balitribune.co.id | Mangupura - Bali membutuhkan alokasi anggaran untuk penyediaan 32 ribu rumah rakyat layak huni. Melalui perhatian pemerintah pusat dengan adanya program Kredit Program Perumahan (KPP), Gubernur Bali, Wayan Koster menargetkan kepemilikan rumah layak huni bagi masyarakat Bali rampung dalam lima tahun. Hal itu disampaikan Gubernur Koster di hadapan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Republik Indonesia, Maruarar Sirait saat sosialisasi percepatan penyaluran KPP dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Sarana Multigriya Finansial (SMF) dan Permodalan Nasional Madani (PNM) melawan rentenir yang berlangsung di Auditorium Kampus Universitas Udayana, Jimbaran, Kabupaten Badung, Senin (24/11).
Dikatakan orang nomor satu di Bali ini, kebutuhan 32 ribu rumah layak huni adalah bagian dari kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten/kota. "Di Bali ini, terbanyak adalah kewenangan kabupaten/kota yaitu 22 ribu," katanya.
Guna mempercepat penuntasan kepemilikan rumah layak huni bagi masyarakat, ia minta pemerintah pusat mengalokasikan pagu anggaran lebih banyak untuk Daerah Bali di tahun 2026. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Maruarar Sirait merespon positif harapan Gubernur Bali.
Menteri Maruarar juga menyampaikan keseriusan Presiden Prabowo dalam program penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat Indonesia. Keseriusan itu tercermin dari peningkatan alokasi anggaran untuk renovasi rumah tak layak huni. "Tahun ini ada 45 ribu rumah dan tahun depan meningkat delapan kali lipat menjadi 400 ribu rumah. Ini membuktikan bahwa program Presiden Prabowo sangat pro rakyat,” sebutnya.
Pada kesempatan tersebut Direktur Consumer Banking PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI), Nancy Adistyasari mengatakan sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP) merupakan semangat kolaborasi semua pihak yakni antara pemerintah, perbankan dan seluruh pelaku industri untuk membangun ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkeadilan.
"Tentunya sebagai bagian dari Bank Himbara, BRI berkomitmen mendukung program pembiayaan perumahan dan juga Kredit Program Perumahan," katanya.
Ia menyebutkan untuk penyaluran KPP, BRI menargetkan sampai Rp 1 triliun dari sisi permintaan dan juga Rp 600 miliar dari sisi penyediaan hingga akhir 2025. Selain itu, untuk memperluas layanan keuangan secara inklusif hingga ke desa meningkatkan literasi keuangan dan memberdayakan masyarakat agar tidak bergantung pada rentenir.
