Pasar MGS Badung

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa telah memutuskan Kompiang Gede Pasek Wedha sebagai Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana (MGS) Kabupaten Badung bersama I Made Anjol Wiguna sebagai direktur umum.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pariwisata Bali Harus Mampu Sikapi Perubahan Pasar

balitribune.co.id | Mangupura - Bali Villa Association (BVA) bersama Control Union Indonesia, lembaga sertifikasi independen berstandar global, menggelar talkshow Sustainability for Every Stay bertajuk “Building Future Ready Villas Through Sustainable Hospitality” di Seminyak, Kabupaten Badung, Jumat (23/1). Kegiatan ini membahas tren pariwisata terkini serta pentingnya sertifikasi keberlanjutan bagi akomodasi.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kisah Agen Wijaya Group dari Toko Pulsa ke Agen BRILink

balitribune.co.id | Denpasar - Sebuah toko produk digital (pulsa) di kawasan Kediri, Tabanan kini menjadi tumpuan layanan keuangan warga sekitar. Berawal dari pemberian fasilitas perbankan, I Putu Ananta Wijaya, pemilik Agen BRILink Wijaya Group berhasil mengembangkan usaha produk digital sekaligus menghidupi keluarga melalui kemitraan dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Baca Selengkapnya icon click

Pengurus PHRI Bali 2025-2030 Dikukuhkan, Sekda Dewa Indra Tekankan Kolaborasi Hadapi Tantangan Pariwisata

balitribune.co.id | Denpasar - Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menegaskan bahwa sektor pariwisata Bali saat ini menghadapi berbagai tantangan, baik yang bersumber dari faktor internal maupun eksternal. Kondisi tersebut, menurutnya, tidak dapat dihadapi secara parsial, melainkan memerlukan kolaborasi erat antara pemerintah dan seluruh pelaku industri pariwisata.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.