Wayan Windia
Guru Besar pada Fak. Pertanian Unud, dan Ketua Stispol Wira Bhakti
balitribune.co.id | SEJARAH pangan dunia, selalu ditandai dengan pesimisme. Hanya pada tahun 1965, dunia sempat opitimis, karena India sukses melaksanakan revolusi hijau. Setelah itu, nyaris dunia kita selalu dibayangi dengan permasalahan pangan. Kenapa? Karena negara maju (termasuk Uni Soviet) terlalu banyak makan biji-bijian (serealea), melalui kebiasaan yang terlalu banyak makan daging, susu, telur, mentega, dll. Negara maju, lima kali lipat lebih banyak makan biji-bijian dibandingkan dengan penduduk negara miskin.
FAO sudah agak lama memberi peringatan tentang kecendrungan kenaikan harga pangan. Hal ini diperparah, ketika munculnya perang Rusia-Ukraina. Sementara itu, hampir di seluruh dunia, anak-anak muda tidak tertarik terjun ke dunia pertanian. Jepang memerlukan jutaan tenaga kerja muda (tamatan SLTA), untuk bisa membantu bekerja di sektor pertanian. “Petani di Jepang sudah tua-tua sekali. Perlu bantuan anak-anak muda dari Indonesia” demikian dikemukakan Dr. Naori Miyazawa (Universitas Nagoya).
Apa akibatnya? Dunia menjadi pesimis tentang ketersediaan pangan. Jokowi menyebutkan sebanyak 22 negara di dunia sudah menyatakan stop ekspor pangan. Karena khawatir dengan situasi pangan dunia, dan berjaga-jaga untuk kebutuhan pangan di dalam negeri. Bila pangan sampai kritis, maka pemerintahan bisa jatuh.
Karena sektor pertanian tidak menarik, maka petani ramai-ramai menjual sawahnya. Data di Pemda Bali mencatat, bahwa sebelum Covid, rata-rata sawah di Bali terkonversi lebih dari 2000 ha/tahun. Mungkin di sawah itu, tidak segera didirikan bangunan. Banyak yang dijadikan bahan dagangan dan ajang spekulasi. Sehingga banyak yang berkembang menjadi lahan tidur.
Wacana untuk memanfaatkan lahan tidur untuk diolah agar lebih bermanfaat, telah lama berkembang. Wacana itu berkembang di ruang-ruang sidang DPR dan juga di berbagai seminar. Tetapi karena concern pemerintah tidak pada sektor pertanian, maka wacana yang hebat itu, segera menguap ke atas langit. Harus ada aturan, bahwa lahan yang tidur selama lebih dari 5 tahun, bisa dimanfaatkan oleh publik untuk pertanian selama 25 tahun.
Kini, Presiden Jokowi telah memberikan statemen, agar lahan tidur harus dimanfaatkan. Hal ini disebabkan, karena ada kekhawatiran baru di kalangan pemerintah, tentang permasalahan pangan dan energi. Contohnya sudah mulai muncul. Yakni di Sri Lanka. Negara itu hampir bangkrut, karena permasalahan energi dan pangan. Kalau tidak di antisipasi, maka efek domino akan bisa terjadi.
Apa yang dipikirkan Jokowi adalah pikiran yang strategis. Masalahnya, apakah dilanjutkan dengan adanya program untuk memanfaatkan lahan kosong itu. Rasanya lebih efisien dan efektif memanfaatkan lahan tidur untuk pertanian, dibandingkan dengan membuat proyek rice estate (di Kalimantan). Karena agroklimat di kawasan lahan tidur itu sudah sesuai kebutuhan, sistem irigasinya masih tersedia, penduduk sekitarnya masih bermental agraris, dan pasarnya sudah ada.
Program nyata yang tercermin dalam APBN dan APBD untuk meng-aktifkan lahan tidur sangat perlu realisasinya. Kalau tidak ada dalam politik anggaran, anjuran Jokowi itu akan hilang bagaikan embun di pagi hari. Tidak ada sektor ekonomi yang berkembang, tanpa ada program yang didukung anggaran di APBN/APBD.
Sementara itu, Pemda juga harus hati-hati mengorbankan sawah. Jalan tol yang akan dibangun antara Gilimanuk-Mengwi mengorbankan lahan sawah hampir 500 ha (sesuai catatan Walhi Bali). Kalau hal itu betul-betul terjadi, maka akan sangat membahayakan ketahanan dan kedaulatan pangan kita di Bali dan Indonesia pada umumnya. Saat ini, Bali sangat tergantung dari produk pertanian dari luar Bali. Untuk komiditas cabai saja masih didatangkan dari Jatim.
Hal itu memang bisa terjadi. Karena sawah di Bali tidak cukup untuk menunjang ketahanan pangan. Juga Pemda Bali tidak concern pada pertanian. Data Bappenas menunjukkan bahwa sejak tahun 2019, lahan sawah di Bali sudah kekurangan sekitar 10.000 ha, untuk menunjang ketahanan pangannya. Apalagi akan dihantan lagi dengan jalan tol. Sangat berbahaya bagi ketahanan pangan Bali. Untuk jalan pintas sementara, pemanfaatan lahan tidur memang sengat stratagis. Pemda harus mendukung wacana Jokowi ini, kalau tidak mau dimakan oleh hantu krisis pangan.
