Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

LPD Bali Yakin Tetap Tangguh Meski Pemerintah Gelontorkan Rp 200 Triliun ke Bank Himbara

LPD
Bali Tribune / KIKA - Ketua LP LPD Bali I Gusti Nyoman Rijasa dan Ketua Umum BKS-LPD Bali I Nyoman Cendikiawan, Senin (22/9)

balitribune.co.id | Denpasar - Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali optimistis tetap kokoh meski pemerintah pusat baru saja menggelontorkan dana segar Rp 200 triliun ke bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Dukungan desa adat dan kepercayaan masyarakat lokal menjadi fondasi utama yang membuat LPD merasa tidak gentar menghadapi persaingan dengan bank konvensional.

Ketua Umum Badan Kerja Sama (BKS) LPD Bali, I Nyoman Cendikiawan, menegaskan bahwa hingga kini pihaknya belum memperoleh detail penyaluran dana tersebut. Namun ia menilai, apa pun arah kebijakan perbankan nasional, LPD Bali akan tetap tangguh karena berakar pada desa adat.

“Walaupun ada dana semacam itu, LPD tetap dikelola di desa adat masing-masing. Yang penting kita kompak di dalam, didukung bendesa dan krama adat,” kata Cendikiawan saat ditemui di Kantor BKS LPD Provinsi Bali, Denpasar, Senin (22/9).

Cendikiawan mencontohkan masa pandemi Covid-19. Saat hampir semua sektor ekonomi terpukul, LPD di Bali tetap bertahan berkat solidaritas masyarakat adat, baik dalam penghimpunan dana maupun penyaluran kredit. Menurutnya, jika dana besar dari Himbara bisa disinergikan dengan LPD, hasilnya justru bisa lebih positif.

“Kalau bisa di-joinkan dengan LPD, misalnya lewat bunga murah, tentu akan lebih baik. Karena di Bali LPD sudah ada di garda depan melayani warga desa adat,” ujarnya.

Senada, Ketua Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LP LPD) Bali, I Gusti Nyoman Rijasa, menegaskan bahwa kekuatan utama LPD bukan terletak pada skema pemerintah, melainkan dukungan penuh krama desa adat.

“Selama masyarakat adat mendukung, apapun bantuan pemerintah ke Himbara tidak jadi persoalan. Kami sudah berkomitmen membangun LPD, yang artinya sekaligus membangun desa adat,” jelasnya.

Baik Cendikiawan maupun Rijasa menekankan bahwa LPD memiliki peran unik yang tak bisa digantikan perbankan nasional. Selain sebagai lembaga keuangan, LPD adalah bagian dari sistem adat Bali yang menyatukan lembaga, desa, dan masyarakat. Karena itu, meski ada gelontoran dana triliunan rupiah ke bank-bank besar, LPD Bali tetap optimistis menjadi garda depan layanan keuangan bagi warga desa adat.

wartawan
ARW
Category

Prosesi Mapeed di Pura Puseh Gianyar Diiringi Penampilan Barongsai

balitribune.co.id | Gianyar - Prosesi mapeed (iring-ringan geroban) serangkaian odalan di Pura Puseh Desa Adat Gianyar, Selasa (10/2/2026) sangat memikat dan unik. Suguhkan akulturasi tradisi warga Tionghoa setempat ikut mengiringi dengan menampilkan Barongsai Cahaya Dewata dari Pura Sri Sedana/Cong Po Kong Bio.

Baca Selengkapnya icon click

Tinggalkan Insinerator, Bupati Gus Par Geber Pengolahan Sampah Modern Berbasis Sumber

balitribune.co.id | Amlapura - Pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia memperketat pengawasan terhadap teknologi pengolahan sampah berbasis pembakaran (termal). Menteri Lingkungan Hidup RI menegaskan bahwa fasilitas insinerator yang belum memenuhi ketentuan lingkungan belum diperbolehkan beroperasi.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Wakil Ketua I DPRD Badung Hadiri Penyerahan Simbolis Manfaat Jamsostek pada Peringatan Bulan K3 Nasional

balitribune.co.id | Mangupura - Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Badung, A.A. Ngurah Ketut Agus Nadi Putra, menghadiri acara penyerahan secara simbolis Manfaat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) dalam rangka Peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Ramai Peserta PBI Dinonaktifkan, Ini Tanggapan BPJS Kesehatan

balitribune.co.id | Jakarta - Belum lama ini, beredar informasi bahwa terdapat sejumlah peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang dinonaktifkan. 

Menanggapi hal tersebut, Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah menjelaskan bahwa penonaktifan tersebut dilandasi oleh Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang berlaku per 1 Februari 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Strategi Ekonomi Pemkab Tabanan Berbuah Manis, Hilirisasi Jalan, Pengangguran Berkurang

balitribune.co.id | Tabanan - Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2027, Selasa (10/2), bertempat di Graha Yadnya Sanjayaning Singasana, Desa Adat Kota Tabanan.

Baca Selengkapnya icon click

Pastikan Dasar Hukum Kuat, Gaji Dua Bulan Segera Cair Sekaligus

balitribune.co.id | Tabanan – Awal tahun 2026 menjadi masa penyesuaian bagi ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Tabanan yang baru saja dilantik dan mulai menjalankan tugas pengabdiannya di berbagai unit kerja. Seiring dimulainya peran tersebut, Pemerintah Kabupaten Tabanan memahami harapan dan kegelisahan para PPPK Paruh Waktu terkait pencairan gaji perdana yang hingga saat ini masih dalam proses.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.