Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Koster Sebut Gempa Sebagai Pertanda Baik Bagi Bali

Bali Tribune/ APRESIASI - Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan apresiasi dan terima kasih terhadap semua fraksi di DPRD Bali atas disetujuinya Rencana Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2018 dalam Rapat Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali ke-12 di Gedung DPRD Bali, Renon, Denpasar, Rabu (17/7).
balitribune.co.id | Denpasar - Gempa bumi dengan magnitudo 5,8 SR mengguncang Bali dan Nusa Tenggara, Selasa (16/7) pagi. Lima orang mengalami luka - luka dan puluhan bangunan rusak akibat peristiwa tersebut. 
 
Terkait peristiwa gempa bumi ini, Gubernur Bali Wayan Koster menilai bahwa ini adalah pertanda baik bagi Bali. Pasalnya, gempa bumi ini terjadi di Bulan Purnama Kasa. 
 
"Itu tanda baik. Jatuhnya di Bulan Purnama Kasa. Katanya (gempa di Purnama Kasa) membawa berkah, anugerah. Akan sejahtera di Bali ini," kata Koster, saat dikonfirmasi wartawan usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali, di Gedung Dewan, Rabu (17/7).
 
Soal banyaknya bangunan yang rusak, ia memastikan akan berkoordinasi dengan dinas terkait. Selain itu, juga akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota yang terdampak gempa. 
 
Diberitakan sebelumnya, gempa bumi yang mengguncang Bali mengakibatkan lima orang luka-luka. Kelima korban luka-luka tersebut masing-masing adalah 1 guru dan 2 siswa SD 1 Ungasan, Badung serta 2 orang siswa SMPN 5 Mendoyo, Jembrana. 
 
Sementara terkait kerusakan bangunan, hampir terjadi di seluruh kabupaten dan kota di Bali. Di Jembrana misalnya, SD 1 Yeh Sumbul dan SMP 5 Mendoyo dilaporkan mengalami kerusakan. Sementara di Buleleng, 1 unit rumah roboh di Banjar Kelod, Desa Busungbiu, Kecamatan Busungbiu dan 1 unit rumah rusak di Desa Depeha, Kecamatan Kubutambahan.
 
Di Tabanan, angkul-angkul api surang roboh di Banjar Nyuh Gading, Desa Mundeh, Kecamatan Selemadeg Barat. Di Gianyar, plafon pada bangunan Rutan/Lapas Gianyar jebol dan ornamen pada atap Gedung DPRD Kabupaten Gianyar patah dan beberapa genteng pecah.
 
Adapun di Badung SD Negeri 1 Ungasan, Kantor Camat Kuta, SD 11 Jimbaran, Gapura ITDC Nusa Dua, Hotel Mercure Nusa Dua, Alfamart Ungasan, SMPN 5 Kuta Selatan, SMPN 2 Ungasan, SMP Negeri 2 Kuta Selatan, Kantor Camat Kuta Selatan, SD 3 Ungasan, Genteng SDN 5 Dalung Kuta Utara, SDN 5 Ungasan, SDN 1 Tuban, SDN 2 Tuban, Gedung Serbaguna Desa Adat Tuban, Banjar Tuban Griya dan Kantor Bea Cukai Tuban, dilaporkan mengalami kerusakan.  (u)
wartawan
San Edison
Category

Antisipasi Premanisme, Personel Polres Badung Sisir Kawasan Mengwi

balitribune.co.id I Mangupura - Polres Badung melalui Sat Samapta Unit Turjawali melaksanakan kegiatan Patroli Biru (Blue Light Patrol) dalam rangka Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada Senin (6/4/2026) malam.

Kegiatan ini menyasar wilayah hukum Mengwi, khususnya jalur rawan dan objek wisata, guna mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas seperti C3 (Curat, Curas, dan Curanmor), premanisme, serta kejahatan jalanan.

Baca Selengkapnya icon click

Proyek Pipa Bawah Laut di Badung Terkendala Izin Jalan Nasional

balitribune.co.id I Mangupura - Penyelesaian proyek jaringan pipa bawah laut di Kabupaten Badung masih menunggu satu izin krusial terkait pemanfaatan jalan nasional. Meski pemasangan pipa telah mencapai kawasan Bypass Ngurah Rai, proses akhir belum dapat dilakukan sebelum izin koneksi diterbitkan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Mulai 10 April, Pemkot Denpasar Terapkan WFH Setiap Jumat

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat, yang akan dimulai pada 10 April 2026. 

Kebijakan ini merujuk pada arahan pemerintah pusat terkait efisiensi energi dan fleksibilitas kerja, serta tertuang dalam Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor B/000.8.3/602/SETDA Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Tahap Awal WFH, Pemkab Tabanan Pastikan Layanan Publik Tetap Jalan

balitribune.co.id I Tabanan -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan memastikan seluruh unit pelayanan publik tetap beroperasi secara normal dan menjadi prioritas utama meskipun kebijakan Work From Home (WFH) mulai diberlakukan bagi sebagian pegawai.

Prioritas ini bertujuan agar masyarakat tetap mendapatkan akses layanan dasar tanpa hambatan di tengah masa penyesuaian sistem kerja baru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ini.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.