balitribune.co.id | Bangli – DPRD Kabupaten Bangli bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli resmi menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Kesepakatan ini dituangkan melalui penandatanganan Nota Kesepakatan dalam Rapat Paripurna DPRD Bangli, Selasa (11/8/2026).
Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Bangli, I Ketut Suastika. Dari pihak eksekutif, hadir langsung Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta didampingi Wakil Bupati Wayan Diar.
Dalam pidato pengantarnya, I Ketut Suastika menegaskan bahwa KUA-PPAS bukan sekadar dokumen formal penganggaran, melainkan fondasi utama dalam menentukan arah alokasi keuangan daerah dan prioritas program kerja pada tahun 2027.
"Dokumen ini menjadi dasar menentukan kemana arah uang daerah dialokasikan dan program apa saja yang akan diprioritaskan pada tahun 2027," ujar Suastika.
DPRD menekankan agar kebijakan anggaran benar-benar mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat Bangli, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat perekonomian daerah.
Proses perumusan KUA-PPAS ini sebelumnya telah melalui serangkaian pembahasan intensif antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Berbagai masukan dan pandangan dari anggota dewan diakomodasi hingga tercapai kesepakatan bersama.
"Proses pembahasan yang telah dilaksanakan antara DPRD dan Pemerintah Daerah merupakan wujud nyata dari semangat kemitraan dan checks and balances," tambah Suastika.
Selain itu, DPRD mengingatkan pentingnya mewujudkan APBD yang berkualitas, transparan, dan akuntabel. Anggaran yang ditetapkan ke depannya tidak boleh hanya berorientasi pada belanja birokrasi pemerintahan, tetapi wajib memberikan dampak nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Dengan ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini, dokumen KUA-PPAS RAPBD 2027 selanjutnya akan menjadi pedoman resmi bagi Pemkab Bangli dan DPRD dalam tahap penyusunan serta pembahasan rancangan APBD secara menyeluruh.
