Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Koster: Birokrasi Jangan Alergi Kritik

Bali Tribune/Gubernur Bali Wayan Koster (tengah) usai menandatangani prasasti peresmian Kantor Ombudsman Bali bersama Kepala Ombudsman Bali Umar Ibnu Alkhatab dan Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia Lely Pelitasari Soebekty.
Bali Tribune | Denpasar - Gubernur Bali Wayan Koster mengingatkan jajarannya untuk tidak alergi dengan kritik dan soroton dari masyarakat, terutama terkait pelayanan publik.
 
"Saya ingin pemerintahan dalam berbagai aspek betul-betul dijalankan dengan baik, akurat, cermat, dan cepat," kata Koster saat menyampaikan sambutan pada Peresmian Kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bali di Denpasar, dilansir Antara, Jumat.
 
Oleh karena itu, menurut dia, kehadiran Ombudsman sangat penting artinya dalam tatanan pelayanan publik yang baik bagi masyarakat. "Saya mendukung tugas-tugas yang dijalankan Ombudsman di Provinsi Bali," ucapnya.
 
Koster menegaskan tidak ada pretensi apapun terkait pembangunan Gedung Ombudsman yang didanai Pemerintah Provinsi Bali tersebut.
 
"Saya wujudkan rencana kantor ini, tidak ada pretensi apapun. Jadi, ini merupakan bagian dari tugas kita bersama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ombudsman sudah diatur dengan UU, fungsinya harus independen menjalankan tugasnya dan pemerintah daerah berkepentingan, jadi ada titik temu," katanya.
 
Orang nomor satu di lingkungan Pemprov Bali ini meminta Ombudsman jangan mengartikan karena bangunannya dari pemerintah provinsi lantas ketika ada pelayanan yang buruk dikatakan baik.
 
"Tidak boleh begitu, kalau yang baik ya baik, buruk ya buruk. Kita justru harus belajar dari pengalaman yang buruk, asal ada yang mengingatkan kita," ujar Koster.
 
Koster berencana untuk menghibahkan bangunan tersebut kepada Ombudsman.
 
Sementara itu, Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia Lely Pelitasari Soebekty mengharapkan dengan adanya Ombudsman Perwakilan Bali memiliki gedung yang baru dapat mendukung peningkatan kinerjanya dalam pengawasan pelayanan publik di Provinsi Bali.
 
"Penyelesaian laporan dari masyarakat oleh Ombudsman Bali secara persentase bagus, 83 persen per 24 Januari 2021, tetapi secara keseluruhan di Indonesia, urutannya masih di bawah 10," ucapnya.
 
Lely dalam kesempatan itu juga mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan Pemprov Bali dan tetap akan menjaga apa yang menjadi tugas Ombudsman sebagai pengawas eksternal pelayanan publik.
 
"Kita berharap Bali terus maju dan tetap menegakkan nilai-nilai 'good governance' tanpa maladministrasi," ujarnya.
 
Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bali Umar Ibnu Alkhatab mengucapkan terima kasih atas dukungan Pemerintah Provinsi Bali, sehingga dapat memiliki kantor yang layak di bilangan Jalan Melati, Kota Denpasar itu.
 
“Kiranya hal ini akan meningkatkan kontribusi Ombudsman dalam menciptakan pelayanan publik yang bersih di Bali," ucapnya.
 
wartawan
Hans Itta
Category

Tarian Khas Indonesia Tampil di Cultural Exchange Nepal-Indonesia

balitribune.co.id | Badung - Sejumlah tarian tradisional dari berbagai daerah di Indonesia ditarikan di hadapan tamu kehormatan saat Cultural Exchange Nepal-Indonesia di Badung, Minggu (27/4). Pada kesempatan pertukaran budaya tersebut hadir sejumlah tokoh dari 4 negara yaitu Nepal, Filipina, India, Thailand yang tampak antusias menyaksikan tarian khas Indonesia. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pemprov Bali Mulai Bentuk Koperasi Merah Putih di 636 Desa

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Provinsi Bali mulai membentuk Koperasi Merah Putih di 636 desa dan 80 kelurahan untuk mendukung kesejahteraan ekonomi masyarakat.

“Dari segi syarat atau regulasi tidak ada kendala. Kami saat ini sedang berproses membentuk Koperasi Merah Putih,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali I Wayan Ekadina di Denpasar, Bali, Senin (28/4).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Komisi III DPRD Badung Rapat Kerja dengan Bapenda, Bahas Evaluasi LKPJ Bupati 2024

balitribune.co.id | Mangupura - Komisi III DPRD Kabupaten Badung menggelar rapat kerja (raker) bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Badung pada Senin (28/4). Bertempat di ruang rapat Bapenda, agenda utama pertemuan ini adalah membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung Tahun 2024 sekaligus mengevaluasi kinerja pendapatan daerah, terutama sektor pajak dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.