Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Koster-Ace Siapkan Empat Langkah Benahi Pariwisata

Wayan Koster dan Tjok Ace
Pasangan cagub dan cawagub Bali nomor urut 1 Wayan Koster dan Tjok Ace.

BALI TRIBUNE - Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali nomor urut 1, Wayan Koster-Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati (Koster-Ace) berkesempatan memaparkan visi, misi dan program kerja lima tahun ke depan, khususnya untuk sektor pariwisata. Pada acara yang dipandu pakar marketing Hermawan Kartajaya itu, Koster-Ace memaparkan visi misi dan program kerja lima tahun ke depan untuk pembangunan kepariwisataan Bali. Pada acara yang mengambil tema 'Bali Now!: Tourism, the Next Five Years' itu, Koster memaparkan tiga langkah untuk membenahi sektor pariwisata Bali. Hal utama yang akan dilakukan adalah membenahi regulasi kepariwisataan. "Regulasi itu harus benar dulu, karena membangun pariwisata tanpa regulasi yang kuat sampai ke turunannya, maka tidak akan ada payung hukum yang menaunginya untuk membangun secara tepat," kata Koster pada acara yang digagas Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Provinsi Bali. Koster berkomitmen mendorong tuntas segala regulasi hingga peraturan pelaksanaan kepariwisataan Bali. Hal kedua yang menjadi fokus perhatiannya adalah pengembangan destinasi wisata hingga sampai kepada sektor pendukungnya seperti infrastruktur dan industri yang tumbuh dan berkembang di dalam pariwisata. Koster melanjutkan, jika dibandingkan dengan Malaysia, Thailand dan Vietnam, pariwisata Indonesia jauh tertinggal. Padahal dari segala aspek serta potensi yang dimiliki, jauh lebih besar Indonesia. "Dari segi wilayah, kekayaan, pantai, destinasi, budaya dan nilai-nilai yang terkandung di berbagai daerah, Indonesia ini jauh lebih besar dibandingkan Malaysia, Thailand, Vietnam dan lainnya. Tapi mengapa kita kalah. Berarti ada yang tidak benar," papar dia. Jika dilihat dari postur anggaran pembangunan destinasi dan anggaran promosi, Indonesia memang jauh tertinggal dibanding Malaysia. "Untuk promosi dulu itu kita hanya Rp 100 miliar, sementara Malaysia Rp 1 triliun. Plus Malaysia punya treatment kebijakan, sehingga daya saingnya lebih kuat," katanya. Koster berkomitmen membenahi hal itu di tingkat pusat. "Saya dorong terus agar kepariwisataan kita maju. Hingga akhirnya dana untuk promosi di era Pak Jokowi ini adalah Rp 1,5 triliun. Jokowi punya komitmen dan targetnya jelas," ujar Koster menceritakan perjuangannya semasa masih duduk di Komisi X DPR RI. Anggaran kepariwisataan adalah aspek ketiga yang akan dibenahi oleh Koster. Sebab, Bali semestinya dari aspek pertumbuhan harus lebih cepat. Keempat adalah sinergi antara pemerintah daerah secara vertikal dan sinergi dengan stakeholder kepariwisataan. "Sinergi vertikal pemda dan sinergi para pihak ini penting. Jadi seharusnya pemda tinggal memberikan regulasinya. Anda-Anda (para pelaku pariwisata) yang seharusnya ikut dilibatkan membangun pariwisata kita. Bapak ini ahlinya, nanti di bawah komando Pak Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati yang saya beri kewenangan penuh mengurus pariwisata," paparnya. Sementara itu, totalitas calon Wakil Gubernur Bali Cok Ace untuk sektor pariwisata tak bisa diragukan lagi. Sudah puluhan tahun ia bergelut di industri pariwisata. Terakhir, Cok Ace rela mengubur mimpinya meraih gelar profesor untuk menata pembangunan pariwisata Bali. Di hadapan perwakilan pelaku wisata Cok Ace terpanggil mengabdi untuk Bali. Alasannya, sebagai penyumbang kontribusi terbesar untuk negara, namun imbal balik yang diterima tak sebanding dengan yang diberikan. "Kita sepakat jika pariwisata itu lokomotif ekonomi Bali. 70 persen PDRB Bali itu dari sektor pariwisata. Ratusan triliun dihasilkan oleh pariwisata, tapi yang berputar di Bali itu hanya Rp60 triliun. Sisanya ke mana? Berangkat dari hal itu saya tanggalkan mimpi saya jadi profesor untuk menyelamatkan Bali," kata Cok Ace.  Cok Ace memaparkan mimpinya meningkatkan dan mengembangkan pariwisata Bali. Ia juga menjabarkan caranya melipatgandakan pendapatan dari sektor ekonomi. Saat ini, ia melanjutkan, PAD Bali sebesar Rp3,2 triliun. Sementara PAD Kabupaten Badung Rp5,5 triliun. Ketimpangan terlihat jelas di kabupaten di luar Badung. Sebut saja misalnya Kabupaten Jembrana yang PAD-nya hanya Rp119 miliar. "Bagaimana kita mau mengajak mereka membangun pariwisata, infrastruktur dengan pendapatan sebesar itu. Tidak bisa dengan kondisi itu," jabar dia. Satu hal yang akan diupayakan Cok Ace untuk meningkatkan pemasukan dan pengembangan sektor pariwisata adalah sinergi Kabupaten Badung dengan daerah lainnya. Saat ini, lama tinggal turis di Bali yang mayoritas menginap di Kabupaten Badung selama tiga hari. "Tiga hari saja mereka menginap di Badung bisa memberikan kotribusi sebanyak Rp 5,5 triliun (PAD Badung). Kalau enam hari turis itu menginap maka pendapatannya sebanyak Rp11 triliun. Berarti kuncinya, kita harus buat agar turis itu betah makin lama tinggal di Bali," urainya.

wartawan
Redaksi
Category

Tinggalkan Insinerator, Bupati Gus Par Geber Pengolahan Sampah Modern Berbasis Sumber

balitribune.co.id | Amlapura - Pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia memperketat pengawasan terhadap teknologi pengolahan sampah berbasis pembakaran (termal). Menteri Lingkungan Hidup RI menegaskan bahwa fasilitas insinerator yang belum memenuhi ketentuan lingkungan belum diperbolehkan beroperasi.

Baca Selengkapnya icon click

Wakil Ketua I DPRD Badung Hadiri Penyerahan Simbolis Manfaat Jamsostek pada Peringatan Bulan K3 Nasional

balitribune.co.id | Mangupura - Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Badung, A.A. Ngurah Ketut Agus Nadi Putra, menghadiri acara penyerahan secara simbolis Manfaat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) dalam rangka Peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Ramai Peserta PBI Dinonaktifkan, Ini Tanggapan BPJS Kesehatan

balitribune.co.id | Jakarta - Belum lama ini, beredar informasi bahwa terdapat sejumlah peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang dinonaktifkan. 

Menanggapi hal tersebut, Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah menjelaskan bahwa penonaktifan tersebut dilandasi oleh Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang berlaku per 1 Februari 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Strategi Ekonomi Pemkab Tabanan Berbuah Manis, Hilirisasi Jalan, Pengangguran Berkurang

balitribune.co.id | Tabanan - Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2027, Selasa (10/2), bertempat di Graha Yadnya Sanjayaning Singasana, Desa Adat Kota Tabanan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pastikan Dasar Hukum Kuat, Gaji Dua Bulan Segera Cair Sekaligus

balitribune.co.id | Tabanan – Awal tahun 2026 menjadi masa penyesuaian bagi ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Tabanan yang baru saja dilantik dan mulai menjalankan tugas pengabdiannya di berbagai unit kerja. Seiring dimulainya peran tersebut, Pemerintah Kabupaten Tabanan memahami harapan dan kegelisahan para PPPK Paruh Waktu terkait pencairan gaji perdana yang hingga saat ini masih dalam proses.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.