Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Koster: Berizin dan Tidak Berizin, Seluruh Toko Mafia Tiongkok Tutup

Gubernur Wayan Koster dan Wagub Cok Ace

 BALI TRIBUNE - Gubernur Bali Wayan Koster memimpin rapat khusus di Praja Sabha, Kantor Gubernur Bali, Kamis (8/11). Rapat tersebut membahas khusus aktivitas jaringan toko yang diduga mafia Tiongkok.  Awalnya rapat dipimpin oleh Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace), sekitar pukul 13.00 Wita. Rapat tersebut dihadiri Sekda Bali, jajaran Dinas Pariwisata, Imigrasi, stakeholder pariwisata, Satpol PP Bali, Satpol PP Badung, dan pihak terkait lainnya.  Gubernur Bali Wayan Koster, sekitar pukul 14.37 Wita, mengambil alih untuk memimpin pertemuan. Sekitar pukul 16.30 Wita, pertemuan berakhir dan Koster langsung memberikan penjelasan kepada awak media.  Koster menegaskan, pihaknya tidak memberikan toleransi kepada seluruh jaringan toko atau artshop yang berjalan dengan aktivitas tidak sehat. Begitu juga travel agent nakal, semuanya langsung ditutup.  “Kami rapat menyangkut pariwisata Bali, khususnya kasus jaringan Tiongkok, yang praktiknya tidak sehat. Mulai dari pertokoan, travel agent dan lainnya. Ada yang berizin atau yang tidak berizin, namun praktiknya tidak sehat dan merusak citra pariwisata Bali,” kata Koster, didampingi Wagub Cok Ace dan Sekda Bali Dewa Indra. Praktik-praktik ini, menurut Koster, sudah merusak citra Bali di mata dunia, bahkan citra Indonesia pada umumnya. Dengan kondisi ini, Koster memastikan akan terbit instruksi yang sudah dirancang oleh Sekda Bali Dewa Indra. Keputusannya, menutup usaha, baik yang berizin dan tidak berizin, karena aktivitasnya tidak sehat.  “Sekarang (kemarin, red) saya akan terbitkan instruksi. Perintah saya tegas, agar mulai besok (hari ini, red) usaha-usaha itu ditutup, baik yang berizin dan tidak berizin, karena aktivitas mereka tidak sehat dan merusak citra Bali bahkan Indonesia,” tandas mantan anggota DPR RI ini. “Perintah saya sudah tegas dalam rapat. (Perintah) Itu bisa menjadi landasan. Instruksi tertulis saya itu sebagai performa saja, akan terbit hari ini (kemarin, red), tetapi besok sudah harus ditutup semua,” imbuhnya. Ia mengatakan, dalam rapat tersebut data yang muncul baru dari Kabupaten Badung, dengan jumlah 16 toko. Dari semua toko jaringan Tiongkok itu, 4 dipastikan tidak berizin.  "Namun disimpulkan, 16 toko tersebut praktiknya memang tidak sehat. Sehingga dipastikan, Jumat (hari ini,red) Satpol PP Bali bersama Satpol PP Badung akan menutup 16 toko tersebut," tegas Koster.

wartawan
San Edison
Category

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Status Lahan Enam Hektare PT Sarana Buana Handara

balitribune.co.id | Denpasar - Rapat dengar pendapat Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali bersama PT Sarana Buana Handara di Gedung DPRD Bali, Rabu (4/2), berlangsung panas. Fokus utama rapat mengerucut pada kejelasan status lahan seluas enam hektare yang selama puluhan tahun telah ditempati dan dikuasai masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tanggapi Sentilan Presiden Prabowo, DPRD Badung: Sampah di Bali Itu Kiriman Lintas Pulau, Pusat Harus Turun Tangan!

balitribune.co.id | ​Mangupura - Menanggapi sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto terkait masalah sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul baru-baru ini, DPRD Kabupaten Badung angkat bicara.

Pihak legislatif menegaskan bahwa masalah sampah di Bali bukan sekadar isu domestik, melainkan fenomena kiriman lintas pulau yang memerlukan campur tangan Pemerintah Pusat.

Baca Selengkapnya icon click

DPRD Badung Perketat Pengawasan: Pastikan Pilkel Serentak 2026 Transparan

balitribune.co.id | Mangupura - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat jalannya demokrasi di tingkat desa.

Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forkopimda di Puspem Badung, Jumat (30/1), legislatif menyatakan akan menempatkan fungsi pengawasan sebagai prioritas utama guna menjamin integritas Pemilihan Perbekel (Pilkel) Serentak 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.