Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Konjen Australia Anthea Griffin Sebut Perubahan Platform Pemberitaan Menuntut Adanya Penyesuaian

Bali Tribune/Konsul-Jenderal Australia untuk Bali, NTB, NTT, Anthea Griffin.

balitribune.co.id | DenpasarDalam beberapa tahun terakhir, jurnalisme di seluruh dunia menghadapi banyak tantangan dan mengalami banyak perubahan. Kita diperkenalkan dengan teknologi digital dan platform baru. Teknologi ini melahirkan jurnalis dan wartawan baru dan mengubah cara berita diterima oleh pembaca. 

“Namun demikian, tidak hanya media konvensional yang harus menyesuaikan diri, kami juga harus menyesuaikan diri,” sebut Konsul-Jenderal Australia untuk Bali, NTB, NTT, Anthea Griffin, Selasa (21/1/2020) saat mengundang rekan media di Bali makan siang di Konsulat Jendral Australia di Denpasar.

Ia juga menyampaikan, lebih dari satu juta orang Australia datang ke Bali setiap tahun. Pemberitaan di media on-line atau di platform sosial media juga menjadi tantangan bagi kami.  Media dengan berita yang akurat dan bertanggung-jawab, apapun platformnya, menjadi sangat penting dan sangat membantu tugas-tugas kami di Konsulat. 

“Karena itu dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih yang mendalam atas kerjasama dan bantuan teman-teman media di Bali selama ini. Komitmen teman-teman media dalam meliput kegiatan dan kerja Konsulat-Jenderal Australia di Bali sangat kami hargai,” imbuhnya.

Di tahun 2020 ini, Konsulat-Jenderal Australia di Bali ingin lebih mengeratkan hubungan dan komunikasi kami dengan teman-teman media. 

Kami akan selalu dengan senang hati berusaha menyediakan informasi dan data akurat untuk mendukung kerja teman-teman di media, dan mendukung penguatan hubungan bilateral Indonesia Australia. 

Indonesia dan Australia menurutnya tetangga yang memiliki berbagai kerja sama yang sangat dekat. Lebih dekat di antara negara-negara di kawasan ini. Kita adalah mitra terdekat dalam penanggulangan terorisme dan sangat kuat dalam penegakan hukum, pertahanan, kerja sama maritim, manajemen perbatasan, transportasi, penerbangan, pertanian, dan pendidikan. Semua hal yang perlu dilakukan tetangga dekat, kita lakukan satu sama lain. Lebih dari 50 lembaga pemerintah Australia bekerja dengan mitra Indonesia di lebih dari 100 bidang kegiatan program. 

“Pemerintah negara bagian kami terlibat. Universitas-universitas terkemuka kami semakin bekerja sama termasuk dalam penelitian, seperti juga organisasi non-pemerintah dan masyarakat sipil,” tuturnya.

Kedutaan Besar Australia di Jakarta adalah yang terbesar yang kami miliki sejauh ini, lebih dari dua kali ukuran kedutaan terbesar kami di Denpasar, kami juga memiliki Konsulat-Jenderal di Surabaya dan Makassar. Tahun lalu, kedua negara kita telah menyelesaikan dua perjanjian yang berpotensi transformatif satu sama lain - Kemitraan Strategis Komprehensif (CSP) dan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia Australia (IA-CEPA).

“CPS menjabarkan program ambisius peningkatan kerjasama kita di bidang ekonomi, keamanan dan pertahanan, maritim, orang-ke-orang dan kerja sama kawasan Indo-Pasifik,” lanjutnya.

IA-CEPA telah di ratifikasi oleh Senat Australia tahun lalu dan kami harap dapat segera diratifikasi oleh DPR Indonesia dalam waktu dekat. IA-CEPA lebih dari sekedar perjanjian perdagangan; perjanjian ini dirancang untuk memperluas kemitraan antara bisnis, institusi dan individu di kedua negara dan untuk membentuk hubungan bilateral kita selama beberapa dekade yang akan datang dengan menciptakan kerangka kerja yang serius untuk pertama kalinya bagi babak baru keterlibatan ekonomi di seluruh ekonomi kita - bisnis, produsen utama, penyedia layanan dan investor. Diakui, warga Australia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Bali dan ia harap dapat menjalin hubungan yang dekat juga dengan teman-teman media Bali. 

wartawan
Arief Wibisono
Category

Babak Baru Birokrasi Tabanan, Dinas PUPRPKP Dipecah, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Melebur

balitribune.co.id | Tabanan - Momentum rotasi, mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Rabu (18/2/2026) menandai babak baru penataan birokrasi di awal tahun 2026. Selain penyegaran pejabat, kebijakan ini juga diiringi dengan pemekaran dan penggabungan sejumlah Perangkat Daerah sebagai bagian dari penyesuaian struktur organisasi.

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Adi Arnawa Apresiasi Perangkat Daerah Raih WBBM dari KemenPAN-RB

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melalui Deputi Bidang Reformasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan yang telah menetapkan tiga Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Badung sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

HUT ke-238 Kota Denpasar, Memperkuat Partisipasi Disabilitas dalam Pelestarian Budaya

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Sosial kembali menyelenggarakan Utsawa Dharma Gita Penyandang Disabilitas di Gedung Santi Graha Denpasar, Kamis (19/2).  Kegiatan yang mengusung tema “Widya Guna Sudha Paripurna” ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, didampingi Wakil Ketua K3S Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, yang ditandai dengan pemukulan gong.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Izin BPR Kamadana Dicabut, OJK: Nasabah Tenang, Simpanan Dijamin LPS

balitribune.co.id | Denpasar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-14/D.03/2026 tanggal 18 Februari 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kamadana, mencabut izin usaha PT BPR Kamadana yang beralamat di Jalan Raya Batur Kintamani, Batur Utara, Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dana Tak Kunjung Cair, Paguyuban Nasabah LPD Bedulu Terjebak Janji Manis Pengurus dan Bendesa

balitribune.co.id | Gianyar - Setahun sudah perjanjian kesepakatan antara nasabah, Ketua LPD, dan Bendesa Adat Bedulu ditandatangani, namun hingga kini realisasinya masih nihil. Nasib dana nasabah pun semakin tidak pasti lantaran pihak Bendesa Adat maupun Ketua LPD terkesan saling lempar alasan. Kondisi ini membuat para nasabah bimbang, terutama terkait biaya tambahan jika harus menempuh upaya hukum.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.