BALI TRIBUNE - Komisi IV DPRD Provinsi Bali melakukan koordinasi dengan dengan SMAN 1 Kuta Utara, Kamis (7/12). Para wakil rakyat di Renon itu melakukan koordinasi terkait permasalahan serta kendala yang dihadapi SMAN 1 Kuta Utara.
Pada kesempatan tersebut, rombongan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali I Nyoman Parta, didampingi oleh anggota komisi serta staf sekretariat. Parta dan rombongan diterima oleh Kepala SMAN 1 Kuta Utara, Dr. Drs. I Ketut Kerta, M.Pd.
Kerta menyampaikan, jumlah siswa di sekolah yang dipimpinnya mencapai 1.545 orang. Sementara guru PNS sebanyak 63 orang, guru kontrak 4 orang, guru honorer komite 5 orang, dan guru Jam Tatap Muka (JTM) 11 orang.
"Kami berharap, terkait administrasi yang macam - macam tentang PPG dan lainnya, jangan telalu berbelit - belit supaya kami tidak hanya mengurus PPG. Sebab tugas pokok kami adalah mendidik," tandas Kerta.
Adapun Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali Nyoman Parta, mengharapkan agar pengelolaan pendidikan SMA/SMK mengedepankan prinsip tata kelola yang lebih baik. Selain itu, kontrak yang sudah lebih mengajar dari 24 jam linier/ non linier, menjadi kontrak provinsi.
"Kami juga berharap, pengelolaan dana di sekolah agar lebih transparan lagi," ujar Parta, yang juga anggota Fraksi PDIP DPRD Provinsi Bali.
Budi, salah seorang guru SMAN 1 Kuta Utara, pada kesempatan itu, menyampaikan bahwa saat ini ada tantangan supaya guru memiliki motivasi dan harus kreatif. "Kami yang menjadi guru hampir mengajar lebih dari 24 jam, belum lagi kendala kami bebani kerjaan administrasi, mohon supaya ada solusi," ucapnya.
Guru Sejarah SMAN 1 Kuta Utara, I Made Murtono, menambahkan bahwa di sekolah itu ada 3 guru sejarah dan mengajar sampai 40 jam. "Ini beban yang berat, 18 kelas dengan rata - rata 40 siswa per kelas. Mohon agar dibantu biar lebih ringan ngajarnya," tegas Murtono.
Mengomentari ini Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, Nyoman Parta, berharap agar guru PNS tidak terlalu diberikan beban. Mereka harus dibantu dengan adanya guru kontrak. "Nanti akan ada guru kontrak diangkat kurang lebih 150 orang," jelasnya.
Terkait dengan beban administrasi, diakuinya akan dicarikan solusi dan dibahas dalam rapat dengan Dinas Pendidikan Provinsi Bali. "Bila jumlah guru bisa ditambah, maka beban akan bisa teratasi. Guru yang mau pensiun atau yang kurang, akan seegera dicarikan pengganti di masing-masing sekolah," pungkas,"Parta.
