Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Koster Soroti Kinerja ASN, Beri Peringatan Jangan Bekerja Lelet

Bali Tribune/ BRIEFING - Gubernur Wayan Koster saat memberi briefing kepada jajaran Pejabat Eselon II,III dan IV serta ASN Pemprov Bali yang mengikuti Apel Disiplin di Halaman Kantor Gubernur Bali, Senin (13/5).
balitribune.co.id | Denpasar - Kembali Gubernur Wayan Koster menyoroti kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Bali yang dinilai masih terlalu lambat. Koster pun kemudian memberi peringatan keras terhadap jajarannya agar tidak bekerja secara lelet. 
 
Dampaknya ia menilai, hingga delapan bulan masa kepemimpinannya, ASN di lingkungan Pemprov Bali belum menunjukkan kinerja yang optimal dalam mengawal implementasi Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali dengan berbagai program yang tertuang dalam APBD Tahun 2019. 
 
Peringatan keras itu, langsung dilontarkan Koster saat memberi briefing kepada jajaran Pejabat Eselon II,III dan IV serta ASN Pemprov Bali yang mengikuti Apel Disiplin di Halaman Kantor Gubernur Bali, Senin (13/5).
 
Salah satu contoh akibat pola kinerja lambat itu adalah dengan munculnya komplain dari masyarakat terkait kualitas layanan publik. “Ada guru honor yang telat menerima gaji hingga dua bulan,” sentilnya. Koster mengingat kembali, hal-hal serupa tak boleh kembali terulang. 
 
Selain itu, Koster yang juga Ketua DPD PDIP Bali ini meminta agar Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali serta Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik melaksanakan program yang lebih efektif dalam mempercepat sosialisasi Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. 
 
“Kalau di wilayah perkotaan, masyarakat sudah banyak yang tahu. Tapi yang di pelosok-pelosok belum tentu. Sosialisasi saya harapkan menjangkau hingga pelosok,” pintanya.
 
Pada bagian lain, dia juga mengingatkan agar ASN di lingkungan Pemprov Bali jangan berperilaku yang aneh-aneh. Seperti tidak fokus kerja, datang ke tempat kerja hanya duduk diam, bercanda, ngobrol lalu pulang pada sore hari. 
 
Menurutnya perilaku seperti itu belum sesuai harapan dan standar kerja. Untuk itu, Koster minta jajaran birokrasi Pemprov Bali segera berubah dan meninggalkan pola-pola lama. 
 
“Saya menginginkan ASN yang disiplin, bekerja keras, berdedikasi dan tahu apa yang dilakukan dengan cepat,” tegasnya. 
 
Terkait penataan birokrasi, dalam waktu dekat, pihaknya akan melakukan ‘bersih-bersih’ dengan melakukan mutasi dan pengisian jabatan eselon yang masih kosong. 
 
Dia mengingatkan agar tak ada yang berisik, wara-wiri, apalagi melakukan lobi sana, lobi sini. “Cukup tunjukan kinerja, bekerja dengan lurus, tulus, tanggung jawab. Tak ada sogok-sogokan, jangan ada praktik macam-macam, apalagi sampai membawa nama-nama gubernur,” tegasnya memperingatkan. 
 
Lebih jauh Koster menambahkan bahwa ia sangat berkepentingan dengan peningkatan kinerja birokrasi sejalan dengan makin kompleksnya tantangan yang dihadapi ke depan. 
 
“Tantangan itu harus kita respon bersama-sama dengan semangat, dedikasi dan kerja keras. Kita harus betul-betul satu bodi, satu spirit dan satu langkah untuk melaksanakan agenda yang telah dicanangkan,” terangnya. 
 
Gubernur Koster memberi tugas khusus kepada Sekda Dewa Made Indra terkait pembenahan birokrasi, sementara dirinya akan fokus pada kebijakan strategis.
 
Masih dalam arahannya, Koster menyampaikan kabar gembira berkaitan dengan hasil survei kinerja gubernur yang melibatkan lembaga independen. Hasil survei menunjukkan bahwa tingkat kepuasaan masyarakat terhadap kinerja Gubernur Bali Wayan Koster dan Wagub Cokorda Oka Artha Ardhana Sukawati telah mencapai 84 persen. 
 
Meski capaiannya sudah cukup baik, namun Koster mengaku belum puas dengan hasil tersebut. “Itu belum maksimal, saya yakin dengan dukungan ASN yang bekerja dengan sungguh-sungguh, angka kepuasaan masyarakat akan makin naik,” pungkasnya.
wartawan
release
Category

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Status Lahan Enam Hektare PT Sarana Buana Handara

balitribune.co.id | Denpasar - Rapat dengar pendapat Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali bersama PT Sarana Buana Handara di Gedung DPRD Bali, Rabu (4/2), berlangsung panas. Fokus utama rapat mengerucut pada kejelasan status lahan seluas enam hektare yang selama puluhan tahun telah ditempati dan dikuasai masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tanggapi Sentilan Presiden Prabowo, DPRD Badung: Sampah di Bali Itu Kiriman Lintas Pulau, Pusat Harus Turun Tangan!

balitribune.co.id | ​Mangupura - Menanggapi sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto terkait masalah sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul baru-baru ini, DPRD Kabupaten Badung angkat bicara.

Pihak legislatif menegaskan bahwa masalah sampah di Bali bukan sekadar isu domestik, melainkan fenomena kiriman lintas pulau yang memerlukan campur tangan Pemerintah Pusat.

Baca Selengkapnya icon click

DPRD Badung Perketat Pengawasan: Pastikan Pilkel Serentak 2026 Transparan

balitribune.co.id | Mangupura - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat jalannya demokrasi di tingkat desa.

Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forkopimda di Puspem Badung, Jumat (30/1), legislatif menyatakan akan menempatkan fungsi pengawasan sebagai prioritas utama guna menjamin integritas Pemilihan Perbekel (Pilkel) Serentak 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.