BALI TRIBUNE - Walaupun sempat alot dengan banyaknya kritik tajam dari enam fraksi yang ada di DPRD Klungkung akhirnya sidang Paripurna DPRD Klungkung, Selasa (21/11), sepakat menetapkan dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2018 disahkan menjadi Perda APBD 2018. Namun semua fraksi masih memberikan catatan dan menyorot beberapa kebijakan eksekutif diantaranya menyangkut, penanganan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta masalah inprastruktur gedung sekolah.
Sebelum penetapan Frakasi Hanura misalnya,sempat meminta Bupati selalu memperhatikan kondisi riil dan permasalahan dunia pendidikan di Kabupaten Klungkung. Termasuk peningkatan infrastruktur ruang kelas yang layak, peningkatan sarana prasarana sekolah, hendaknya menjadi prioritas. “Terhadap penanganan kemiskinan kami memadang perlu kiranya perhatian kita bersama, upaya melakukan percepatan penanganan kemiskinan merupakan langkah positif, harapan kami lahir terobosan terobosan baru,” tandas juru bicara Fraksi Hanura Luh Adriani.
Fraksi Golkar melalui juru bicaranya I Wayan Tugas mengingatkan pihak eksekutif agar focus mengelola program city tour yang terintegrasi dengan Desa Wisata Kamasan. Golkar memberikan perhatian serius soal penanganan pariwisata di Kabupaten Klungkung. Sebab Golkar melihat pariwisata termasuk sector yang punya daya ungkit besar terhadap ekonomi local. Golkar juga menekankan masalah pelayanan bidang kesehatan dengan mengoptimalkan sarana prasarana khususnya gedung pelayanan kesehatan.
Fraksi pendukung pemerintah Kabupaten Klungkung Fraksi Gerindra langsung menyetujui peenatapan Ranperda APBD 2018 menjadi Perda APBD 2018 tanpa ada catatan. Sebagai Fraksi kedua terbesar di DPRD KLungkung Fraksi PDIP mengingatkan eksekutif agar mengoptimalkan peningkatan PAD melalui upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber sumber pendulang PAD. FRaksi PDIP melalui juru bicaranya Wayan Sugati mendorong organisasi perangkat daerah menunjukkan capaian kinerja yang terukur dan dapat terimplementasi secara optimal. Termasuk mendorong percepatan pengoperasian Pelabuhan Gunaksa menjadi catatan Fraksi PDIP. Dilain pihak Fraksi Persatuan Nasional tidak kalah gertak malah garang menyoroti masalah dermaga sebagai catatan PR yang disodorkan kesaudara Bupati. Sedangkan Fraksi Demokrat melalui juru bicaranya Made Jana menekankan agar memaksimalkan penyerapan pajak dan retribusi daerah.
Bupati Klungkung Nyoman Suwirta menyambut positif masukan, kritik dan saran dari masing masing fraksi. Sebab menurut Suwirta adanya perbedaan pendapat dalam pembahasan RAPBD 2018 adalah hal yang wajar dan positif. “Bahwa seluruh pemikiran, saran, usul yang konstruktif dan inovatif sangat saya hargai dan tentu menjadi bahan pertimbangan untuk ditindak lanjuti oleh jajaran eksekutif dalam memantapkan dan meningkatkan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan Klungkung yang unggul dan sejahtera,” ujar Bupati asal Ceningan ini.
