Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Komisi IV Minta SPMB Tahun Ajaran 2025/2026 Berjalan Adil, Tansparan, dan Akuntabel

Rapat kerja Komisi IV DPRD Tabana
Bali Tribune / Rapat kerja Komisi IV DPRD Tabanan dengan Disdik dan Dewan Pendidikan terkait persiapan pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2025/2026 pada Selasa (20/5).

balitribune.co.id | Tabanan – Komisi IV DPRD Tabanan meminta pelaksanan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026 berjalan secara adil, transparan, dan akuntabel.

Ini menjadi penakanan Komisi IV DPRD Tabanan saat melakukan rapat kerja dengan Dinas Pendidikan (Disdik) dan Dewan Pendidikan terkait persiapan pelaksanaan SPMB 2025/2026.

Rapat itu berlangsung pada Selasa (20/5) dan pelaksanaannya dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV, I Gusti Komang Wastana. “Tidak ada manipulasi serta monopoli. Harus mampu membangun sarana dan prasarana yang adil dan merata,” tegas Wastana dalam rapat tersebut.

Ia berharap, jalur domisili yang diterapkan dalam SPMB 2025/2026 disosialisasikan ke setiap pihak yang berkepentingan. “Panitia juga harus tegas. Dan, yang kedua, dapodik (daftar pokok pendidikan) juga harus dirancang secara baik,” imbuhnya.

Selain menekankan prinsip-prinsip itu, komisi yang membidangi urusan pendidikan ini juga memberikan beberapa penekanan lainnya. Salah satu penekanan yang disampaikan melalui salah satu anggota Komisi IV adalah adanya layanan informasi dan pengaduan kanal bagi masyarakat.

Sementara itu, Kepala Disdik Tabanan, I Gusti Ngurah Darma Utama, menyebut jajarannya telah melakukan persiapan terkait pelaksanaan SPMB 2025/2026. Adapun persiapan yang telah berjalan di antaranya aturan terkait domisili yang termuat dalam Peraturan Bupati atau Perbup Nomor 280/1/Disdik/2025. “Kami juga sudah melaksanakan kajian terkait potensi di masing-masing desa atau domisili,” sebut Darma Utama.

Dalam hal teknis pelaksanaan, SPMB pada masing-masing jenjang pendidikan mulai TK, SD, hingga SMP terangkum ke dalam Perbup Nomor 180/22/Disdik/2025. “Pemetaan calon murid baru dan domisili serta panitia perangkat daerah terkait dan kami merangkul Disdukcapil untuk jalur domisili), Dinsos untuk jalur afirmasi, dan Inspektorat untuk sisi pengawasannya,” paparnya.

Selain itu, pihaknya juga melakukan sosialisasi terkait domisili di masing-masing wilayah yang menjadi ruang penerimaan murid baru. “Untuk TK dan Paud menjadi otoritas lembaga dan desa yang melaksanaan penerimaan murid. Selanjutnya, verifikasi keabsahan piagam (jalur prestasi) berdasarkan Puspresnas (Pusat Prestasi Nasional),” jelasnya.

Tidak hanya itu, di awal persiapan, pihaknya juga sudah melakukan pendataan terkait jumlah lulusan di masing-masing jenjang pendidikan termasuk potensi daya tampung pada jenjang pendidikan berikutnya.

Sebagai gambaran awal, di tahun ajaran 2024/2025 jumlah lulusan TK diperkirakan sebanyak  5.784 siswa. Sementara untuk daya tampung SD sebanyak 9.306 siswa. Total ada 287 SD, baik yang berstatus negeri maupun swasta.

Sementara untuk lulusan SD sebanyak 5.660 dengan ditentifikasi KK (kepala keluarga) di luar Tabanan sebanyak 453 siswa. Sementara daya tampung SMP sesuai rombel (rombongan belajar) sebanyak 6.696.

Dengan potensi seperti itu, Disdik Tabanan memperkirakan akan terjadi penyebaran lulusan SD ke SMP yang tidak merata, khususnya di Kecamatan Tabanan. Dan, ini telah diperhitungkan untuk dicarikan solusinya. 

Sementara untuk jalur pelaksanaan SPMB pada jenjang SD akan terdiri dari 70 persen domisili, 15 persen afirmasi, dan lima persen mutasi. Sementara SPMB pada jenjang SMP terdiri dari 50 persen jalur domisili dari daya tampung atau kuota di masing-masing sekolah, 20 persen jalur afirmasi, lima persen jalur mutasi.

Sisanya jalur prestasi akan terbagi lagi menjadi tujuh persen untuk nilai akademis (rapor), enam persen sains, enam persen olahraga, dan enam persen seni budaya.

wartawan
JIN
Category

Pemkot Denpasar Komitmen Kelola Pengaduan Wujudkan Pelayanan Publik yang Lebih Baik

balitribune.co.id | Denpasar - Penjabat (PJ) Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya membuka secara resmi Rapat Konsultasi Teknis Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang  dilaksanakan di Gedung Graha Swaka Dharma Denpasar pada Selasa, (9/12) siang.  Kegiatan inu merupakan wujud komitmen Pemkot Denpasar dalam mengelola pengaduan sebagai masukan untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

6 Kendaraan Terlibat Kecelakaan Beruntun di Jalur Denpasar-Gilimanuk

balitribune.co.id | Tabanan - Bali Tribune – Enam kendaraan mengalami kecelakaan beruntun di jalur Denpasar-Gilimanuk, lingkungan Banjar Soka Kelod, Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, pada Senin (8/12) sore.

Meski tidak sampai menimbulkan korban jiwa, insiden yang terjadi sekitar pukul 17.30 Wita tersebut mengakibatkan arus lalu lintas di jalur utama Denpasar-Gimanuk tersebut sempat mengalami kemacetan.

Baca Selengkapnya icon click

TPA Suwung Berfungsi Lokasi Pemrosesan Akhir Sampah Residu

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Provinsi Bali melaksanakan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia terkait penutupan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Sarbagita Suwung yang selama ini masih menggunakan sistem pembuangan terbuka atau open dumping. Penutupan total ditargetkan rampung paling lambat 23 Desember 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tekanan Fiskal, Pemkab Buleleng Potong Tambahan Penghasilan ASN

balitribune.co.id | Singaraja - Akibat mengalami tekanan fiskal (fiscal stress), Pemerintah Kabupaten Buleleng berencana mengambil jalan pintas dengan memotong anggaran pengahsilan untuk pegawai. Langkah memotong anggaran penghasilan pegawai (ASN) itu disebut merupakan langkah efisiensi untuk menyelamatkan keuangan daerah.

Dalam proyeksi APBD 2026 kekurangan anggaran hingga mencapai Rp 50 miliar.

Baca Selengkapnya icon click

2025, Kejari Buleleng Terima 10 Laporan Dugaan Korupsi, Mayoritas Dihentikan

balitribune.co.id | Singaraja - Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng memaparkan capaian penanganan perkara korupsi dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025 yang jatuh pada 9 Desember. Sepanjang Januari hingga Desember, tercatat sepuluh laporan pengaduan terkait dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) telah diterima bidang pidana khusus (pidsus) dari berbagai elemen masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.